Author Archives: Setara Institute

PENYEGELAN MASJID AHMADIYAH DI KABUPATEN SINTANG: PEMERINTAH KABUPATEN INKONSTITUSIONAL, PEMERINTAH PUSAT JANGAN CUCI TANGAN

Ilustrasi penyegelan. (Foto: beritabersatu.com)

Siaran Pers SETARA Institute, 14 Agustus 2021 Hari ini (14/8) terjadi penyegelan Masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Penyegelan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan jajaran Forkompimda disana. Penyegelan tersebut merupakan buntut dari tuntutan Aliansi Umat Islam Kabupaten Sintang yang menolak keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, penyegelan juga merupakan puncak dari diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah ... Read More »

PENGESAHAN RANHAM 2021-2025: MENAGIH KOMITMEN NEGARA

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Jokowi Dikritik karena Perpres RANHAM Tak Singgung Kasus HAM Berat" , https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60d2dc5521daf/jokowi-dikritik-karena-perpres-ranham-tak-singgung-kasus-ham-berat
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution/katadata.co.id

Siaran Pers SETARA Institute, 6 Agustus 2021 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meluncurkan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi V yaitu RANHAM Tahun 2021-2025 pada Kamis, 5 Agustus 2021. RANHAM Generasi V yang disahkan dalam Perpres No. 53 Tahun 2021 ini fokus terhadap pemajuan HAM bagi empat kelompok sasaran, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan ... Read More »

UCAPKAN SELAMAT HARI RAYA UNTUK BAHA’I, SIKAP MENAG TEPAT

Yaqut Cholil Qoumas. /Instagram @gusyaqut./ serangnews.pikiran-rakyat.com

Siaran Pers SETARA Institute, 28 Juli 2021 Dalam dua hari ini, sikap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai Baha’i menuai polemik. Polemik bersumber dari ucapan selamat Hari Naw-Ruz 178 EB yang disampaikan oleh Menag kepada umat Baha’i. Berkenaan dengan hal itu, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan berikut. Pertama, SETARA Institute mengapresiasi ucapan Selamat Hari Raya kepada umat Baha’i yang disampaikan ... Read More »

KRITIK BUKAN FORMALITAS DEMOKRASI, PRESIDEN SEHARUSNYA MERESPONS SUBSTANSI KRITIK

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Foto: CNN/ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Siaran Pers SETARA Institute, 29/06/2021 1. Respons Presiden Joko Widodo seakan menempatkan kritikan BEM UI terkait poster ‘The King of Lip Service’ sebagai formalitas demokrasi. Anggapan tersebut terlihat dari konteks respons Presiden yang melihat kritikan tersebut sebagai bentuk ekspresi mahasiswa, bahkan juga menyebut sedang belajar mengekspresikan pendapat. Substansi kritikan BEM UI justru luput dari pembahasan, yakni landasan poster ‘The King ... Read More »

ROTASI ANTARMATRA DALAM PERGANTIAN PANGLIMA TNI

Beberapa satuan TNI (Photo: © irwan.net)

  Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute/Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia) Wacana pergantian Panglima TNI kembali muncul ke permukaan setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun. Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017 (usia 54), pada November 2021 akan genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia ... Read More »

RAPUHNYA PILAR DEMOKRASI DI KAMPUS: KRITIK MAHASISWA BAGIAN DARI MORAL FORCE DAN SOCIAL CONTROLS

Unjuk rasa mahasiswa. (Illustrasi: www.hipwee.com)

Siaran Pers SETARA Institute, 28/06/2021 Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Presiden Joko Widodo dengan poster ‘The King of Lip Service’ adalah bagian dari kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat, kemerdekaan pikiran, dan hati nurani sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1). Dengan demikian, kampus seharusnya memfasilitasi hak Konstitusional tersebut ... Read More »

MASALAH TNI DAN JABARAN SIPIL

Kedua dari kanan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan, Ikhsan Yosarie tengah berbicara dalam konferensi pers Koalisis Masyarakat Sipil terkait wacana Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta pada Minggu, (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

 Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) Penempatan TNI di pelbagai jabatan sipil pada periode 2 pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mendapat perhatian serius. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, diketahui telah mengangkat satu Perwira Tinggi aktif (Berpangkat Brigjen) sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis. Disebutkan Menparekraf, pengangkatan ... Read More »

PELEMBAGAAN KRIMINALISASI WARGA NEGARA DALAM SUBSTANSI RKUHP

Foto: kompas.com

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 9/6/2021 Draft RKHUP 2019 kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021 (CNN, 09/06/2021). Sayangnya, agenda reformasi hukum pidana tersebut justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat karena beberapa pasal di dalamnya justru mengundang kontroversi. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi atensi penting dalam substansi RKUHP tersebut. Pertama, penghidupan ... Read More »

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA TAHUN 2020

Konferensi Pers Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020. (Foto: SETARA Institute)

Pengantar Intoleransi Semasa Pandemi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan dipilih sebagai judul Laporan Kondisi di Indonesia. Laporan ini menjadi sangat penting karena di tengah pandemi, banyak dibutuhkan klarifikasi konseptual terkait pembatasanpembatasan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan beribadah, yang jika tidak dipahami secara proporsional akan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selain menyajikan ragam peristiwa pelanggaran kebebasan ... Read More »

Kasus Penyegelan Pembangunan Masjid Ahmadiyah: Tindakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Tunduk pada Kelompok Intoleran

Direktur Riset SETARA Institute, Halili. Foto: SETARA Institute/Okky Kawasa

Siaran Pers SETARA Institute, 7 Mei 2021 Pada 6 Mei 2021, Bupati Garut mengeluarkan Surat Edaran Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Surat edaran tersebut ditindaklanjuti dengan penyegelan pembangunan masjid Ahmadiyah di Kampung Nyalindung oleh Satpol PP. Atas kasus tersebut, SETARA Institute ... Read More »

PELABELAN TERORIS KEPADA KELOMOK BERSENJATA DI PAPUA KONTRA PRODUKTIF DAN MENAMBAH LUKA SOSIAL RAKYAT PAPUA

Dari kiri ke kanan Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute Halili, saat menyelenggarakan konferensi pers tentang laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2018, di Jakarta, Minggu (31/3/2019). (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 28 April 2021 Desakan agar kelompok bersenjata di Papua dilabel sebagai organisasi teroris semakin menguat belakangan ini, apalagi setelah kematian perwira tinggi Kopassus yang menjabat Kabinda Papua, Mayjen (anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Pihak-pihak yang mendukung pelabelan ini hanya berpikir simple dan pendek karena mengira dengan begitu operasi pengejaran dan melumpuhkan kelompok bersenjata di ... Read More »