Siaran Pers SETARA Institute Kamis, 06 Januari 2022 Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara pada hari ini, Kamis (06/01/2022). Kemudian, pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Selain itu, sebanyak 34,448 hektare Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektar adalah ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 29/12/2021 Di penghujung tahun 2021, pelbagai persoalan yang menyangkut institusi dan/atau angggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) muncul dan mendapat sorotan serius dari masyarakat luas. Sorotan tersebut menjadi semacam letupan publik atas kasus-kasus yang mencerminkan tidak maksimalnya kinerja anggota Polri, seperti kasus anggota kepolisian yang menolak laporan seorang korban perampokan di Pulogadung Jakarta Timur, anggota polisi yang ... Read More »

SIARAN PERS SETARA Institute, 27 Desember 2021 Di tengah sukacita merayakan Natal, umat Kristiani di beberapa daerah masih mengalami persekusi yang mengusik kesyahduan Natal. Salah satu contoh terkini adalah penggerudukan ibadah Natal Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) di Tulang Bawang, Lampung. Dalam video-video yang diunggah di Facebook “GPI Banjar Agung Tulang Bawang – Lampung”, terlihat kelompok intoleran merusuh ketika ibadah Natal ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 22 Desember 2021 PKK Tim Penggerak Kota Salatiga gagal dalam memahami secara komprehensif perihal isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini nampak dari adanya Surat Imbauan PKK Tim Penggerak Kota Salatiga No. 504/Skr/PKK Kota/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021 Perihal Himbauan yang bersifat wajib berkaitan dengan 3 poin yaitu: 1) apabila di dalam rumah, tetap mengenakan pakaian ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 17 Desember 2021 Regresifitas pemerintah dalam proses legislasi kembali nampak ketika pada hari Kamis, 16 Desember 2021, DPR urungkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna. Atas hal tersebut, SETARA Institute menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, SETARA Institute menyayangkan ketidakpekaan pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 16 Desember 2021 Pada 15 Desember 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mencabut Surat No B-9379/Kw.21.1/IIM.00/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 terkait imbauan pemasangan spanduk ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan; Kepala MI, MTs, dan MA Se-Sulawesi Selatan; dan Kepala KUA Kecamatan se-Sulawesi Selatan. Pencabutan ... Read More »

Menata Langkah Kemajuan HAM di Tahun Kedua Ringkasan Eksekutif Indeks Kinerja HAM Tahun 2021 Jakarta, 10 Desember 2021 Latar Belakang Adopsi berbagai instrumen HAM internasional (seperti DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan berbagai konvensi HAM internasional lainnya) melahirkan kewajiban yuridis bagi pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, penghormatan dan pemajuan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup nasional, jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 2 Desember 2021 Spanduk penolakan pembangunan Gereja HKBP terpasang di berbagai lokasi di Kota Bekasi. Penolakan pendirian tempat ibadah masih menjadi isu pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang menonjol. Di tahun 2020, penolakan mendirikan tempat ibadah menempati posisi top 3 sebagai isu pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dengan 17 kasus, setelah intoleransi (62 kasus) dan pelaporan penodaan agama (32 kasus). ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sederhananya, ... Read More »

Siaran Pers Pasca pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, sejumlah kebijakan dan/atau wacana kebijakan yang kontradiktif dengan agenda reformasi TNI mulai mengemuka ke publik. Persoalan ini menjadi ironi, sebab ketimbang melakukan sejumlah perbaikan internal dan program-program yang berkaitan dengan pertahanan negara, yang terjadi justru agenda-agenda yang memicu jalan mundur reformasi TNI. ... Read More »

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Selasa, 23 November 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ke-2 dari Pemohon. Pada sidang dengan agenda ini, tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menghadirkan kembali tiga orang ahli. Para ahli yang dihadirkan berdasarkan keahliannya kemudian memberikan argumentasi mengapa keberadaan Komcad dalam UU PSDN ini bermasalah, baik dari ... Read More »