Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis yang sangat ringan kepada Bos Saracen, Jasriadi, dengan pidana 10 bulan penjara. Ketua sindikat kelompok penyebar berita palsu dan ujaran kebencian itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, demikian penegasan Majelis Hakim yang menangani perkara.
Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 tahun penjara. Vonis ringan tersebut patut menjadi perhatian publik dan masyarakat hukum dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, mengingat daya rusak yang dilakukan oleh sindikat ujaran kebencian dan berita palsu (hoaks) semacam Saracen dan MCA, negara seharusnya menyelenggarakan penegakan hukum yang memberikan vonis berat terhadap kejahatan dunia maya yang berpotensi menghancurkan kohesi sosial dan integrasi nasional melalui penggunaan sentimen rasial dan keagamaan yang memecah belah.
Kedua, vonis berat untuk kejahatan siber semacam itu mestinya dijatuhkan majelis hakim untuk memberikan efek jera (deterrence effect) mengingat modus kejahatan daring seperti yang dilakukan oleh Saracen, juga MCA, sangat potensial untuk diimitasi dan direplikasi oleh kelompok yang lain di dunia maya. Apalagi, momentum yang tersedia di tahun politik ini membuka ruang bagi politisi dan penumpang gelap politik untuk kampanye daring yang menggunakan hoaks, ujaran kebencian, dan sentiment SARA untuk kepentingan politik.
Namun, vonis sudah diketuk palu. Oleh karena itu, SETARA Institute merekomendasikan beberapa langkah strategis berikut. Pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo hendaknya menyatakan banding dan menyusun memori banding dengan argumentasi yuridis, serta filosofis dan politis, yang kokoh untuk mematahkan argumentasi dan keyakinan hakim di balik putusan ringan di atas. Kedua, kepada masyarakat hukum, terutama yang berbasis perguruan tinggi dan masyarakat sipil pemantau peradilan, agar melakukan eksaminasi publik atas putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara dimaksud. Ketiga, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia hendaknya melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di balik ringannya putusan tersebut.
Selain itu, belajar dari penanganan perkara Saracen yang pada awalnya bombastis namun akhirnya divonis ringan, pihak kepolisian yang menangani kasus The MCA Family hendaknya melipatgandakan keseriusan dalam membongkar jaringan produsen hoaks dan ujaran kebencian berbasis sentimen SARA yang berpotensi merusak kohesi sosial kebinekaan Indonesia. Demikian halnya kejaksaan dan majelis hakim yang nantinya akan menangani kasus MCA hendaknya merefleksikan keseriusan negara dalam penegakan hukum terhadap dua kelompok kejahatan dunia maya yang mengancam keamanan negara tersebut. Hingga saat ini, melihat vonis yang dijatuhkan dalam perkara Saracen dan mencermati perkembangan kinerja kepolisian dalam membongkar sindikat MCA beserta para auktor intelektualis dan sponsornya, SETARA Institute memandang bahwa penegakan hukum yang dilakukan negara dalam isu ini tidak betul-betul serius.
SETARA Institute, 9 April 2018.
Narahubung:
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 081 1819 174