Tag Archives: Rule of Law | 02 Februari 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, upaya rekonsiliasi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) merupakan langkah yang keliru dan melawan asas keadilan publik. Ismail mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mekanisme non-yudisial hanya dibenarkan jika secara teknis hukum, sulit diperoleh bukti-bukti yang dapat ... Read More »

Rule of Law | 02 Februari 2017 Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mengkritik kesepakatan antara Kemenko Polhukam dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memilih proses cara rekonsiliasi (nonyudisial) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyebut kesepakatan pragmatis dan bias politik. Pasalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto ... Read More »