Press Release

KAWAL PILPRES BERINTEGRITAS, MK SEBAIKNYA TUNDA SIDANG UJI MATERI UU PEMILU HINGGA USAI PEMILU

Sumber : http://www.atjehcyber.com/wp-content/uploads/2014/11/gedung-mahkamah-konstitusi.jpg

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 9/8/2023 Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. Pasal ini sedang diuji Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Uji konstitusionalitas syarat minimal usia tersebut diajukan oleh tiga pihak berbeda dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Pilihan ... Read More »

ANCAM DEMOKRASI, POLRI DIDORONG TERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS ROCKY GERUNG

Rocky Gerung. (Tangkapan Layar Youtube Rocky Gerung Official)

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 7/8/2023 Kritik atas kebijakan negara di bawah kepemimpinan Jokowi yang disampaikan Rocky Gerung telah memantik 13 laporan kepolisian dan demonstrasi artifisial di beberapa tempat. Di tengah kohesi sosial yang segregatif, pro dan kontra atas pernyataan RG sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin sengaja dibuat, sehingga terjadi keonaran. Kualitas demokrasi dan keadaban publik yang semakin ringkih ... Read More »

PENETAPAN TERSANGKA PANJI GUMILANG: PEMERINTAHAN JOKOWI MELAYANI SENTIMEN POLITIK KELOMPOK KONSERVATIF

Foto: CNN Indonesia/ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Siaran Pers SETARA Institute, 2 Agustus 2023 Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan Panji Gumilang (PG) sebagai tersangka kasus penodaan agama. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, setelah melakukan gelar perkara yang dilakukan usai memeriksa Panji Gumilang selama sekitar 4 jam. Terkait hal tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa peryataan sebagai berikut. Pertama, SETARA Institute tidak ... Read More »

SEMA 2/2023 TIDAK KOMPATIBEL DENGAN KEBINEKAAN DAN NEGARA PANCASILA

Gambar oleh Pixabay

Siaran Pers SETARA Institute, 20 Juli 2023 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut, pada pokoknya, memerintahkan Pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Terkait hal tersebut, SETARA Institute menyampaikan pernyataan sebagai ... Read More »

PERNYATAAN PRESIDEN TENTANG PAPUA, TIMBULKAN PRESEDEN NORMALISASI KONFLIK BERKEPANJANGAN

Ketua SETARA Institute Hendardi. Foto: ANTARA/republika.co.id

Pernyataan Presiden Joko Widodo (7/7/2023) yang mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif, serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan, mengonfirmasi perspektif kepemimpinan dirinya yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan. Berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden. Dengan ... Read More »

KASUS PERUNDUNGAN DAN INTOLERANSI DI SDN JOMIN BARAT II: CEGAH MENGUATNYA EKOSISTEM INTOLERANSI DI DUNIA PENDIDIKAN

Ilustrasi bullying (Pixabay)

Siaran Pers SETARA Institute, 9 Juli 2023 Dunia pendidikan kembali menunjukkan gejala destruktif bagi kebinekaan Indonesia. Seorang siswi berinisial B di SDN Jomin Barat II, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi korban perundungan (bullying) yang dilakukan oleh murid, guru dan kepala sekolah. Penyebab utamanya, siswi tersebut berasal dari keluarga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pihak sekolah bahkan memaksa ... Read More »

POLEMIK AL ZAYTUN: Pemerintah Mesti Mengambil Tindakan Komprehensif dan Adil

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili saat ditemui oleh para awak media usai menggelar konferensi pers laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017 pada Senin (15/1/2018), di kantor SETARA Institute. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 25 Juni 2023 Polemik terbaru Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun telah menyita perhatian pemerintah dan publik. Kemarin sore (24/6/2023) Menkopolhukam RI Mahfud MD telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag), melalui keterangan juru bicaranya, Anna Hasbie, mengatakan, “Jika Al Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga ... Read More »

PERNYATAAN MULTIFUNGSI TNI: HABITUASI KONDISI PERLUASAN PERAN MILITER DI RANAH SIPIL

Beberapa satuan TNI (Photo: © irwan.net)

Siaran Pers SETARA Institute, 19/6/2023 Pernyataan Panglima TNI bahwa bukan zamannnya lagi TNI ber-Dwifungsi seperti era Orde Baru, tetapi TNI sekarang multifungsi, perlu mendapat perhatian serius dalam kerangka Reformasi TNI. Pernyataan tersebut disampaikan Panglima TNI saat melaksanakan korp raport kenaikan pangkat (kenkat) di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada 15 Juni 2023. Bentuk Multifungsi tersebut di antaranya ... Read More »

REFLEKSI HARI PANCASILA: DALAM BERBAGAI KASUS INTOLERANSI, PANCASILA SERING DIKALAHKAN

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Hak Asasi Manusia

Siaran Pers SETARA Institute, 1 Juni 2023 Di hari kelahiran Pancasila, kita mesti merefleksikan secara sangat serius bahwa Pancasila sering dikalahkan, dalam berbagai kasus intoleransi dan secara umum pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Intoleransi terus mengalami peningkatan dan pelanggaran KBB terus terjadi. Di samping itu, hak asasi manusia yang mendapatkan afirmasi spesifik dalam Sila Kedua Pancasila juga masih berada pada situasi ... Read More »

MAHKAMAH KONSTITUSI KELUAR JALUR, PUTUSAN UJI MATERI UU KPK TIMBULKAN PRESEDEN KONSTITUSIONAL TERBURUK

Sumber : http://www.atjehcyber.com/wp-content/uploads/2014/11/gedung-mahkamah-konstitusi.jpg

Siaran Pers SETARA InstituteJakarta, 26 Mei 2023 Putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, dengan dissenting opinion signifikan 5 banding 4, semakin menegaskan keterbelahan pandangan di tubuh MK. Sekalipun dissenting atau concurring opinion suatu hal biasa, tetapi tren keterbelahan yang berulang menggambarkan bahwa tubuh MK semakin rapuh, rentan dan mengalami pengikisan kenegarawanan hakim dan integritas ... Read More »

DARI REVISI UU TNI HINGGA PENAMBAHAN KODAM: Kontradiksi Upaya Penguatan Pertahanan

Ilustrasi prajurit TNI. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/CNN Indonesia)

Siaran Pers SETARA Institute, 24/5/2023 Pembahasan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi di Indonesia oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI AD, yang terus berlanjut menambah pelik persoalan agenda reformasi militer. Sebab, agenda reformasi militer baru-baru ini juga memiliki gangguan serius melalui materi usulan perubahan dalam revisi UU TNI. Substansi yang diajukan maupun dampak yang ... Read More »