Praktik-praktik intoleransi di negara yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika masih terus dipertontonkan dengan kasat mata oleh sekelompok warga dengan mengatasnamakan membela kesucian agamanya. Di lain pihak pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah seringkali menunjukkan prilaku primordialisme yang sempit melalui isu kembali pada kearifan lokalnya (local wisdom) yang tidak proporsional. Akibatnya, kelompok-kelompok minoritas seringkali terdiskriminasi dan menjadi pihak yang selalu ... Read More »

SETARA – Ketua SETARA Institute, Hendardi, mendapat penghargaan dari Polri atas perannya menjaga kemajemukan dan kesetaraan hak WNI. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat pembukaan Rakernis Humas Polri 2017 di Jakarta, Rabu (15/3/2017). Selain SETARA institute, sejumlah media massa memperoleh penghargaan serupa seperti Kompas, Republika, ANTARA, Detik. Dalam acara yang bertema ‘Penguatan Manajemen Media Dalam Rangka Meningkatkan ... Read More »

Konteks kemajemukan bangsa kembali terciderai oleh praktek diskriminasi dan intoleransi terhadap umat Kristiani (Protestan dan Katolik) dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktek nyata diskriminasi dan intoleransi secara kasatmata dilakukan berjamaah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui unsur Muspida dan unsur Muspika di Kecamatan Parung Panjang Bogor. Termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia setempat, FKUB dan lembaga terkaitnya. Lebih miris manakala ... Read More »

JAKARTA – Masih banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian masalah intoleransi, terutama terkait perbedaan agama dan keyakinan. Dari tahun ke tahun, eskalasi gesekan yang menyangkut kelompok minoritas masih terus terjadi. Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memiliki resep jitu agar setiap warga negara Indonesia dapat merasa kedudukannya setara tanpa ada diskriminasi dari kelompok lain. Harapan itu disampaikan Setara Institute, sebuah organisasi non pemerintah yang ... Read More »

Pemasangan spanduk-spanduk yang memuat pesan kebencian atas dasar identitas agama dan ras adalah bentuk intoleransi yang merusak kohesi dan ketertiban sosial di Ibu Kota Jakarta, yang saat ini sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada putaran II. Demikian juga spanduk-spanduk yang memuat pesan penolakan mensalati, mengkafani, dan menguburkan jenazah jika seseorang memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Spanduk ini memuat pesan pembodohan warga ... Read More »

Jakarta – Setara Institute For Democracy and Peace bersama tokoh Papua Neles Tebay Kabadabi meminta pemerintah pusat untuk berdialog dengan masyarakat Papua. Dialog itu terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. “Kami ingin pemerintah membuka dialog dengan warga papua asli yang menjadi korban pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Setara, Bonar saat acara pernyataan pers Setara tentang ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti bidang Hak Asasi Manusia dari Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, tahun 2016 merupakan tahun darurat kebebasan ekspresi bagi masyarakat Papua. Berdasarkan laporan Setara Institute tahun 2016, terjadi peningkatan pelanggaran HAM di Papua yang sangat signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Dari laporan kami terlihat pemerintahan Presiden Joko Widodo menyampingkan wilayah penegakan HAM dan penanganan konflik sosial ... Read More »

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016 Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Namun demikian, prinsip affirmative action yang ... Read More »

Pada 15 Februari 2017 akan dilaksanakan 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru, sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai dan berkualitas. Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, upaya rekonsiliasi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) merupakan langkah yang keliru dan melawan asas keadilan publik. Ismail mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mekanisme non-yudisial hanya dibenarkan jika secara teknis hukum, sulit diperoleh bukti-bukti yang dapat ... Read More »

Rule of Law | 02 Februari 2017 Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mengkritik kesepakatan antara Kemenko Polhukam dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memilih proses cara rekonsiliasi (nonyudisial) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyebut kesepakatan pragmatis dan bias politik. Pasalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto ... Read More »