Sebagaimana disorot oleh banyak media, aksi Hari Buruh pada 1 Mei 2018 di ibukota dan berbagai daerah berlangsung dengan aman dan damai sekalipun diwarnai berbagai tuntutan atas perbaikan kehidupan buruh. Berbeda dengan daerah lain, aksi di Jogyakarta di lokasi pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berlangsung ricuh. Aksi diwarnai dengan kericuhan antara warga dengan pendemo yang dipicu oleh ... Read More »
Author Archives: Setara Institute
Intimidasi Atas Pilihan yang Berbeda adalah Kemunduran Demokrasi
Pada acara Car Free Day, minggu, 29 April 2018, telah terjadi intimidasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Gerakan #2019GantiPresiden atas beberapa warga yang menggunakan kaos dengan hashtag #DiaSibukKerja. Intimidasi atas pilihan yang berbeda adalah kemunduran demokrasi. Setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas. Intimidasi terhadap sesama warga disebabkan oleh perbedaan pilihan ... Read More »
Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat
Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri SETARA Institute, ke Polda Metro Jaya, kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan. Dengan rumusan ... Read More »
Waspadai Kesepakatan Tertutup Pembahasan RUU Terorisme
Melalui Rapat Paripurna pada 10/4/2018, DPR kembali memperpanjang masa pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpanjangan masa sidang adalah hal biasa tetapi berulangkali penundaan pengesahan RUU ini menjadi UU justru menimbulkan keraguan publik akan kesungguhan DPR menuntaskan pembahasan RUU. Selain itu, perpanjangan waktu pembahasan juga menggambarkan tarik menarik kepentingan para pihak atas RUU ini. ... Read More »
Penegakan Hukum Menyangkut Saracen dan MCA Tidak Serius!
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis yang sangat ringan kepada Bos Saracen, Jasriadi, dengan pidana 10 bulan penjara. Ketua sindikat kelompok penyebar berita palsu dan ujaran kebencian itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, demikian penegasan Majelis Hakim ... Read More »
Puisi Sukmawati yang Memuat Kata ‘Azan’ dan ‘Cadar’ Menjadi Kontroversi
Puisi Sukmawati yang memuat kata ‘azan’ dan ‘cadar’ menjadi kontroversi. Bahkan sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke kepolisian atas dugaan melanggar pasal penodaan agama. Sama seperti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, niat jahat (means rea) dan konteks dimana Sukmawati menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ... Read More »
Wahai Hakim MK yang Mulia, Selamatkan Integritas Mahkamah Konstitusi
1. Arief Hidayat telah diambil sumpah untuk kedua kalinya sebagai hakim konstitusi untuk 5 tahun ke depan. Meskipun cacat secara etik, karena telah dua kali diberi sanksi ringan akibat pelanggaran etika hakim, Arief Hidayat tetap mulus dipilih oleh DPR sebagai hakim konstitusi. Presiden Jokowi dalam prosesi pengambilan sumpah (27/3) secara implisit mengakui kontroversi itu sambil menegaskan bahwa itu bukan domain ... Read More »
Demo FPI atas TEMPO Intimidasi terhadap Pers
Pada Jumat (16/3/2017), Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di kantor redaksi majalah TEMPO atas pemuatan karikatur yang menurut pengunjuk rasa telah melecehkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Aksi berlangsung ricuh dan diwarnai dengan kekerasan verbal, gebrakan meja, pelemparan gelas air mineral, dan perampasan paksa kaca mata Pemimpin Redaksi TEMPO oleh pengunjuk rasa. SETARA Institute mengecam ... Read More »
Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan
Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018. Dalam pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Pemerintah beralasan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka bisa dinilai masuk dalam ranah politik karena hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Menkopolhukkam menegaskan, pasangan ... Read More »
Publik Mesti Berperan Menumpas Hoax dan Ujaran Kebencian Berbasis SARA
Penangkapan 6 orang penyebar konten hoax dan ujaran kebencian oleh Direktorat Siber Polri mengkonfirmasi bahwa hoax dan ujaran kebencian sengaja (by design) diproduksi dan disebarluaskan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Praktik semacam ini bukan hanya membahayakan kontestasi politik tetapi yang utama adalah membelah masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial kita. ... Read More »
Mengecam Tindakan Pembubaran Kebaktian HKBP Oleh FKOI Pasaman Barat
Pada 25 Februari 2018 telah terjadi pembubaran paksa oleh Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) Pasaman Barat terhadap pelaksanaan Kebaktian Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kanagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Gereja dimaksud berlokasi di areal Perkebunan Sawit milik PTP Nusantara VI yang telah dimanfaatkan lebih dari 10 tahun. HKBP mengaku memanfaatkan tempat kebaktian tersebut dikarenakan gereja resmi milik ... Read More »