Jalan Sunyi Reformasi TNI

RINGKASAN EKSEKUTIF
JALAN SUNYI REFORMASI TNI

Human Security dan Security Sector Reform
SETARA Institute
8/10/2019

Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya muncul pada masa reformasi 1998, sebagai isu yang terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini merupakan respons kalangan TNI terhadap desakan publik atas penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas institusi terhadap pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan sebelum 1998.

Dua dekade pascareformasi telah memunculkan perubahan-perubahan yang substansial dalam tubuh TNI dan hubungan sosial kemasyarakatannya. Dalam konteks internal TNI, reformasi ditandai dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI, hak politik prajurit dan penghapusan Fraksi ABRI di Parlemen. Sementara, pada dimensi sosial kemasyarakatan misalnya, tidak ada lagi pengekangan kebebasan sipil yang biasa dilakukan aparat TNI ketika Orde Baru. Meskipun demikian reformasi TNI pasca 20 tahun reformasi tetap tidak boleh berhenti, apalagi mandat reformasi TNI yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, belum sepenuhnya dijalankan.

Laporan ini merekam peristiwa-peristiwa pasca-Orde Baru yang menjadi bagian dari reformasi, baik langkah maju (progresi) maupun langkah mundur (regresi) reformasi TNI. Laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi evaluasi dan perumusan kebijakan negara untuk terus menerus mendorong reformasi TNI sebagaimana mandat konstitusional dan legalnya, menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan unggul.

METODOLOGI

Laporan ini disusun dengan menggunakan kerangka 7 mandat reformasi TNI yang dideduksi dari TAP MPR No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Peran Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada 7 mandat tersebut, SETARA Institute mengeloborasi prestasi yang dicapai dan stagnasi yang dibiarkan oleh negara dan institusi TNI.

Adapun 7 mandat reformasi TNI tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, bahwa TNI dituntut untuk menghormati hak asasi manusia termasuk memastikan prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara tetap terjaga.
  2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik negara, bahwa TNI tidak melakukan operasi selain operasi menjaga pertahanan republik kecuali berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang dituangkan dalam UU maupun keputusan politik presiden sebagai Panglima tertinggi TNI.
  3. Kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), bahwa operasi militer selain perang hanya bisa dijalankan secara terbatas pada kegiatan-kegiatan yang diatur berdasarkan UU dan keputusan politik negara.
  4. Rotasi Antarmatra Posisi Panglima TNI, bahwa untuk menjaga soliditas korps TNI, maka posisi Panglima TNI secara reguler digilir antarmatra, Angkatan Darat (AD)-Angkatan Udara (AU)-Angkatan Laut (AL).
  5. Jaminan atas penghasilan yang layak, bahwa pemerintah menjamin penghasilan yang layak bagi anggota TNI, bukan hanya untuk meningkatkan profesionalitas TNI tetapi juga memastikan anggota TNI tidak menjalankan bisnis, sebagaimana di masa Orde Baru.
  6. Larangan menduduki jabatan sipil, bahwa anggota TNI dilarang menduduki jabatan sipil, sebagai bentuk pengukuhan prinsip supremasi sipil.
  7. Larangan terlibat politik praktis dan kegiatan bisnis, sebagai alat pertahanan negara, anggota TNI dilarang terlibat dalam politik praktis dan kegiatan bisnis.

CAPAIAN DAN STAGNASI REFORMASI TNI

  1. Pada mandat penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil, TNI telah memberikan penghormatan terhadap HAM, kecuali dalam mengatasi gerakan pro-kemerdekaan di Papua dan operasi militer pada dua dekade. Saat ini TNI membuka diri untuk koreksi, penyamaan pemahaman, atau pun pelibatan masyarakat sipil dan institusi negara terhadap pemantauan HAM bagi TNI, termasuk dalam capaian ini adalah mengintegrasikan kurikulum HAM dalam sekolah kedinasan.
  2. Catatan stagnasi TNI dalam menjalankan mandat ini adalah belum tuntasnya penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang diduga melibatkan aparat TNI, kekerasan terhadap jurnalis dan masyarakat sipil, dan masih supreme-nya TNI yang tidak bisa diadili di peradilan umum, meskipun melakukan tindak pidana umum. Anggota TNI masih tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengingkari mandat TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan mandat Pasal 62 (2) UU 34/2004, yang mengamanatkan bahwa atas tindak pidana umum, maka anggota

TNI juga diadili di peradilan umum, sebagai manifestasi prinsip kesamaan di muka hukum (equality before the law).

  1. Dalam tubuh TNI telah terbentuk pemahaman dan kesadaran kuat bahwa keputusan politik negara adalah dasar bertindak bagi aparat TNI dalam menjalankan operasi militer selain perang. Namun demikian, pembatasan ini justru disimpangi oleh TNI dengan menempuh jalan keterlibatan dalam kehidupan sipil melalui pembentukan lebih dari 41 Memorandum of Understanding (MoU) dengan pelbagai lembaga dan kementerian. Jika reformasi 1998 menggariskan peran TNI secara limitatif, para penyelenggara negara di 20 tahun pascareformasi ini justru merasa tidak percaya diri, jika tidak menggandeng TNI. Misalnya adanya Edaran Gubernur Sumatera Utara, yang menarik-narik TNI dalam menjalankan peran swasembada pangan. Melalui Surat Edaran Nomor 521.1/1984/Distanhorbun/2017 perihal Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi, yang memerintahkan petani untuk menanam padi setelah 15 hari panen, namun apabila dalam waktu 30 hari tidak ditanam maka akan diambil alih pengelolaannya oleh Komando Rayon Militer (Koramil) dan UPT Pertanian Kecamatan setempat. Hal serupa juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang secara gegabah melibatkan TNI dalam penanganan intoleransi dan radikalisme di sekolah dasar (SD).
  2. Pembentukan MoU dan pelibatan insidental TNI dalam urusan selain urusan pertahanan adalah bentuk kemunduran dan pelanggaran terhadap UU TNI. Selain menuntut disiplin dari para penyelenggara negara bahwa pelibatan TNI membutuhkan keputusan politik negara, memperkuat profesionalisme TNI juga menuntut kedisiplinan para penyelenggara negara untuk tidak memberikan panggung terbuka bagi TNI untuk berkiprah dalam urusan sipil.
  3. Pada mandat kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang, keterlibatan TNI didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjalankan mandat penanggulangan bencana, mengatasi aksi terorisme dalam operasi gabungan, menjaga perdamaian dunia, dan perbantuan terhadap Polri dalam menjaga keamanan. Akan tetapi, ketentuan tentang OMSP sebagaimana diatur dalam UU TNI, justru mulai disimpangi oleh TNI dengan memperluas tafsir OMSP sebagaimana tertuang dalam revisi UU Terorisme. TNI bahkan terlibat bukan hanya dalam hal penindakan aksi terorisme yang di luar teritori Polri (beyond the police capacity) tetapi terlibat juga dalam hal pencegahan dan deradikalisasi. Dengan kata lain, TNI dan Polri akan menjalankan peran yang sama dalam memberantas terorisme, kecuali dalam proses peradilan bagi tersangka terorisme. Di tambah dengan 41 MoU TNI yang tidak berkaitan dengan OMSP, seperti dalam hal ketahanan pangan, program cetak sawah, dan lain-lain.
  4. Tradisi rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, mulai dijalankan secara konsisten sejak Abdurrahman Wahid menunjuk Laksamana Widodo AS sebagai panglima (1999-2002). Selanjutnya Jenderal Endriartono Sutarto (2006), Marsekal Djoko Suyanto (2006), Lalu kembali ke AD dengan diangkatnya Jenderal Djoko Santoso (2007), Laksamana TNI Agus Suhartono (2010), Jenderal Moeldoko (2013), Jenderal Gatot Nurmantyo (2015) dan Marskal Hadi Tjahjanto (2017). Ketentuan tentang rotasi antarmatra memang tidak tegas diatur dan masih menganggap bahwa Presiden RI sebagai user, diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya. Maka, meskipun telah berjalan, tradisi rotasi panglima TNI ini masih didominasi Angkatan Darat.
  5. Mandat hak atas jaminan penghasilan yang layak, masih menjadi isu utama di tubuh TNI. Larangan berbisnis bagi anggota TNI tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan layak seorang anggota TNI. Akibatnya, larangan bisnis bagi TNI ini berganti dengan security bussiness. Meskipun demikian, upaya peningkatan kesejahteraan bagi prajurit terus dilakukan misalnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri oleh Presiden SBY. Lalu Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015 juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Bahkan pada tahun 2019 pun, pemerintah berencana meningkatkan batas atas atau gaji tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, termasuk penyediaan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
  6. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan pengurangan jumlah anggota Fraksi ABRI di parlemen pada tahun 1999 sampai dengan penarikan fraksi ABRI di Parlemen pada tahun 2004, telah menjadi capaian positif terkait dengan larangan menduduki jabatan sipil bagi prajurit aktif. Namun pada kepemimpinan Jokowi 2014-2019, pelantikan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjadi catatan kemunduran. Padahal merujuk pada Perpres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB merupakan lembaga negara di bawah Koordinasi Menko Kesra (saat ini Menko PMK). Pada pasal 4 diamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dengan merujuk pasal 47 ayat (2) UU TNI, BNPB tentu tidak termasuk kedalam jabatan sipil yang dikecualikan untuk prajurit aktif. Sehingga yang berlaku adalah ayat (1)nya bahwa yang bersangkutan seharusnya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Meskipun demikian, sebagian kelangan mentolerir posisi ini, karena membutuhkan keahlian khusus. Indikasi pelanggaran atas mandat ini mulai menguat seiring dengan upaya revisi UU TNI, yang di dalam draft rancangan perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) atau dalam draft pada Pasal 3, dimana terdapat enam K/L tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.
  7. Larangan terlibat politik Praktis dan Kegiatan Bisnis, telah dilakukan sejalan dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Pemerintah pernah membentuk tim kementerian untuk menyelesaikan pengambilalihan bisnis TNI tahun 2005, melalui Keppres No 7/2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Namun demikian, laporan kerja tim dan model pengalihannya, tidak berjalan terbuka dan tidak ada informasi memadai. Godaan keterlibatan politik praktis mulai datang dengan munculnya wacana pengembalian hak politik TNI, usulan untuk mengubah syarat calon yang berasal dari anggota TNI/Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaannya di TNI ataupun Polri ketika maju menjadi kandidat dalam pilkada, termasuk keikutsertaan sejumlah perwira aktif TNI dan Polri pada pilkada serentak 2018. Setitik noda keterlibatan TNI dalam politik praktis pernah tercatat pada 2004, dimana kendaraan TNI bergerak dan digunakan untuk mobilisasi massa guna melakukan pencoblosan pada Pemilu 2004 di Kompleks Ponpes Al Zaytun, Indramayu.

ANALISIS DUA DEKADE REFORMASI TNI

  1. Dekade pertama reformasi TNI mencatatkan agenda-agenda reformasi yang progresif, seperti penghapusan Dwi Fungsi ABRI, pemutusan hubungan dengan Golkar dan partai politik, penarikan fraksi ABRI dari parlemen, diundangkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR Nomor VII/MPR/ 2000 tentang penetapan peran TNI dan Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Keempat peraturan tersebut kemudian menjadi landasan hukum reformasi TNI.

Pada dekade pertama juga, reformasi TNI menyasar pengambilalihan bisnis TNI, seperti pembentukan tim kementerian untuk menyelesaikan pengambilalihan bisnis TNI yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 76 UU TNI dan untuk menyusun rancangan keputusan presiden pada tahun 2005 dan penerbitan Keppres No 7/2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Hal ini sejalan dengan larangan berbisnis pada Pasal 2 huruf d UU TNI, serta Pasal 76 ayat (1) UU TNI bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akan tetapi, pada dekade pertama juga tercatat terjadinya sejumlah kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi I dan II, kekerasan di Timor Timor, Aceh, dan Papua, pembahasan RUU Pemilu yang memungkinkan anggota TNI/Polri mempunyai hak memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum 2004, penggunaan kendaraan TNI untuk mobilisasi massa guna melakukan pencoblosan pada Pemilu 2004 di kompleks Pondok Pesantren Al Zaytun, sampai dengan deadlock-nya pembahasan revisi UU Peradilan Militer, karena DPR dan pemerintah memiliki pandangan berbeda soal peradilan militer pada tahun 2006.

  1. Dekade ke dua reformasi TNI kurang mencatatkan hasil yang impresif, karena narasi reformasi TNI lebih bersifat penegasan, seperti dengan pemberian instruksi, himbauan, dan evaluasi bahwa reformasi TNI masih berjalan dan TNI harus konsisten dengan reformasi tersebut, ketimbang melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu yang diduga melibatkan oknum-oknum militer, atau pun mendorong pembahasan revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tengah mandek.

    Pada dekade kedua ini, jaminan atas penghasilan yang layak semakin diperhatikan melalui pelbagai kebijakan, seperti kenaikan gaji ini melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 15, 16 dan 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji, salah satunya terhadap prajurit TNI pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 penandatanganan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dilanjutkan pada tahun 2017 dengan tambahan pemasukan untuk para anggota TNI dan Polri, yakni kenaikan biaya lauk pauk sebesar Rp 5.000, dan Kenaikan Gaji TNI/Polri, dan Babinsa serta penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018.

    Akan tetapi, persoalan-persoalan yang terjadi pada dekade kedua ini, refromasi TNI seperti berada di jalan sunyi yang nyaris tanpa rencana yang presisi dan capaian yang impresif. Jalan sunyi reformasi TNI mencerminkan inkonsistensi reformasi TNI karena ketiadaan roadmap reformasi TNI yang mampu mengantisipasi stagnasi dan kemunduran reformasi TNI, khususnya dalam merespons tuntutan global dan kemajuan teknologi informasi. Beberapa persitiwa yang menggambarkan kemunduran reformasi TNI pada dekade kedua, misalnya yang berhubungan dengan mandat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Kekerasan terhadap Jurnalis Didik Herwanto oleh anggota TNI AU dari Lanud Pekanbaru saat meliput di lokasi jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Kabupaten Kampar pada tahun 2012, kekerasan terhadap Rahmat Rahman Patty jurnalis kompas.com oleh anggota TNI Detasemen Kavaleri Kodam 16 di Jalan Raya Pattimura, Kota Ambon pada saat meliput perayaan malam tahun baru dan dan Intimidasi dan perampasan kamera milik Safuwan jurnalis B-One TV oleh anggota TNI Satuan Kompi Senapan C 521 Tuban Jawa Timur saat melakukan peliputan kericuhan konser musik Band Last Child pada tahun 2013, adalah beberapa peristiwa yang menggambarkan bahwa penghormatan terhadap HAM belum menjadi mainstream di tubuh institusi TNI.

    Kasus-kasus yang tercatat juga menyangkut ketidakpatuhan atas kebijakan dan keputusan politik negara, OMSP, jabatan sipil yang dikecualikan UU TNI, serta kegiatan politik praktis. Misalnya MoU TNI dengan Kementerian.

    Pertanian dan Kementerian PUPR pada tahun 2015, tidak adanya revisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam Prolegnas 20152019. Padahal revisi itu selalu tercantum pada Prolegnas sebelumnya, bahkan revisi UU Peradilan Militer juga tak disinggung lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Prolegnas.

    Pada dekade kedua ini, TNI juga diberi tugas kontroversial oleh Joko Widodo yang memerintahkan anggota TNI dan Polri untuk menjelaskan atau menyosialisasikan terkait program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak dilakukan, dan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat, serta alasan mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Tugas ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh Jokowi karena kerja kehumasan bukanlah tugas TNI dan Polri. Apalagi instruksi sosialisasi itu dilakukan menjelang pemilihan presiden 2019, dimana Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden.

    Kemunduran lain adalah terkait dengan persoalan pelibatan TNI dalam pelbagai ranah sipil, seperti program ketahanan pangan, cetak sawah, pengawasan harga sembako, BULOG, dan pengenalan lingkungan sekolah, serta wacana penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil serta revisi UU TNI yang salah satu poinnya adalah penambahan 6 K/L yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, yakni Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, BNPT, BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut.

  1. Peradilan militer menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas dalam dua dekade reformasi, meskipun telah dimulai pembahasan sejak dekade pertama reformasi TNI. Pada tahun 2006, pembahasan RUU Peradilan Militer tidak menemukan titik temu. Pemerintah dan DPR masing-masing bersikukuh pada pandangannya soal kompetensi peradilan militer dan peradilan koneksitas. Semua fraksi DPR berpendapat tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit harus diadili dalam lingkup peradilan umum.

    Sedangkan pemerintah menghendaki semua tindak pidana yang dilakukan oleh semua prajurit TNI dibawa ke peradilan militer.

    Kegagalan revisi sistem peradilan militer menjadi penanda rendahnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat militer masih menjadi masalah besar. Dalam konteks evolusi standar hak asasi manusia internasional, sistem peradilan militer seharusnya dikesampingkan atau bahkan tidak diperkenankan untuk mengadili personel militer yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius, seperti penghilangan paksa, eksekusi di luar proses hukum, dan penyiksaan, dan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan semacam itu.

  1. Penuntasan kasus HAM menjadi agenda yang belum terselesaikan, bahkan terus bertambah, dalam 2 dekade lebih. Dekade pertama dan kedua tidak pernah lepas dari kasus pelanggaran HAM. Beberapa lembaga merekam dengan baik kekerasan dan pelanggaran HAM, misalnya sepanjang 1998, KontraS mencatat terjadi 59 kasus pelanggaran HAM, 47 di antaranya dilakukan oleh AD (Angkatan Darat). Pada 1999 terjadi 85 kasus pelanggaran HAM, 45 kasus di antaranya dilakukan oleh AD. Sementara pada 2000 (sampai Agustus) jumlah pelanggaran sudah mencapai 63 kasus. Dari 207 kasus sejak 1998 hingga Agustus 2000 tersebut, AD telah melakukan pelanggaran HAM 131 kasus. Dan dalam rentang September 2003 – Oktober 2004, Kontras mencatat TNI telah melakukan pelanggaran HAM sebanyak 128 kasus.

    Sementara, pada dekade kedua, catatan beberapa lembaga juga menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang melibatkan aparat militer masih terjadi. Komnas Perempuan mencatat ada 31 kasus kekerasan TNI terhadap perempuan sepanjang 2016. Di Jakarta, dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 57 persen kasus penggusuran paksa yang melibatkan aparat TNI sepanjang 2016. Dari 90 kasus penggusuran paksa, 53 kasus di antaranya mengerahkan aparat TNI. Pada 2015, 65 dari 113 kasus penggusuran paksa melibatkan TNI.

    Kemudian, data Kontras sepanjang Agustus 2016 hingga Agustus 2017, tercatat 138 tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI. Di antaranya mengakibatkan 15 orang meninggal, 124 lukaluka, 63 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan 65 peristiwa penganiayaan sipil. Merujuk pada pelaku kekerasan tercatat sebanyak 97 kasus dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, 25 kasus oleh TNI Angkatan Udara, dan 16 kasus oleh TNI Angkatan Laut. Sementara, kategori pelanggaran kasus-kasus tersebut dapat digolongkan dalam bentuk: penganiayaan (65 kasus), bisnis keamanan (42 kasus), tindakan yang merendahkan martabat manusia (32 kasus), perusakan (16 kasus), penembakan (10 kasus), dan pendudukan (10 kasus).

REKOMENDASI

SETARA Institute merekomendasi beberapa hal dalam rangka pemajuan reformasi TNI :

  1. Pemerintahan Jokowi menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diduga melibatkan oknum TNI, dan percepatan pembahasan dan pengesahan revisi UU Peradilan Militer sebagai bentuk penghormatan atas HAM dan supremasi sipil.
  2. Presiden dan DPR mengevaluasi kepatuhan TNI terhadap mandat keputusan dan kebijakan politik negara, yang disimpangi melalui keberadaan sekitar 41 MoU TNI dengan Kementerian/Lembaga terkait (Imparsial, 2018) yang diklaim sebagai bagian dari peran Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk membentuk UU Perbantuan Militer sebagai dasar pelibatan TNI secara lebih terarah dan akuntabel.
  1. Presiden dan DPR serta para menteri dan pimpinan lembaga tidak menggoda dan memastikan profesionalitas TNI dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu dan/atau membuka kerjasama-kerjasama di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI fokus melakukan reformasi dan presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan profesionalitas TNI, presiden juga perlu mempertimbangkan pembatalan wacana penempatan prajurit aktif ke jabatan-jabatan sipil yang dikecualikan UU TNI dan revisi UU TNI, khususnya revisi Pasal 47, yang akan memperbanyak pos-pos jabatan sipil untuk diisi prajurit aktif TNI.
  2. Presiden dan DPR mempertegas larangan bagi TNI terlibat dalam politik praktis sebagaimana Pasal 39 (2) UU 34/2004 tentang TNI, melalui pengaturan adanya jeda minimal 2 tahun bagi perwira TNI yang pensiun dini untuk mengikuti kontestasi Pemilu dan Pilkada untuk menjaga netralitas prajurit dan institusi TNI.
  3. Presiden, DPR, TNI, kembali membuat roadmap reformasi TNI untuk mengantisipasi stagnasi dan kemunduran reformasi TNI yang saat ini nyaris tanpa arah. Desain penguatan pertahanan dan profesionalitas TNI harus ditujukan untuk merespons dinamika global dan tantangan kemajuan teknologi informasi.

 Narahubung: 

  • Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute): 0822 8638 929
  • Ismail Hasani (Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta): 0812 1393 1116

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*