Tag Archives: Bisnis dan HAM

SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) melanjutkan kinerja kolaboratif memproduksi pengetahuan di bidang Bisnis dan HAM, salah satu research area yang menjadi mandat SETARA Institute dan memiliki kesamaan isu degan topik yang menjadi perhatian utama SIGI. Bisnis and Human Rights (BHR) Outlook 2025 adalah publikasi ketiga kolaborasi SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting dan publikasi pertama dalam bentuk ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 9/10/2024 Kebijakan hilirisasi industri nikel dan visi untuk menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia (electric vehicle), diyakini pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah sektor mineral. Di tengah obsesi Indonesia menjadi pemain global sektor nikel, laporan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada 5 September 2024 berjudul “Global State of Child and ... Read More »

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Juli 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16 Juli 2024 SETARA Institute telah menerbitkan laporan studi berjudul “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam studi tersebut, temuan pada sektor negara menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen penerapan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi serangkaian instrumen HAM internasional, yang dilanjutkan dengan perluasan untuk mengembangkan rencana implementasi dan koherensi kebijakan. ... Read More »