PERGANTIAN PANGLIMA TNI HARUS MEMPERHATIKAN ROTASI ANTARMATRA
Foto: https://hukamnas.com/

PERGANTIAN PANGLIMA TNI HARUS MEMPERHATIKAN ROTASI ANTARMATRA

Siaran Pers SETARA Institute, 15/06/2021

Isu pergantian Panglima TNI kembali muncul ke permukaan setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun. Marsekal Hadi Tjahjanto yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Desember 2017 (usia 54), pada November 2021 akan genap berusia 58 tahun, yang merupakan batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI sebagaimana diatur pada Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Selanjutnya disebut UU TNI).

Ditengah isu pergantian Panglima TNI ini, beberapa hari lalu kemudian muncul isu terkait lobi-lobi politik pihak tertentu untuk mendorong KSAD untuk memegang tongkat estafet komando TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI (Tempo, 13/6/2021). Terkait persoalan ini, SETARA Institute memiliki catatan sebagai berikut:

  1. Kemunculan isu lobi-lobi politik dalam pemilihan Panglima TNI perlu menjadi kekhawatiran lantaran berpotensi mengganggu profesionalitas TNI. Posisi pucuk pimpinan TNI perlu dipastikan steril dari upaya-upaya kepentingan atau intervensi politik kelompok tertentu untuk menghindari perebutan jabatan yang dapat menyebabkan ketidakkondusifan untuk internal TNI. Selain itu, kesterilan ini juga perlu untuk memastikan netralitas dan profesionalitas TNI, terutama Panglima TNI, dalam agenda-agenda politik praktis seperti Pemilu dan Pilkada, karena tidak memiliki hutang politik pada kelompok tertentu. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
  2. Presiden Joko Widodo perlu memperhatikan rotasi antarmatra dalam pemilihan posisi Panglima TNI, sebagaimana diatur pada Pasal 13 poin 4 UU TNI bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Rotasi antarmatra ini perlu dilakukan untuk menghindari dominasi salah satu matra dalam kesatuan TNI, terutama dalam kaitannya dengan dominasi terhadap posisi Panglima TNI. Dominasi salah satu Angkatan tidak menciptakan suasana dan kondisi yang positif, karena tiap-tiap Angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU TNI.
  3. Presiden Joko Widodo perlu melanjutkan trennya dalam melakukan rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, sebagaimana telah diiniasi oleh Gus Dur pada masa pemerintahannya. Kedudukan dan kesederajatan antarmatra bisa kita pahami sebagai kesamaan hak tiap-tiap matra atas posisi Panglima TNI. Setelah melantik Marsekal Hadi Tjahjanto (Matra AU) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo (Matra AD), maka tentu rotasi matra berikutnya adalah AL. Presiden Joko Widodo perlu meminimalisir terjadinya dominasi salah satu matra sebagai Panglima TNI pascaorde baru, sebagaimana pernah dilakukan ketika melantik Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko, karena keduanya berasal dari matra darat.
  4. Pemilihan Panglima TNI juga perlu memperhatikan aspek usia. Jika usia calon Panglima TNI juga memasuki masa pensiun, maka akan berimplikasi kepada efektifitasnya sebagai Panglima TNI. Singkatnya masa jabatan sebagai Panglima TNI, misalnya 1 tahun, berpotensi menimbulkan ketidakefektifan implementasi atas perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI, termasuk nantinya jika Panglima TNI berikutnya memiliki perencanaan yang berbeda.
  5. Indonesia sebagai negara maritim, memiliki kebutuhan mutlak atas pembangunan kekuatan pertahanan dibidang laut. Pelbagai ancaman, seperti konflik Laut China Selatan, menjadi cerminan atas kebutuhan pembangunan kekuatan pertahanan laut yang mumpuni, terutama pada bidang alat utama sistem persenjataan. Posisi matra AL sebagai Panglima TNI dapat mendorong perhatian dan penguatan pada aspek ini.[]

Narahubung:
Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, 0822 8638 929;
Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 0812 1393 1116

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*