(Bahasa Indonesia) PEMBERANTASAN KORUPSI DI UJUNG TANDUK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: katadata.co.id)

(Bahasa Indonesia) PEMBERANTASAN KORUPSI DI UJUNG TANDUK

Oleh: Ikhsan Yosarie
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia/Peneliti SETARA Institute for Democracy and Peace

Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar membuat saya berkerut kening. Bukan hanya karena heran, tetapi juga jengkel dan tidak habis pikir. Saya pikir publik secara umum pun juga demikian. Pelbagai komentar dan tanggapan yang mencerminkan kondisi tidak habis pikir itu dapat dijumpai pada pelbagai media cetak dan online. Bukan karena persoalan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos, bukan pula persoalan keberadaan tes TWK itu sendiri.

Sejak awal, fokus utama persoalan TWK ini terletak pada sejumlah soal-soal tes yang jauh dari relevansinya dengan integritas dan semangat antikorupsi. Misalnya menyoal doa qunut, menyikapi lepas jilbab, menyikapi LGBT, tanggapan atas pembubaran HTI dan FPI, bahkan sampai menyentuh ranah privasi seperti soal poligami, pacaran, persoalan pernikahan, dan hasrat seksual. Sekali lagi, apa coba relevansinya? Tidak bisakah pembuat soal membahas hal substantif semacam implementasi Pancasila dalam pemberantasan korupsi, integritas dan komitmen pemberantasan korupsi jika berhadapan dengan ring 1 kekuasaan? Padahal keseriusan terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri juga menjadi bagian integral dalam wawasan kebangsaan.

Namun, pelbagai narasi yang berkembang di media sosial (medsos) seputar persoalan TWK justru menjauhkan substansi persoalan TWK tersebut. Pelbagai narasi tersebut dengan mudah dapat ditemui pada komentar-komentar netizen di postingan seputar pemberitaan TWK pada postingan media-media nasional di akun media sosialnya, seperti di Twitter, Facebook, dan Instagram. Layaknya kaset rusak, narasi-narasi di medsos tersebut terus berulang. Substansi persoalan TWK ini dialihkan melalui narasi para penolak hasil TWK adalah barisan sakit hati, haus akan jabatan dan posisi, anti Pancasila, dan tentu saja disebut geng Taliban. Semua narasi kaset rusak ini padahal tidak jelas pembuktiannya dan juga usang. Penyebutan barisan sakit hati dan haus jabatan ini memang menjadi narasi mainstream terhadap pengkritisi rezim. Stereotype ini menjadi narasi pembunuhan karakter terhadap kelompok tertentu. Narasi ini pun mencerminkan rendah dan dangkalnya sebuah argumentasi.

Bayangkan bagaimana jauh dan tidak konstruktifnya narasi-narasi di medsos tersebut menyeret fokus atas persoalan TWK dari substansinya. Apakah seseorang pakai doa qunut atau tidak, lepas jilbab atau tidak, dan seterusnya, tentu tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Bahkan mengecilkan substansi kebangsaan. Bahkan jawaban atas soal-soal tersebut pun tidak mendorong maupun menghambat agenda pemberantasan korupsi. Saya pun tidak habis pikir, sudut pandang seperti apa yang digunakan mereka yang menyebarkan narasi kaset rusak tersebut? Bagaimana mungkin soal-soal tersebut bukan menjadi persoalan serius yang dapat menghancurkan –bukan lagi merusak– agenda pemberantasan korupsi? Saya sungguh tidak mengerti bagaimana memahami kondisi demikian, padahal persoalannya eksplisit dan jelas didepan mata.

Selain itu, narasi lain yang berkembang pun juga berupaya menutupi keanehan soal TWK tersebut. Misalnya dengan meminta mereka yang tidak lolos tes untuk menerima dan mematuhi saja hasil TWK, anggapan bahwa mereka yang tidak lolos melebih-lebihkan persoalan, hasil TWK tidak mengganggu pemberantasan korupsi, membandingkan dengan Putri Presiden Jokowi yang dulu tidak lolos tes CPNS, hingga menganggap wajar lolos/tidaknya seseorang dalam suatu tes. Dalam hal putri dari Presiden tadi, tentu konteks KPK ini berbeda. Substansi persoalannya adalah sejumlah soal “aneh” pada TWK, serta konteksnya yang tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah buka suara terkait perbedaan TWK dalam CPNS dan TWK KPK.

Lebih lanjut, jika narasi yang terkesan menutupi substansi tersebut dibaca secara terpisah dari substansi persoalan TWK, maka memang seakan TWK ini tidak ada masalah serius didalamnya. Akan tetapi, lagi-lagi saya bertanya-tanya sembari berkerut kening, masa iya tidak ada persoalan serius yang mereka lihat dalam TWK ini? Bagi saya yang melihat bagaimana nyatanya persoalan ini, keberadaan anggapan yang masih menganggap substansi TWK itu baik-baik saja seakan muncul dari “mata dan telinga yang tertutup” terhadap suara di publik.

Saya pun juga tidak habis pikir mengenai anggapan bahwa hasil TWK tidak akan memperlemah atau mengganggu agenda pemberantasan korupsi, karena pegawai KPK bukan hanya ke-75 pegawai yang tidak lolos tersebut. Padahal keberadaan soal-soal “aneh” pada tes tersebut secara eksplisit mengganggu agenda pemberantasan korupsi, karena melalui sejumlah pertanyaan tes yang ngawur, 75 orang pegawai KPK tidak lolos. Mereka yang tidak lolos bahkan termasuk pegawai senior yang memiliki kinerja nyata dalam pemberantasan korupsi. Ini tentu bukan soal pengkultusan terhadap seseorang atau kelompok tertentu, tetapi persoalan kinerja nyata. Lantas, bagian mana yang dikatakan tidak menganggu tadi? Belum lagi kita membahas persoalan lainnya di KPK pascarevisi UU KPK ini, seperti hilangnya barang bukti, SP3 kasus korupsi kakap, serta dugaan pelbagai pelanggaran etik Ketua KPK yang secara nyata mencerminkan penurunan integritas di KPK.

Kalau pun, seandainya, katakanlah ada yang menyatakan bahwa pelbagai informasi dan keterangan mengenai keberadaan soal-soal kontroversi dalam tes TWK yang beredar itu adalah tidak benar dan merupakan suatu tuduhan, maka tentu pembuktian sederhananya adalah membuka soal tersebut ke publik. Membuka ke publik itu pun juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas, serta sangat mudah dilakukan –jika ingin. Akan tetapi, transparansi soal-soal tes itu hingga kini tidak kunjung dilakukan ditengah gelombang kontroversi dan kritikan publik. Respon yang ada, justru informasi bahwa bukan KPK yang membuat soal. Padahal, mengingat persoalan sudah sebegini serius, informasi tersebut tentu tidak cukup. Publik perlu tau soalnya seperti apa. Saya pun memprediksi pascatulisan ini dimuat soal tersebut juga tidak akan –atau jika berprasangka baik, belum akan– dibuka ke publik.

Terakhir, bagian mana yang sesungguhnya menjadi ikhtiar pemerintah kini dalam penguatan KPK dan pemberantasan korupsi? Sejumlah persoalan yang terjadi mengenai KPK, terutama substansi persoalan TWK, justru secara nyata mengarah kepada kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Ditengah massifnya korupsi, bahkan sekaliber bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 pun dikorupsi, kurang serius apalagi persoalan korupsi di negeri kita ini? Sebagai penutup, pesan saya secara umum, kita perlu mencatat dan mengingat dengan baik pelbagai dinamika dalam pemberantasan korupsi hari ini dan esok, agar kelak kedepan, terutama menjelang 2024, kita tidak lagi di “nina-bobokkan” dengan komitmen pemberantasan korupsi.[]

*Tulisan ini juga telah terbit di koran Analisa Daily Medan pada tanggal 15 Juni 2021

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*