Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2015 ini dalam bentuk resume telah dirilis pada 18 Januari 2016 lalu dan baru diterbitkan secara lengkap pada Maret 2016. Penerbitan laporan dalam bentuk hard copy ini merupakan bagian dari rutinitas publikasi SETARA Institute yang terbit setiap tahun. Sebagai laporan ke-9 dan laporan di awal masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru berusia 15 bulan kepemimpinannya, laporan ini ... Read More »
Publikasi
Indeks Kinerja HAM 2015
Indeks Kinerja Penegakan HAM 2015
BAHAN BACAAN INDEKS HAM 2015 A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dari semenjak Pasca 1998, proses penegakkan Hak asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia berlanjut. Tapi sampai sekarang penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu masih stagnan. Tidak ada komitmen dan Political Will yang jelas dari Pemerintah Pusat untuk benar-benar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Masa Lalu. Menurut analisa SETARA institute, Beberapa ... Read More »
Indeks Kota Toleran (IKT) 2015
Tentang Laporan Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November, SETARA Institute melakukan kajian danindexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal mempromosikan dan mempraktikkan toleransi. Tujuan pengindeks-an ini adalah untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan ... Read More »
Tantangan Peradilan Pilkada Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral
Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »