Publikasi

Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019

Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute sedang memamparkan laporan kinerja Mahkamah Konstitusi 2018-2019 dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di SETARA Institute pada Minggu (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2018

IKT 2018

A. Tentang Laporan IKT 2018 Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membinadan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafimasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2). Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosiokulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, merupakan ... Read More »

LAPORAN TENGAH TAHUN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DAN MINORITAS KEAGAMAAN DI INDONESIA 2018

Ringkasan Eksekutif Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2018 Jakarta, 20 Agustus 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan tengah tahun 2018 mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang diproduksi oleh SETARA Institute ini dimaksudkan untuk memberikan catatan atas kondisi aktual KBB. Hari-hari ini menjadi menarik untuk menyampaikan progress data yang dihimpun oleh pemantau SETARA Institute mengingat ... Read More »

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

Cover7

PENGANTAR Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip rule of law merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip rule of law adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undangundang ... Read More »

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

Cover2

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »