Kebebasan Beragama

MENGATASI SEGREGASI SOSIAL-KEAGAMAAN

PENGANTAR

Indonesia menghadapi persoalan krusial terkait dengan penguatan polarisasi, politik berbasis identitas, dan masyarakat yang terbelah (Aspinall, 2019; Pepinsky, 2019). Selain itu, Indonesia mengalami proses perubahan praktik keagamaan yang disebut dengan conservative turn (Bruinessen, 2013). Perubahan ini dapat dilihat dari penafsiran keagamaan yang lebih tekstual dan ekslusif. Lebih jauh, Indonesia saat ini adalah satu dari sedikit negara di dunia bersama Afganistan dan Pakistan yang paling mementingkan dimensi agama dalam kehidupan (Pew Research Centre, 2018). Situasi yang demikian berpotensi memperburuk kohesi sosial dan memperdalam segregasi sosial jika tidak bisa dikelola dengan baik mengingat konteks keragaman identitas yang ada di Indonesia.

Kohesi sosial yang buruk akan memperdalam segregasi sosial. Kohesi sosial terkait erat dengan tiga hal yakni ketahanan relasi sosial, konektivitas emosi yang positif antar anggota masyarakat, dan komitmen untuk fokus pada kepentingan bersama (Bertelsmann Stiftung, 2018: 16). Relasi sosial mengacu kepada hubungan horizontal antara individu dan berbagai kelompok masyarakat yang ditandai dengan kepercayaan dan penerimaan terhadap keragaman. Sedangkan konektivitas emosi mengacu kepada individu yang mempunyai kedekatan emosional baik dengan identitas kebangsaannya, percaya terhadap lembaga-lembaga politik yang ada, dan percaya bahwa tiap orang mendapatkan keadilan sosial. Terakhir, komitmen terhadap kepentingan bersama ditunjukkan dengan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, respek terhadap aturan sosial, serta partisipasi publik.

Kohesi sosial Indonesia berada pada posisi menengah berdasarkan indeks kohesi sosial yang dikeluarkan oleh Bertelsmann Stiftung pada tahun 2018.1 Skor Indonesia sebetulnya belum terlalu baik karena menempati posisi tujuh terbawah kohesi sosial dari 22 negara Asia. Skor kohesi sosial Indonesia di bawah negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina namun masih di atas Kamboja. Kondisi demikian patut menjadi perhatian serius karena menunjukkan kerentanan untuk mengalami penurunan tingkat kohesi sosial.

Selengkapnya sila download di sini