Kebebasan Beragama

MEMULIHKAN HAK PENGUNGSI AHMADIYAH DAN SYIAH

Pengantar

Asrama Transito di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Rusun Puspa Agro di Sidoarjo Jawa Timur (Jatim) adalah monumen intoleransi yang kasusnya belum bisa terselesaikan secara menyeluruh. Ada sekitar 130 jiwa komunitas Ahmadiyah yang masih menjadi pengungsi di Asrama Transito Mataram dan sedikitnya 378 jiwa komunitas Syiah yang masih berdiam di Rusun Puspa Agro Sidoarjo. Komunitas Ahmadiyah terusir dari kampung halamannya di Ketapang Lombok Barat dan Pancor Lombok Timur, selama lebih dari 13 tahun. Sedangkan pengungsi komunitas Syiah sudah lebih dari tujuh tahun tidak bisa kembali ke kampungnya di Sampang, Madura. Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya namun juga dilarang untuk menetap di tempat penampungan selamanya. Kondisi mereka di penampungan sangat memprihatinkan. Terakhir, adik ipar dari Tajul Muluk meninggal dunia dalam pengungsian akibat sakit yang diderita selama mengungsi. Selain itu, berdasarkan penelitian Setara Institute pada tahun 2017, sebagian besar pengungsi Ahmadiyah juga masih mendapatkan berbagai tindakan diskriminatif. Belum tuntasnya persoalan pengungsi komunitas Ahmadiyah dan Sampang adalah ujian bagi komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara bagi mereka.

Komunitas Syiah Sampang mengungsi karena konflik dengan Muslim Sunni yang menyerang dan membakar tempat tinggalnya seminggu setelah perayaan Idul Fitri pada tahun 2012. Konflik tersebut tidak bisa dipahami hanya sebagai perseteruan terkait interpretasi keagamaan atau hubungan persaudaraan tetapi berhubungan pula dengan penggerusan struktur kekuasaan dan ekonomi yang sudah mapan (Pamungkas dkk, 2017: 3). Komunitas Ahmadiyah yang mengungsi di Asrama Transito datang dari beberapa daerah di Lombok yang mengalami persekusi. Faktor penyebab persekusi antara lain perbedaan aliran keagamaan dan keterbatasan komunikasi antara kelompok Ahmadiyah dengan Sunni (Pamungkas 2017, 4). Para da’i Ahmadiyah yang berasal dari luar Lombok kurang memahami budaya Sasak. Sementara, ulama Sunni juga merasa terancam dengan keberadaan Ahmadiyah karena kurangnya komunikasi dengan kelompok tersebut.

Upaya rekonsiliasi sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Namun dari kerja-kerja rekonsiliasi yang dilakukan, terlihat bahwa kedua pemerintah provinsi belum memiliki peta jalan untuk mewujudkan rekonsiliasi antara pengungsi dengan pelaku. Selain itu, kedua pemerintah provinsi belum berhasil mengembalikan para pengungsi ke kediaman asalnya. Kedua pemerintah provinsi terlihat tidak memiliki komitmen yang serius untuk mengembalikan para pengungsi ke kampung halamannya. Para pengungsi Ahmadiyah maupun Syiah adalah warga negara yang sah sehingga pemerintah wajib untuk menjamin hakhaknya. Pemulihan hak komunitas syiah dan ahmadiyah adalah persoalan yang melampaui urusan teologi karena terkait dengan status mereka sebagai warga negara. Pemerintah Provinsi NTB dan Jawa Timur perlu lebih berani dalam menunjukkan kepemimpinan yang berpihak dan melindungi kelompok minoritas.

Selengkapnya sila download di sini