Kebebasan Beragama

Laporan Kebebasan Beragama & Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2007

SETARA Institute for democracy and peace, adalah organisasi perkumpulan yang didirikan oleh sejumlah orang, yang memiliki kepedulian dalam mewujudkan masyarakat yang setara. Salah satu isy yang menjadi concern perkumpulan ini adalah mendorong negara untuk memenuhi  hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah memantau dan memaparkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, melalui catatan tahunan.

Publikasi bertujuan untuk mendorong dan mendesak negara memenuhi kewajibannya menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan pendokumentasian ini adalah dengan memantau, menghimpun, dan menganalisis data dari berbagai sumber dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), termasuk juga pasal pasal 20, 26, dan 27 serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Keyakinan.

Tahun 2007, adalah tahun di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan, di mana serangkaianpengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Sepanjang Januari-Nopember, SETARA Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.

Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah al qiyadah al Islamiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelarangan, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/ Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan pelanggaran. Pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumulah 92 pelanggaran dilakukan oleh negara (commission) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat.

Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran (ommision) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Selain berbagai pelanggaran di atas, konstitusi maupun berbagai perundangundangan tampaknya masih belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hak dan kebebasan bagi warga negara. Bakor Pakem, sebuah unit di institusi Kejaksaan yang dibuat oleh Orde Baru sebagai instrumen negara untuk mengawasi agama dan aliran kepercayaan, misalnya, masih efektif bekerja dan menjerat berbagai kelompok agama dan keyakinan.

Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis Negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, menurut SETARA Institute merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa MUI padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan UU.

Negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara, bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/ organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.

DOWNLOAD

Buku Laporan KBB 2007 SETARA INSTITUTE