Author Archives: Setara Institute

Ada Upaya Membiarkan TNI Bekerja di Wilayah Abu-abu

setara institute - hendardi

JAKARTA – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, DPR harus menangkap aspirasi publik yang tidak menghendaki TNI diberi kewenangan penindakan dalam pemberantasan terorisme. “Doktrin TNI adalah kill or to be killed dalam menghadapi musuh. TNI akan bekerja dalam kerangka perang yang dipastikan mengabaikan prinsip-prinsip fair trial dan penghormatan HAM,” ujar Hendardi, Rabu (27/7). Menurut Hendardi penindakan pemberantasan terorisme sebaiknya tetap diberikan ... Read More »

Angkat Wiranto Jadi Menteri, Jokowi Dikritik Pegiat HAM

241076_silaturahmi-kasad-dengan-perwira-tinggi-purnawirawan-tni-ad_663_382

VIVA.co.id – Ketua Setara Institute, Hendardi, menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo, yang menggeser Luhut Binsar Pandjaitan dari posisinya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Keputusan ini menuai kritik dari kalangan pegiat Hak Asasi Manusia, salah satunya Hendardi. Dia mengingatkan bahwa Wiranto masih diasosiasikan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. “Pilihan ... Read More »

Wiranto Masuk Kabinet, Setara Institute Pesimistis Penuntasan Kasus HAM

MI/PANCA SYURKANI

KETUA Setara Institute, Hendardi, menyebutkan, pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh. “Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan,” kata Hendardi, ... Read More »

Benahi Penegakan Hukum Lingkungan

Sumber : Media Indonesia

PENEGAKAN Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih lemah dan tidak konsisten. Beberapa kasus karhutla belakangan ini yang memosisikan pemerintah lemah dan kalah di persidangan semakin menunjukkan hal itu sehingga perlu pembenahan besar-besaran di bidang penanganan kasus karhutla. Adanya usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan sempat mengemuka untuk membantu ... Read More »

Kasus 15 Perusahaan Dihentikan, Polisi Dinilai Hanya Galak kepada Individu

Presiden Joko Widodo meninjau lahan yang terbakar di Banjarbaru, Kalsel.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute menilai, janggal langkah Kepolisian yang menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang disangka membakar hutan dan lahan. Menurut dia, alasan yang diungkapkan Polda Riau terkait penghentian penyidikan tersebut tak masuk akal. “Mereka beralasan 15 perusahaan yang menjadi tersangka pembakar hutan beroperasi di tanah yang berstatus sengketa, yakni sengketa di antara perusahaan ... Read More »