Tiga Tahun Jokowi-JK, Intoleransi Terus Marak
Ilustrasi Tiga Tahun Jokowi-JK (SETARA Institute)

Tiga Tahun Jokowi-JK, Intoleransi Terus Marak

Tindakan intoleransi dari kelompok-kelompok radikal, akhir-akhir ini kembali menguat. Radikalisme secara umum dipahami sebagai sikap dan perilaku tidak senang terhadap kelompok berbeda. Ketidaksenangan tersebut diekspresikan melalui penolakan terhadap kelompok yang berbeda tersebut, utamanya ketika mereka hendak menuntut pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Sehubungan dengan maraknya radikalisme oleh kelompok masyarakat sendiri, tidak jarang melibatkan aktor negara dan aparaturnya. Selama periode Januari – Agustus 2017, Setara Institute mencatat telah terjadi 109 kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di seluruh Indonesia.

Di lain pihak, ekspresi radikalisme di hari-hari terakhir mewujud dalam bentuk penolakan pendirian sarana pendidikan kelompok Katolik, penolakan kebaktian kelompok Protestan, serta penolakan pembangunan sarana pendidikan serta pembakaran masjid Muhammadiyah serta kelompok-kelompok yang dianggap berbeda lainnya. Beberapa peristiwa ekspresi radikalisme yang muncul:

Pertama, pada 5 Oktober 2017 terjadi demonstrasi penolakan pembangunan sekolah Santa Laurensia Suvarna Padi, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Padahal pihak yayasan telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Meskipun surat izin telah diberitahukan, namun kelompok-kelompok radikal tetap saja menolak pendirian sekolah Santa Laurensia. Akibatnya pemerintah daerah atas nama menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menghentikan proses pembangunan gedung sekolah tersebut.

Kedua, pada 12 Oktober 2017 terjadi penolakan melalui surat dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta dan kelompok-kelompok radikal lainnya terhadap rencana Kebaktian Nasional Reformasi Gereja 500 Tahun. Kebaktian Nasional yang sedianya akan menghadirkan Pdt. Stephen Tong dan jemaahnya dari 22 provinsi yang sedianya akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2017, dibatalkan karena Stadiun Kridosono yang akan digunakan membatalkannya secara sepihak dengan alasan situasi keamanan di Yogyakarta sedang tidak kondusif.

Ketiga, Selasa malam 17 Oktober 2017, terjadi pembakaran balai pengajian dan tiang awal pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam. Pembakaran tersebut dilakukan oleh sekelompok warga yang diduga dipicu oleh isu yang menyatakan Muhammadiyah sebagai Wahabi. Penolakan yang serupa, sebelumnya juga pernah terjadi terhadap pendirian Masjid Muhammadiyah setempat. Sementara itu masjid tersebut telah resmi mendapatkan ijin pendirian bangunan (IMB).

Rentetan peristiwa penolakan pembangunan gedung pendidikan Santa Laurensia di Tangerang, Penolakan Kebaktian Nasional Reformasi Gereja 500 Tahun di Stadiun Kridosono Yogyakarta, serta pembakaran Balai Pengajian dan tiang Masjid Taqwa Muhammadiyah yang baru didirikan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam, membuktikan bahwa 3 tahun era pemerintahan Jokowi-JK belum efektif menghadirkan kembali negara dalam memberikan perlindungan yang kondusif bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu Nawa Cita yang memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial masih dengan mudah digoyahkan oleh rentetan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, utamanya dari kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran keberagaman yang rendah.

Aksi penolakan pendirian gedung pendidikan milik Yayasan Santa Laurensia, Penolakan Kebaktian Nasional Reformasi Gereja 500 Tahun dan pembakaran Balai Pengajian dan tiang Masjid tersebut, jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia yang harus ditindak tegas apapun motif dan siapapun pelakunya. Hal itu dikarenakan akan membuat hubungan antar warga negara menjadi semakin tidak kondusif dan terpolarisasi dalam term kita dan musuh. Selain itu aksi-aksi radikalisme sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas merupakan tindakan intoleran yang dialami oleh mereka-mereka yang krisis moral, karena tidak bersedia memahami makna toleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan dalam negara yang ber-bhinneka tunggal ika.

Setara Institute meminta kepada aparatur negara di semua lapisannya agar segera melakukan tindakan-tindakan tegas sebagai berikut: 

Pertama, pemerintah harus menindak tegas dan tidak boleh membiarkan kekerasan keagamaan terus terjadi siapapun pelakunya. Termasuk tidak mengabaikan keberadaan kelompok radikal yang terus bermetamorfosis dengan berbagai atribut. 

Kedua, meminta kepada aparat penegak hukum memproses secara hukum terhadap kelompok-kelompok radikal yang terus-menerus mempraktikkan sikap intoleran dalam tindakan-tindakan vandalisme hanya disebabkan perbedaan keyakinan dalam beragama.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk menegaskan kembali bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan serta ekspresi keagamaan dan pembangunan sarana peribadatan dan pendidikan agama merupakan hak setiap warga negara dimanapun di bumi Indonesia ini.

Keempat, meminta kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Tangerang, dan Bupati Bireuen untuk: memberikan izin pelaksanaan Kebaktian Nasional, pendirian sekolah Santa Laurensia Suvarna Padi, dan memberikan izin pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah, serta tidak tunduk kepada kelompok-kelompok radikal yang intoleran.

Jakarta, SETARA Institute, 20 Oktober 2017

Narahubung:

Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Setara Institute)0811 819 174
Sudarto (Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan): 0813 6309 7448

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*