Terkait Pembentukan Koopssus TNI dan Wacana Revisi UU TNI
Foto: https://hukamnas.com/

Terkait Pembentukan Koopssus TNI dan Wacana Revisi UU TNI

Ihwal Koopssus

  1. Eskalasi aksi terorisme yang semakin besar, memang berpotensi melahirkan situasi yang sudah berada diluar kapasitas Kepolisian untuk menanganinya (beyond capability), sehingga membutuhkan bantuan TNI dalam penanganannya. Namun, Koopssus harus digunakan untuk membantu dan berada dibawah koordinasi Polri dengan kerangka integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu).
  2. Sebagai bagian dari TNI, kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan pasal 5 UU No.34/2004 tentang TNI, harus menjadi landasan Koopssus dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keterlibatan dalam pemberantasan terorisme tidak permanen dan memiliki batasan waktu yang jelas. Tanpa pembatasan yang jelas, apalagi diluar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssus justru hanya akan memunculkan persoalan baru dalam pemberantasan terorisme.
  3. Timing penurunan Koopssus dalam penanganan terorisme harus jelas dan transparan. Kapan dan dalam kondisi seperti apa dibutuhkan? Pihak-pihak terkait, baik TNI maupun pemerintah, perlu menjelaskan indikator-indikator seperti apa yang mengharuskan Koopssus diturunkan, termasuk eskalasinya. Dan tentu indikator-indikator tersebut merepresentasikan situasi diluar kemampuan Polri untuk menanganinya. Aksi-aksi terorisme yang belum bertransformasi kepada gerakan pendudukan wilayah teritorial fisik Indonesia, tentu masih dapat ditangani oleh kepolisian.
  4. Jangan sampai terjadi tumpang tindih tugas antara Koopssus dengan lembaga-lembaga yang sebelumnya menjadi tumpuan pemberantasan terorisme, seperti Densus 88 dan BNPT. Harus diperjelas domain masing-masing, seperti domain tugas dan tanggungjawab, serta bentuk koordinasi antarlembaga. Banyaknya lembaga atau institusi negara yang terlibat seharusnya membuat pemberantasan terorisme menjadi lancar, jangan malah sebaliknya. Sehingga kewajiban negara dalam menjamin rasa aman setiap warga negara terpenuhi. Jangan sampai justru membuat pemberantasan terorisme tersebut tidak berjalan efektif, lantaran tidak terdapat koordinasi dan komunikasi yang baik.
  5. Pemberantasan terorisme jangan hanya memperkuat “sector pemukul”. Memperkuat sektor intelijen juga harus dilakukan, karena sektor intelijen menjadi benteng terdepan dalam pemberantasan terorisme, sektor ini pula yang pada dasarnya menjamin aksi tersebut digagalkan sebelum terjadi. Kecepatan (velox) dan keakuratan (exactus) menjadi substansi dalam sebuah praktik intelijen.

Ihwal Revisi UU TNI

  1. Poin-poin revisi UU TNI tidak mencerminkan langkah maju terhadap reformasi TNI, karena justru menambah banyak pos TNI di ranah sipil (jabatan sipil). Seharusnya poin-poin revisi UU TNI berkaitan dengan penjelasan secara rinci mengenai poin-poin dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang), misalnya berkaitan dengan membantu tugas pemerintahan daerah. Kemudian juga berkaitan dengan keharusan tunduknya militer terhadap peradilan umum ketika melakukan tindak pidana di ranah sipil.
  2. Kondisi dan situasi cenderung menjadi landasan TNI bergerak tanpa diikuti dengan keputusan dan kebijakan politik negara, misalnya dalam hal pemberantasan terorisme dan keterlibatan TNI dalam ranah pendidikan setelah digandeng Kementerian Pendidikan. Narasi yang menjadi legitimasi keterlibatan TNI misalnya karena eskalasi terorisme yang semakin tinggi, serta kebutuhan tentang pemahaman nasionalisme dilingkungan pendidikan bagi siswa sekolah. Disisi lain, narasi keputusan politik negara jarang terdengar sebagai pijakan keterlibatan TNI. Sehingga, hal ini seharusnya tidak boleh luput dalam revisi UU TNI, yakni dengan semangat menguatkan konteks “Kebijakan dan keputusan politik negara”.
  3. Pasal 47 ayat (2) huruf q berpotensi menjadi pasal karet dalam wacana revisi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal tersebut menyebutkan, “Kementerian/Lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden”. Terdapat dua persoalan disini, pertama pasal 47 ayat (2) huruf q ini tidak menyebut secara jelas K/L apa yang membutuhkan, sehingga pasal ini justru berpotensi membuka ruang prajurit aktif TNI untuk semua K/L. kedua, pada pasal tersebut disebutkan “sesuai kebijakan presiden”, sementara pada ayat (3) justru disebut “Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen”. Potensi mis akan terjadi disini, antara sesuai kebijakan presiden atau atas permintaan pimpinan K/L tersebut. Karena, jangan sampai pimpinan K/L tersebut tidak meminta, tetapi kebijakan presiden memberikan legitimasi.

SETARA Institute, 01 Agustus 2019.

Narahubung:
Ikhsan Yosarie (Peneliti Politik dan Sektor Keamanan SETARA Institute) : 0822 8638 9295

Sharing is caring!

-->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*