Tag Archives: 13 Agustus 2019

Kemendagri Klarifikasi ke Pemda soal Produk Hukum Diskriminatif di Jabar-DIY

SETARA Institute menggelar seminar nasional bertajuk "Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif" di Indonesia pada Selasa, (13/08/2019) di Jakarta. (Foto: SETARA Institute)

Setara Instutite menemukan adanya produk hukum daerah diskriminatif dan intoleran di Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membahas temuan tersebut bersama sejumlah lembaga terkait. “Nah, saya surprise dengan kajian-kajian itu dan tentunya saya sudah janji tadi, Minggu depan kami akan rapat, kita akan undang Setara Institute, kita akan undang Ombudsman, kita juga akan undang Kemenkum HAM agar kita ... Read More »

Setara Institute Temukan Produk Hukum Diskriminatif di Jabar-DIY

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani memberikan keterangan kepada wartawan terkait temuan produk hukum diskriminatif di beberapa daerah pada Selasa, (13/08/2019) di Jakarta. (Foto: SETARA Institute)

Jakarta – Setara Institute menemukan adanya produk hukum daerah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Yogyakarta. Setara menilai produk hukum di daerah itu berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi dan intoleransi. “Di Yogyakarta ada 24 produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok minoritas termasuk juga etnik Tionghoa, sedangkan di Jawa Barat ada 91 produk hukum daerah yang juga berpotensi diskriminatif,” ujar Direktur Setara Institute ... Read More »

Setara Institute Desak Jokowi Bentuk Pusat Legislasi Nasional

SETARA Institute menggelar seminar nasional bertajuk "Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif di Indonesia" pada Selasa, (13/08/2019) di Jakarta. (Foto: SETARA Institute)

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Pusat Legislasi Nasional. Musababnya, lembaga ini menemukan banyaknya peraturan daerah dan produk hukum di daerah bernuansa intoleran. Dalam survei yang digelar pada September 2018-Februari 2019, Setara menemukan banyak peraturan daerah intoleran diproduksi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. “Riset ini memperkuat bahwa keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan ... Read More »