Setara: Perlu Langkah Tegas Tolak Intoleransi
http://greatzone.news/

Setara: Perlu Langkah Tegas Tolak Intoleransi

SETARA Institute menilai peragaan intoleransi yang disertai kekerasan oleh kelompok intoleran di lokasi Gereja Santa Clara, Bekasi, pada Jumat (24/3) pekan lalu menunjukkan fakta baru.

Mereka mencatat penolakan terhadap pendirian gereja dan tempat ibadah lain, bukan lagi hanya soal ada tidaknya izin dari pemerintah daerah, melainkan soal ketidakbersediaan untuk hidup bersama dalam kemajemukan.

“Kelompok itu melakukan aksi intoleransi semata-mata untuk menunjukkan kelompoknya sebagai yang supreme dibanding kelompok lain,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam siaran pers, Senin (27/3).

Bahkan Wali Kota Bekasi yang telah mengeluarkan izin pun dipersoalkan. Aparat Polri yang dibantu TNI dalam mengamankan aksi di lokasi pembangunan Santa Clara juga memperoleh perlawanan dari peserta aksi.

“Kasus Santa Clara merupakan episode bagaimana kemajemukan yang coba ditegakkan oleh Walikota Bekasi dan dijaga Polri menghadapi tantangan dari kelompok intoleran,” imbuh Hendardi.

Elemen negara, kata dia, dalam konteks peristiwa itu telah bekerja sesuai mandat konstitusi dan perundang-undangan. Walikota Bekasi berupaya keras memenuhi hak konstitusional warga jemaat Kristiani. Sedangkan Polri bertindak sebaris dengan Walikota dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, menurut Hendardi, episode Santa Clara, jelas menunjukkan bahwa intoleransi terus menguat dan menuntut penyikapan bersama elemen negara.

“Bukan untuk memusuhi ulama dan Islam, tetapi langkah-langkah tegas dengan penegakan hukum ditujukan untuk menindak kelompok intoleran yang menggunakan identitas dan atribut Islam,” tegasnya.

Hendardi menyebut polisi harus menindak aktor intelektual perusuh dalam aksi di Santa Clara untuk mempersempit ruang gerak pimpinan kelompok intoleran yang terus menyebar virus intoleransi dan antikemajemukan dengan topeng pembelaan atas agama.

“Dalam banyak studi dan laporan pemantauan, kelompok-kelompok ini dikendalikan segelintir elite agama yang lebih tepat disebut sebagai avonturir politik untuk tujuan-tujuan pragmatis diri dan kelompoknya,” tutupnya.

 

Micom

Sumber: Media Indonesia

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*