Setara Institute Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi
Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani memberikan keterangan kepada wartawan usai konferensi pers Laporan Kinerja MK 2018-2019 pada Minggu, (18/8/2019) di SETARA Institute. Foto: SETARA Institute

Setara Institute Tanggapi Rencana Jokowi Pangkas Regulasi yang Hambat Investasi

Indonesiainside.id, Jakarta — Setara Institute menanggapi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya soal legislasi. Saat berpidato HUT ke-74 RI di sidang bersama DPR dan DPD kemarin (16/8), Jokowi ingin memangkas regulasi yang menghambat investasi.

“Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa-basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, DPR dan DPRD tak bisa lagi membiarkan regulasi yang menghambat inovasi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.

“Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas,” kata Presiden.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mendorong agar visi tersebut menjadi kenyataan.
Namun, ia menambahkan, juga regulasi yang bersifat diskriminatif dan berpotensi intoleransi.

“Jokowi geram dengan munculnya banyak perda yang mengganggu investasi, saya tambahkan juga yang timbulkan diskriminasi dan intoleransi, ini harus jadi perhatian semua pihak khususnya anggota DPRD yang baru,” ujarnya ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Ahad (18/6).

Menurut Ismail, DPR dan DPRD maupun pemerintah tak harus melulu mengejar soal jumlah regulasi yang bisa dihasilkan. Lebih penting dari itu adalah regulasi maupun perundang-undangan yang berkualitas.

Doa menjelaskan, penerbitan peraturan memang harus lebih tertib dan tertata. Dengan demikian diharapkan tidak ada pemborosan anggaran untuk membuat aturan-aturan baru yang tak fungsional.

“Kalau topiknya mendiskriminasi kelompok agama dan kepercayaan, perempuan dan difabel, maka perda itu juga instrumen kelembagaan yang diskriminasi dan pelanggaran HAM, dan tentu harus dihapuskan,” katanya. (*/Dry)

Suandri Ansah
Sumber: indonesiainside.id

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*