Setara Institute: Dalam Kasus Ahok, NU Jangan Terprovokasi
Hendardi dan Haris Azhar. Foto: Antara

Setara Institute: Dalam Kasus Ahok, NU Jangan Terprovokasi

Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, silang pendapat antara tim kuasa hukum, Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta. “Klarifikasi dari pihak tim kuasa hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas KH Ma’ruf Amin, diharapkan tidak membuat republik ini semakin gaduh,” kata Hendardi di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurut Hendardi, secara prinsip, dalam hukum dan juga dalam ruang pengadilan setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Siapa pun dia, apakah orang miskin, berpendidikan rendah, atau pemuka agama.

“Apa yang dilakukan oleh Ahok dan kuasa hukumnya adalah bentuk cross examination terhadap saksi KH. Maruf Amin yang adalah bagian dari proses mencari keadilan dan kebenaran atas tuduhan yang menimpa Ahok. Dengan demikian, apa yg terjadi di ruang sidang (31/1) adalah suatu hal yang biasa saja,” kata dia.

Hendari meminta warga NU agar tidak terbawa hasutan kelompok-kelompok yang hendak membenturkan NU dengan pendukung Ahok dan memelihara ketegangan sosial untuk tujuan-tujuan tertentu. Apalagi posisi KH Ma’ruf Amin dalam sidang adalah sebagai Ketua MUI bukan sebagai Ketua Dewan Syura NU. “Jadi, tetap harus dilihat secara proporsional. Begitu pula untuk pihak-pihak lain mesti diingatkan untuk tidak mengintervensi dan mempengaruhi hakim dengan membangun opini untuk mengaburkan masalah,” kata dia.

Bagi MUI, kata dia, peristiwa eksaminasi atas KH Ma’ruf Amin kemarin memberikan pembelajaran, betapa sikap keagamaan MUI, baik yang dituangkan dalam bentuk fatwa atau pernyataan, memiliki dampak serius bagi ketertiban sosial dan bagi kemajemukan bangsa. Karena itu, pertimbangan matang dan mendalam saat mengeluarkan fatwa adalah hal yang niscaya.

“Apalagi MUI sendiri tidak memiliki perangkat pengendali dan pengawasan atas dampak sebuah fatwa. Karena posisi MUI yang menjadi panutan umat, maka sangat berbahaya, jika MUI berpolitik dengan posisi dan kewenangannya,” kata dia.

Siprianus Edi Hardum/EHD

Sumber: beritasatu.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*