Setara: DKI Jadi Kota dengan Toleransi Terendah di Indonesia
Peringkat kota dengan tingkat toleransi terendah. Foto: ari/detikcom

Setara: DKI Jadi Kota dengan Toleransi Terendah di Indonesia

Jakarta – Setara Institute memaparkan hasil kajian dan indeks terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu praktik toleransi. Hasilnya, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan toleransi yang rendah.

“Dalam pemeringkatan Indeks Kota Toleran 2017, DKI turun dari peringkat 65 jadi ke 94 atau mendapat skor terendah, yakni 2,30 persen, dalam hal intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah Pilkada 2017,” kata peneliti Setara Institute, Halili, di Bakoel Koffe, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

Penskoran dalam studi ini menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7. Pembobotan skor dilakukan dengan kombinasi pengukuran melalui regulasi pemerintahan kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama yang dilakukan dalam rentan waktu November 2016-Oktober 2017.

“Perubahan signifikan pada DKI adalah regulasi sosial ketika indikator pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah (KBB) tercatat sedikitnya telah terjadi 24 peristiwa pelanggaran KBB dalam setahun terakhir. Yang artinya 25 persen pelanggaran mengisi scoring DKI Jakarta” jelas Halili.

Kota lain yang juga mendapat indeks terendah adalah Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram.

“Sedangkan kota dengan skor toleransi tertinggi pada Kota Manado 5,90 persen, dilanjutkan Pematangsiantar, Salatiga, Singkawang, Tual, Binjai, Kotamobagu, Palu, Tebing Tinggi, dan Surakata,” paparnya.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan indeks atau skor kota toleran ini bertujuan sebagai bahan pengingat dan evaluasi dalam mengambil kebijakan. Dia juga meminta agar hasil skor ini tidak digeneralisasi.

“Tujuan agar jadi bahan pengingat, bahan evaluasi bagi pemkot untuk introspeksi dalam mengambil langkah kebijakan yang mempromosikan toleransi. Jangan digeneralisir kemudian panas, ini semacam kritik yang kita ingin melihat dengan sudut positif bagi pemangku kebijakan,” jelas Bonar.
(adf/asp)

Aditya Fajar Indrawan
Sumber: detikNews

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*