Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin
Sumber : Indonesia.ucanews.com

Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin

Setara Institute, 11 November 2015

Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, justru makin kukuh dalam mendiskriminasi jemaat GKI Yasmin.

Keputusan untuk membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung RI ini sesungguhnya merupakan pengulangan dari hasil Rapat Muspida Bogor per tanggal 4 Maret 2011. Dalam rapat Muspida tersebut, diputuskan secara sepihak bahwa gereja GKI Yasmin akan ditutup dan direlokasi ke lokasi lain di Bogor. Apa yang dilakukan Walikota Bogor terdahulu, maupun yang sekarang dilakukan lagi oleh Bima Arya, tidak lain merupakan implementasi dari sebuah pemufakatan jahat Muspida Bogor untuk melawan hukum. Cara-cara menjustifikasi tindakan diskriminasi terhadap warga negara yang minoritas melalui forum Muspida juga dilakukan oleh Bima Arya dalam kasus pelarangan perayaan Asyura di Bogor baru-baru ini.

Sikap yang sama ditunjukkan di hadapan Ombudsman Republik Indonesia pada 11 Agustus 2015, dimana perwakilan Pemkot Bogor atas penugasan Bima Arya menyatakan dua hal, yaitu: 1). bahwa gereja GKI di Taman Yasmin akan ditutup dan direlokasi ke lokasi lain dan 2). bahwa perelokasian adalah buah “kesepakatan” dengan gereja GKI Pengadilan, yang dalam sejarahnya adalah induk GKI Yasmin. Pemkot Bogor tidak memperdulikan dan mengabaikan pernyataan anggota Ombudsman, Budi Santoso, yang menyatakan keprihatinannya bahwa dengan sikap Pemkot Bogor di bawah Bima Arya seperti itu justru membawa kasus intoleransi ini kembali ke titik nol dan mengembangkan sikap kongkalingkong, pemecahbelahan, serta mengindikasikan tindakan Pemkot yang melawan hukum.

Akhir Oktober 2015, jemaat GKI Yasmin mendapatkan informasi bahwa Pemkot Bogor meneruskan upaya merelokasi GKI Yasmin, persis seperti yang sudah pernah dicoba dilakukan oleh wali Kota sebelumnya, Diani Budiarto. Jika dimasa Diani Budiarto, GKI Yasmin pernah dicoba direlokasi ke Jalan Dr. Sumeru Bogor, dan gagal total, maka kini Bima Arya mencoba memindahkan GKI Yasmin kembali ke Jalan Dr. Sumeru lagi, ditambah alternatif lainnya ke daerah Bubulak dan ke daerah Kayu Manis Bogor. Menurut dokumen yang diterima, upaya pemindahan ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan difinalkan sebelum Natal 2015 dan untuk itu dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Sama seperti upaya Diani, upaya relokasi GKI Yasmin ini juga diikuti dengan upaya pemecahbelahan jemaat GKI di Bogor melalui serangkaian kesepakatan antara pemerintah pusat (masa lalu) dan daerah, dimana keberadaan GKI Yasmin diklaim sudah tidak ada lagi dan dikesankan bahwa pihak GKI dalam hal ini melalui GKI Pengadilan telah sepakat dengan penghidupan kembali ide relokasi.

Pada kenyataannya, Sinode Para Pendeta GKI, 5-6 Desember 2014 yang lalu, telah menghasilkan pesan persidangan bahwa GKI di Taman Yasmin tidak pernah dibubarkan dan bahwa GKI secara keseluruhan tetap meminta pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait GKI di Taman Yasmin. Upaya Pemkot Bogor untuk mengambil keputusan sepihak bersama GKI Pengadilan adalah upaya memecah belah dan intervensi untuk merusak kesatuan GKI, ditengah mengerucutnya usulan pemerintah untuk upaya resolusi, yang sesungguhnya memenuhi rasa keadilan. Selain itu, para pimpinan gereja-gereja di lingkungan GKI justru telah sepakat mendorong pemerintah melaksanakan putusan MA. Fakta lain adalah secara hukum, pemilik tanah di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin dimana saat ini berdiri bangunan GKI Yasmin, dimiliki oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat, dan bukan dimiliki oleh GKI Pengadilan, dan bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat adalah bagian dari peserta Sidang Majelis Sinode GKI Desember 2014 yang tetap meminta dilaksanakannya putusan MA atas gereja GKI di Taman Yasmin.

Sehubungan dengan kondisi mendesak upaya relokasi tersebut dan semakin mendekatnya Perayaan NATAL 25 Desember 2015, maka bertempat di LBH Jakarta, GKI Yasmin, didampingi para pendamping lintas iman dariPersekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), SETARA Institute, LBH Jakarta, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), KontraS, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Legal Resource Center (ILRC)menyerukan:

1. Pemkot Bogor dibawah kepemimpinan Walikota Bima Arya agar menghentikan upaya relokasi yang dulu juga pernah dicoba dilakukan oleh Wali Kota lama Diani Budiarto karena relokasi baik ke Jalan Dr. Sumeru, Bubulak, Kayu Manis maupun daerah lain di Bogor bukan solusi penyelesaian GKI Taman Yasmin. Hal itu jelas-jelas menabrak konstitusi dan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

2. Pemkot Bogor di bawah Kepemimpinan Walikota Bima Arya agar menghentikan kelanjutan taktik lama pecah belah dilingkungan internal jemaat GKI Yasmin demi memuluskan upaya penutupan dan relokasi gereja sah GKI di Taman Yasmin. Ini adalah wujud perilaku pimpinan yang berkehendak buruk dan tidak etis dan sangat tidak pantas menjadi contoh bagi masyarakat.

3. Walikota Bogor Bima Arya segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI dengan membuka gereja GKI di Taman Yasmin a gar jemaat dapat mulai beribadah di dalam gereja sendiri yang sah di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor sejak ibadah Natal 25 Desember 2015 yang akan datang.

4. Mendesak pemerintah pusat, dibawah Presiden Joko Widodo, memastikan kepala daerah tunduk pada hukum dan Konstitusi RI, dan tidak membiarkan adanya standar ganda dalam kasus pendirian rumah ibadah, yang digantungkan pada pertimbangan mayoritas – minoritas di suatu daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pihak yang dianggap mayoritas untuk mendiskriminasi kelompok agama yang dianggap minoritas, dan untuk membangkang dari kewajiban untuk patuh pada hukum dan Konstitusi.

5. Mendesak Pihak Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan pihak Jemaat GKI di Taman Yasmin dan komunitas lintas iman di kota Bogor dalam upaya mencari penyelesaian akhir GKI Yasmin, tidak hanya semata-mata mengikuti langkah pembangkangan hukum yang dilakukan pihak Pemkot Bogor.

Kontak Person :
Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute, 0811819174)
Bona Sigalingging (GKI Yasmin, 08121116660)

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*