Presiden Jokowi Didesak Selamatkan KPK
Ketua SETARA Institute Hendardi. Foto: ANTARA/republika.co.id

Presiden Jokowi Didesak Selamatkan KPK

KETUA Setara Institute Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya-upaya pelemahan.

“Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK,” kata Hendardi di Jakarta, Kamis (7/9).

Dia menjelaskan dinamika kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK menampakkan secara lebih terang asumsi banyak pihak tentang motif yang sebenarnya dari pembentukan Pansus Angket ini, yakni menyebar opini destruktif tentang KPK untuk melegitimasi sejumlah langkah perubahan regulasi yang melemahkan KPK.

Pemanggilan jaksa, hakim dalam proses pengumpulan informasi oleh Pansus Angket DPR tambah Hendardi secara eksplisit telah membenturkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Suara yang melemahkan KPK bukan hanya datang dari Pansus Angket KPK tetapi juga dari organisasi penegak hukum lainnya.

Hendardi menyarankan baik KPK maupun Pansus Angket sebaiknya menahan diri untuk tidak saling adu kuasa. Meskipun upaya-upaya hukum terkait pelaporan Ketua KPK Agus Raharjo ke institusi kepolisian merupakan suatu hak hukum setiap orang, kata Hendardi, akan tetapi konteks politik yang melatarbelakangi pelaporan yang membuat pelaporan tersebut patut disayangkan.

Meski Polri sebatas menjalankan prosedur normatif memproses berbagai laporan-laporan masyarakat, episode ketegangan Polri dan KPK bisa saja terjadi. Selain Polri, jaksa dan hakim yang curhat di depan Pansus Angket KPK juga telah memperlebar persoalan.

“Jika dalam kerangka Pansus Angket KPK, DPR mengklaim menjalankan fungsi pengawasan, maka berbagai opini yang muncul dari organ penegak hukum lain menggambarkan ketidaksukaan pada KPK karena kewenangannya yang dianggap luar biasa,” katanya.

Menurut Hendardi selain kontroversi yang melekat pada proses pembentukannya, secara politik Pansus Angket KPK sebenarnya sudah kehilangan legitimasi, dengan tidak bulatnya dukungan partai-partai politik. Selain itu, katanya, metodologi kerja yang tidak fokus sebagaimana fungsi angket, yakni pengawasan DPR terhadap organ yang diawasi hanya dalam menjalankan UU bukan kasus per kasus menjadikan niat baik DPR justru diragukan banyak pihak.

“Apa relevansi DPR mengunjungi ‘safe house’ KPK, memanggil pelapor Novel Baswedan dalam pencurian sarang burung walet?,” kata Hendardi. Dengan metodologi kerja demikian, tambahnya maka wajar publikasi hasil temuan sementara Panitia Khusus Hak Angket KP tidak menunjukkan kualitas kerja institusi parlemen. Karena disusun dengan tergesa-tergesa, temuan Pansus lebih menyerupai daftar perasaan anggota Pansus dibanding sebagai temuan kinerja investigasi lembaga negara.

Namun tambah Hendardi, terlepas dari niat baik Pansus Angket yang obsesif memperkuat KPK, 11 temuan yang dirilis pada (21/8) hanya mengulang pernyataan-pernyataan sejumlah anggota Pansus yang sudah berulang kali disampaikan kepada publik dan dilegitimasi sebagai produk institusi negara.

“Niat baik untuk menata dan atau memperkuat KPK sulit mendapat dukungan publik selama DPR tidak menunjukkan dukungan yang sesungguhnya pada KPK,” kata Hendardi.

Dia menyarankan daripada membuang anggaran negara, sebaiknya presiden Jokowi segera mendisiplinkan anggota partai koalisinya untuk menghentikan proses lanjutan yang akan dilakukan Pansus Angket KPK.(Ant/OL-3)

MICOM
Source: mediaindonesia.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*