Pilkada Tanpa SARA
SETARA Institute menggelar diskusi publik dan media dengan tema "Memperkuat Ketahanan Sosial Untuk Pilkada Damai" di Jakarta, Kamis (8/2/2018). (Foto: SETARA Institute)

Pilkada Tanpa SARA

Pilkada merupakan mekanisme demokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan politik di suatu wilayah. Sebagai jalan demokrasi, maka mekanisme ini harus dikelola dengan standar integritas tinggi. Integritas Pilkada salah satunya ditentukan oleh kualitas material kampanye dan jalan yang ditempuh oleh kandidat dan timnya dalam kontestasi. “Pilkada Tanpa SARA” merupakan tagline bersama yang harus digaungkan untuk menjaga kualitas dan integritas Pilkada. Sebab, jika politisasi SARA menjadi jalan menuju kekuasaan, maka tergambar sudah bagaimana kualitas kepemimpinan seorang kepala daerah. Bukan hanya itu, capaian kursi kekuasaan juga meninggalkan masyarakat yang sakit, terbelah, dan berpotensi mengoyak kemajemukan.

Dalam konteks itu, SETARA Institute menyelenggarakan Diskusi Publik dan Media pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, Pukul 14.00 WIB, di Hotel A One, Jl. Wahid Hasyim No. 80, Jakarta. Hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut beberapa tokoh dan pemangku kepentingan kunci; 1) Irjen Pol Gatot Edi Pramono (Ketua Satgas Nusantara Polri)2) Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu)3) Radhar Panca Dahana (Budayawan), dan 4) Robikin Emhas (PBNU)dimoderatori oleh Ismail Hasani (SETARA Institute).

Irjen Gatot menegaskan bahwa Pilkada merupakan mekanisme politik demokratis. Oleh karena itu seluruh proses dan tahapan di dalamnya harus dilaksanakan secara demokratis pula. Yang lebih penting dari itu, Pilkada juga merupakan mekanisme politik yang tidak boleh dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang merusak integrasi nasional dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk Satgas Nusantara yang memiliki tujuan utama untuk mengeliminasi penggunaan sentiment SARA untuk memenangkan kontestasi. Satgas akan melakukan persuasi dan mitigasi agar dalam Pilkada Serentak yang akan datang tidak dilakukan dengan menyebarkan hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan politisasi agama dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, terutama selama kampanye menjelang Pilkada. Satgas juga akan melakukan penegakan hukum terhadap penggunaan sentimen-sentimen SARA yang dapat merusak dan mengancam persatuan dan kesatuan.

Gatot menambahkan bahwa Satgas Nusantara akan menggunakan dua pendekatan dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, soft approach, antara lain dalam bentuk manajemen sosial, manajemen konflik, manajemen media, dan kerjasama dengan elemen-elemen bangsa dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, budayawan, akademisi dan lain sebagainya. Kedua, hard approach. Pendekatan ini lebih banyak dilakukan dalam bentuk penegakan hukum. Dalam melakukan dua pendekatan tersebut, Satgas akan lebih banyak menggunakan pendekatan yang halus dibandingkan yang keras, dengan persentase 80%:20%.

Dalam kesempatan berikutnya, Rahmat Bagja sebagai Komisioner Bawaslu RI, mengingatkan kepada para kontestan Pilkada, baik calon, tim sukses, maupun pendukungnya untuk tidak menggunakan berita palsu dan kampanye hitam dalam kampanye, baik di media maupun dalam kampanye tatap muka. Selain itu, kampanye tidak boleh dilakukan dengan sentimen SARA yang dapat membelah masyarakat dan menciptakan kerawanan sosial. Dalam pandangan Rahmat, Pilkada sudah seharusnya menjadi bukti bahwa demokrasi kita sudah beranjak dari tipe pertama yang lebih banyak mendasarkan pilihan pada faktor-faktor primordial. Demokrasi harus segera beranjak ke tipe kedua, dimana kita mestinya memilih kontestan karena program kerja dan gagasan yang ditawarkan, bukan pada latar belakang SARA dari kontestan tersebut.

Sementara Radhar Panca Dahana dalam paparannya menyatakan bahwa kontestasi dalam Pilkada mestinya dilakukan dengan berbasis pada kebudayaan bahari yang sesungguhnya tidak memiliki budaya kompetisi, seperti di Negara-negara kontinental yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan. Kentalnya corak kompetisi di Negara-negara kontinental ditampilkan dalam iklim saling mengalahkan, zero sum game. Selain ciri kompetisi, masyarakat kontinental dari sisi identitas juga bersifat separatis, dimana dimana identitas satu dengan yang lain terpisah dan saling memisahkan. Berbeda dengan negara kontinental, sebagai negara bahari dari sisi identitas kita sebenarnya lebih berdasarkan pada kesetaraan. Kita cenderung integratif, bukan separatis. Tat twam asi. Dalam konteks itu, kita lebih bercorak menerima yang berbeda. Selain itu dalam melihat pihak lain, kita cenderung melihat kemaslahatan dan manfaat. Maka, dalam konteks Pilkada kita harus menjadikan perhelatan politik itu sebagai cerminan dari kebudayaan bahari yang tumbuh dan dipelihara sejak berabad lamanya.

Pada sesi terakhir, Robikin Emhas menyampaikan beberapa catatan. 1) Pilkada merupakan proses rekruitmen politik agar sirkulasi kekuasaan berjalan secara berkeadaban. 2) Dengan segala kekurangannya, jalan demokrasi dinilai pilihan terbaik diantara mekanisme yang ada. Bukan sesuatu yang dilarang oleh agama, apalagi dianggap sistem kafir. Oleh karena itu produk yang dihasilkan juga sah. 3) Pasca amandemen konstitusi, Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi atau negara demokrasi berdasarkan hukum. Sehingga legitimasi pemilu harus diukur setidaknya: (i) basis legal, dan (ii) domokrasi. Apakah pemilu yang diselenggarakan sudah sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku dan dan berjalan secara demokratis. 4) Prinsip Pemilu, termasuk Pilkada: Luber dan jurdil (democratic and fairness). Sehingga kebebasan menggunakan hak pilih dan independensi penyelenggra mutlak, serta mekanisme dispute resolutioan harus imparsial. 5) Pilkada didistorsi oleh bekerjanya kekuatan modal (politik pencitraan dan money politics). Tragisnya, bekerjanya kekuatan modal diringi atau dilawan (?) dengan politik identitas yang ditandai dengan pengarus-utamaan sentimen sara. Sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena dapat merusak kohesivitas sosial dan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan dapat mengancam NKRI. 6) Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Kempek Cirebon (2012): Money politic hukumnya haram. 7) Keputusan Munas Alim Ulama dan Konber NU di Lombok NTB (2017), Ujaran kebencian adalah perilaku yang tidak berakhlaq karimah (akhlak terpuji), karena perbuatan ini menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (hifzh al-‘irdh). Bahkan, ujaran kebencian adalah perbuatan yang mencerminkan akhlaq madzmumah (akhlak tercela) yang dilarang oleh agama Islam. 8) Mari jauhkan Pilkada dari money politic dan politik identitas, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas.

Narahubung:
Halili (Peneliti SETARA Institute)0852 3000 8880
Indra Listiyantara (Aktivis SETARA Institute): 0813 8563 2582

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.


Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at uijquery.org Port 80