This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Perluasan Peran Tni Dan Supremasi Militer Atas Sipil
ilustrasi wajib militer-citraindonesia.com

Perluasan Peran Tni Dan Supremasi Militer Atas Sipil

Konferensi Pers

SETARA Institute, 21 Oktober 2015.

  1. Keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh kewenangan lebih dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) perlu mendapat perhatian masyarakat. Perpres yang diusulkan oleh TNI ini, nantinya akan menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non militer. Sebagaimana diberitakan oleh The Jakarta Post, Pasal 7 Rancangan Perpres tersebut memberikan jaminan bagi TNI untuk menangani kejahatan yang seharusnya menjadi tanggungjawab kepolisian. Kejahatan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah mengenai terorisme, penyelundupan dan pemberantasan narkoba.
  1. Data dari Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan bahwa hingga kini kurang lebih terdapat 31 Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dengan kementerian dan instansi lainnya. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut. Sayangnya, otoritas sipil baik itu pemerintah dan parlemen tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap semua MoU yang ada.Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang di dasarkan pada MoU TNI bertentangan dengan UU TNI no 34/2004. Pasal 7 ayat 3 UU TNI secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas operasi militer selain perang harus di dasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara dan bukan melalui MoU. Meskipun Pasal 47 UU a quo membolehkan kalangan militer menduduki jabatan sipil di 10 kelembagaan, namun harus didasarkan atas permintaan pimpinan departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen serta dunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku. Wacana ini sudah mengemuka sejak Mei 2015, ketika Sekretaris Kabinet masih dijabat oleh Andi Widjayanto.
  1. Keterlibatan militer dalam persoalan sipil dikhawatirkan akan mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab dengan pihak kepolisian serta keterlibatan lebih jauh TNI dalam ranah politik, sosial ekonomi. Jika Perpres ini disetujui, maka TNI tidak lagi berada di bawah Menteri Pertahanan dan memiliki posisi yang sejajar dengan kepolisian dan kementerian lainnya, yaitu langsung di bawah presiden. Ini tentu menjadi langkah mundur, ketika TNI ingin berada sejajar dengan kepolisian dan kementerian lainnya di bawah presiden.
  1. Problem pembagian tugas antara polisi dan militer secara hukum belum terdefinisikan secara jelas. Keamanan dalam negeri merupakan tanggungjawab utama kepolisian, namun dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Pasal 7 Ayat (2), (3), Pasal 14, dan Pasal 19) serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal 7 Ayat (2b)) menyatakan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk membantu keamanan internal dan manajemen darurat ketika diminta. Permintaan tersebut bisa datang dari polisi, yang bisa memanggil militer jika persoalan menjadi di luar kemampuan, atau dari pemerintah, yang bisa memobilisasi militer untuk membantu mereka meskipun pihak kepolisian tidak melakukan panggilan. Militer sudah seharusnya tidak memasuki kewenangan kepolisian, sehingga kepolisian tidak perlu melakukan duplikasi atas apa yang sudah dimiliki oleh militer.
  1. Demikian halnya dengan gagasan pelibatan penyidik dari kalangan TNI untuk dilibatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah yang inkonstitusional. Ada sejumlah pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan jika rencana tersebut terjadi. Pertama, pada Pasal 30 UUD Negara RI 1945 ditegaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan tugas penegakan hukum, Konstitusi RI telah mendelegasikannya kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD Negara RI 1945. Kedua, pelibatan TNI dalam institusi sipil adalah bagian dari yang ditolak oleh reformasi 1998. Ketiga, rencana pelibatan TNI sebagai penyidik dan pejabat KPK adalah jalan lapang bagi TNI untuk kembali memasuki arena penegakan hukum, setelah Konstitusi RI menggariskan pembagian tugas yang jelas untuk TNI dan Polri.
  1. Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Kemunculan gagasan bela negara yang bersumber dari institusi pertahanan/TNI merupakan klaim bahwa seolah TNI adalah yang paling nasionalis dan patriotik. Padahal di masa Orde Baru, justru militer yang menjadi penopang diktatorisme dan penghalang demokrasi. Memasukkan bela negara dalam kurikulum pendidikan adalah langkah yang lebih tepat, jika dibandingkan dengan menyelenggarakan program bela negara secara terpisah yang hanya akan menambah daftar panjang proyek Lembaga/Kementerian.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*