Perlu Langkah Tegas Pelihara Kebinekaan
Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos memaparkan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017, Senin (15/1/2018), di kantor SETARA Institute, Jakarta Selatan. (Foto: SETARA Institute)

Perlu Langkah Tegas Pelihara Kebinekaan

JAKARTA, KOMPAS — Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2017 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan itu hanya terlihat dari segi kuantitatif. Dari segi kualitatif, ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan masih cukup menyedihkan.

Tekanan-tekanan melalui berbagai kanal, mulai dari banyaknya penerbitan buku dan media sosial, menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan intoleransi pada bangsa ini.

Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Senin (15/1), di Jakarta, mengusulkan, pemerintah perlu melakukan penetrasi kebijakan yang kuat untuk menjaga bangunan keberagaman ini tetap kokoh.

Secara statistik, ada hal menggembirakan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. ”Pelaku yang dulu adalah unsur negara, seperti pemerintah dan polisi, kini mulai berangsur menghentikan tindakannya. Tetapi, apakah membaik? Hal itu masih perlu diperbedatkan lagi,” kata Bonar.

Data Setara Institute menunjukkan, pada 2016 terjadi 208 peristiwa dengan 270 tindakan. Setahun berikutnya, angka itu menurun cukup drastis, yaitu 155 peristiwa dan 201 tindakan.

Penurunan ini, menurut catatan Setara, harus dicatat sebagai perbaikan positif dalam promosi dan toleransi serta pemenuhan jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk beragama dan berkeyakinan secara merdeka.

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan negara pun menurun. Menurut data Setara, pelanggaran yang dilakukan negara mencapai angka 140 pada 2016 dan menurun menjadi hanya 75 tindakan pada 2017. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara stabil, yaitu 126 tindakan.

Peneliti Setara Institute, Halili, mengatakan, kondisi tersebut terus terjadi karena peradaban dan pengajaran kebinekaan di negara ini belum selesai. Menurut dia, pendidikan dan institusinya cenderung abai pada pendidikan keberagaman.

Bonar menekankan, pemerintah, dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, harus melakukan penetrasi maksimal kepada lembaga-lembaga pendidikan dan kaum agamawan untuk menyuarakan masalah toleransi dan keberagaman ini. Pemanfaatan kanal-kanal lain bisa dikerjakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan keberagaman.

Hendardi, Ketua Setara Institute, menyatakan, negara harus betul-betul sadar, ada potensi besar disharmoni di negara ini jika intoleransi terus dibiarkan membesar.

MHD
Sumber: PressReader.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*