Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme
Dari kiri ke kanan, Peneliti SETARA Institute Sudarto, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Ketua SETARA Institute Hendardi, Peneliti Terorisme dan CVE • M. Syauqillah, dalam acara Konferensi Press Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme

1. Sesaat setelah terjadi serangan bom di Kampung Melayu (24/5), Presiden Jokowi mendesak revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut RUU Antiterorisme) segera dituntaskan.Presiden juga menyatakan agar TNI dilibatkan dalam upaya mengatasi terorisme.

2. Pernyataan Presiden segera saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, terutama tentang sejauh mana keterlibatan TNI dalam upaya menanggulangi terorisme. Selama ini kepolisian berada dijajaran terdepan dalam melakukan kegiatan anti terorisme, namun ini bukan berarti pihak TNI tidak dilibatkan. Sebenarnya dalam operasi Tinombala di Poso untuk mengejar kelompok yang dipimpin alm. Santoso, satuan TNI ikut serta. Demikian juga dalam jajaran pimpinan BNPT, posisi strategis tertentu diisi oleh perwira tinggi TNI. Memang dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 Pasal 7 dicantumkan bahwa salah satu tugas TNI adalah mengatasi aksi terorisme, tapi karena itu dinyatakan sebagai bentuk dari operasi militer selain perang (OMSP), maka yang menjadi leading dalam operasi tersebut jelas bukanlah TNI, dalam hal itu fungsi TNI adalah perbantuan atau diperbantukan. Kecuali kalau kemudian bentuk ancaman atau skala ancaman itu menjadi berubah, seperti perang terbuka atau sudah ada ancaman penguasaan teritori seperti yang terjadi di Marawi, Philipina, keterlibatan militer bisa menjadi jauh lebih dalam dan signifikan.

3. Karena itu, sesungguhnya dalam draft revisi UU Antiterorisme tidak perlu ada penambahan atau pengaturan lebih jauh tentang keterlibatan TNI dalam upaya mengatasi terorisme. Pasal 43B draft RUU Antiterorisme sudah lebih dari cukup, yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat 1
Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Ayat 2
Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hanya saja perlu ada penegasan dalam RUU tersebut atau diletakkan pada bagian penjelasan bahwa lembaga nonkementerian yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kedudukannya berada langsung dibawah Presiden dan bertanggungjawab pada Presiden. Demikian juga terkait permintaan bantuan Polri terhadap TNI harus sepengetahuan dan persetujuan Presiden. Bagaimanapun setiap operasi militer maupun operasi militer selain perang adalah perwujudan dari kebijakan Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

4. Revisi UU Antiterorisme menjadi kebutuhan mendesak mengingat modus operandi kegiatan terorisme yang berubah signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. RUU tersebut juga harus mampu mengantisipasi perkembangan terorisme kedepan. Hanya saja keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil atau penghormatan hak asasi tetap harus dijaga. Jangan sampai di satu sisi RUU Antiterorisme memberikan kewenangan agar aparat penegak hukum bekerja lebih cepat dan sigap, tetapi dilain pihak mereduksi perlindungan dan norma-norma hak asasi manusia.

5. Dalam rancangan revisi UU penanggulangan terorisme memang diatur sejumlah hal yang sebelumnya tidak tercakup yaitu antara lain: pencegahan, ujaran kebencian, pelatihan perang, dan antisipasi kembalinya mereka yang bergabung dengan kelompok teror di luar negeri, serta bagaimana penanganan terhadap usia dibawah umur dewasa yang terlibat.

6. Munculnya ISIS sebagai kekuatan yang mampu menarik ribuan simpatisan dari banyak negara untuk bergabung dan bertempur di Syria menjadi fenomena baru. Kekuatan ISIS terutama terletak pada propagandanya menggunakan teknologi digital melalui media sosial atau dunia maya. Kampanyenya melalui film pendek tentang bagaimana damai dan sejahtera bila hidup di negara bentukan ISIS dan nyanyian-nyanyian yang menggelorakan semangat perjuangan. Ditambah lagi justifikasi tentangramalan hari akhir atau eskatologi menjadikan banyak orang tertarik. ISIS mampu merekrut orang dan kelompok tanpa harus melalui pertemuan face to face atau tatap muka bertemu fisik. Cukup melalui internet. Tidak perlu harus melalui seleksi dan pengkaderan rutin seperti yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok teror yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Kalau dulu jaringan teror Jamaah Islamiyah (JI) merekrut selektif melalui jaringan tradisional tertutup DI/TII dan berdasar kekerabatan, sebaliknya ISIS merekrut dengan pola terbuka, itu sebabnya pendukung ISISberasal dariberbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan apapun, sepanjang menyatakan siap bergabung.

7. Lihat saja fenomena akhir-akhir ini dengan muncunya serangan tunggal atau lone wolf yang dilakukan aksi perorangan tanpa perlu menjadi anggota dari sebuah kelompok teror atau dipimpin oleh seseorang (leaderless jihad). Orang itu terpapar melalui dunia maya dan belajar sendiri. Meski begitu, biar dirinya secara perorangan melakukan akses ke internet dan dunia maya, tetapi situs dan informasi di dunia maya itu dikelola sistimatis oleh sebuah kelompok.

8. Antisipasi terhadap perubahan pola ini diperlukan apalagiterkait pergerakanditingkat global yang begitu cepat. Dinamika terorisme di tanah air, meski memiliki raison de’ etre tersendiri, tapi tidak terlepas dan tidak berdiri sendiri serta terkait dengan dinamika global. Munculnya Jemaah Islamiyah pada awal tahun 2000 tidak terlepas dari perang Afghanistan dan munculnya ISIS saat ini juga tidak terlepas dari perang di Irak dan Syria. Lagipula konflik politik yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika diprediksi akan masih berlangsung tanpa kepastian kapan berakhir. Konflik itu sangat potensial diekploitasi oleh kelompok teror untuk meperlihatkan eksistensinya. Di Asia Tenggara sendiri, konflik komunal dan separatis di Thailand, Philipina, dan Myanmar, telah menunjukkan bagaimana jaringan kelompok teror telah masuk dan campur tangan. Bahkan serangan teror di Marawi, Philipina Selatan, yang sedang berlangsung saat ini, mengindikasikan bahwa kelompok teror berafiliasi dengan pejuang lokal.

9. Indonesia acapkali diapresiasi sebagai salah satu negara yang sukses dalam menghadapi terorisme. Tapi patut kita ingat Indonesia juga adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tercatat terbanyak mendapat serangan teror dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapore, Thailand, dll. Dibanding Malaysia saja, serangan bom yang terjadi di Malaysia tidak sebanyak yang terjadi di Indonesia. Apakah karena jumlah warganegara yang bergabung dengan kelompok teror kecil? Tidak juga. Warganegara Malaysia yang bergabung dengan Jamaah Islamiyah cukup signifikan dan saat ini jumlah mereka yang menjadi petempur asing bergabung ISIS di Syria jumlahnya tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia. Bahkan sebuah laporan menunjukkan bahwa seorang warga negara Malaysia, yang pernah mendapat latihan tempur di Afghanistan dan kembali ke Malaysia menjadi seorang dosen diperguruan tinggi, diduga menjadi representasi ISIS di Asia Tenggara.

10. Dalam waktu dekat yang perlu diantisipasi adalah impikasi dari terdesaknya ISIS di Syria. Diperkirakan pada tahun depan ISIS akan dipukul mundur dari Raqa, Syria, yang selama ini diklaim sebagai ibukota ISIS. Jatuhnya Raqa sebagai ibukota ISIS, tidak berarti ISIS akan hancur dan hilang. ISIS melemah tapi sebagai organisasi tetap akan berkiprah, bahkan ada dugaan bahwa ISIS akan mencari basis baru sebagai lokasi untuk konsolidasi kekuatan mereka. Beberapa pakar memperkirakan Libya akan menjadi tempat kosentrasi baru.

11. Rencana ISIS untuk menjadikan Syria sebagai teritori awal kebangkitan Khilafah Global tetap akan menjadi cita-cita mereka, apalagi dipercayai sebagai nubuwat hari akhir atau eskatologi dalam agama Islam. Jadi kemunduran mereka dari Irak dan Syria menurut mereka hanyalah kekalahan sementara dan cita-cita untuk kembali menduduki teritori itu akan tetap kuat.

12. Saat ini kita tahu ISIS mengalami kemunduran di sejumlah medan pertempuran, untuk memecah belah kosentrasi lawan bertempurnya, ISIS kemudian melancarkan strategi untuk melakukan serangan di negara asalnya. ISIS menyerukan agar para simpatisannya dibanyak negara untuk melancarkan aksi dengan segala cara, termasuk menggunakan alat sederhana yang bisa menjatuhkan korban. Itu sebabnya mengapa sejumlah aksi teror di Eropa tidak hanya menggunakan peledak tapi juga menggunakan kendaraan seperti truk dan pisau. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia kalau kita lihat serangan di Tangerang dan Medan hanya menggunakan pisau untuk menyerang polisi.

13. Dengan terdesaknya ISIS di Syria dan Irak, patut diantisipasi kembali sejumlah orang yang bertempur disana. Memang tidak semua mereka yang pergi ke Syiria adalah bertempur, ada yang hanya bekerja biasa dan tertarik tinggal disana karena bayangan hidup dinegara agama. Indonesia punya pengalaman dengan kembalinya sejumlah orang yang berjuang di Afghanistan, dan memang juga tidak semua dari mereka kemudian menjadi jihadis, tapi kewaspadaan tetap diperlukan. Kembalinya mereka ke Indonesia tidak bisa ditolak, meskipun ada beberapa dari mereka telah menghilangkan paspornya. Kewajiban pemerintah Indonesia untuk menerima mereka, hanya saja pengawasan dan deteksi terhadap kehadiran mereka di tanah air tetap dilakukan.

14. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini polisi menjadi target dan sasaran teror. Seakan ini nampaknya berkaitan dengan aksi balas dendam karena beberapa pelaku teror berhasil ditangkap dan juga ada yang tewas dalam sergapan yang dilakukan polisi. Tapi sebenarnya jauh lebih dari itu, polisi dimata mereka merupakan representasi dari thagut yang mereka perangi. Yang perlu diwaspadai adalah perubahan target dan serangan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Perubahan target itu akan terjadi seiring dengan perubahan strategi yang akan dilakukan ISIS. Kita tentu ingat Jamaah Islamiyah di waktu lalu menargetkan orang asing dan simbol-simbol asing, bahkan pernah manargetkan simbol agama lain yang tercermin dari pengeboman sejumlah gereja pada natal 2001. Di kemudian hari bisa jadi simpatisan ISIS akan melakukan hal serupa. Kejadian di Samarinda tahun lalu patut dijadikan peringatan.

15. Hal lain yang juga perlu diwaspadai adalah kelompok teror yang selama ini cenderung tidak aktif yaitu Al Qaeda atau Front Al Nusra, dimana di Indonesia yang menjadi afiliatornya adalah Jamaah Islamiyah. Kelompok ini tidak banyak terdengar kiprahnya, tapi bukan berarti sudah hilang atau tidak ada. Kelompok ini masih aktif melakukan rekruitmen dan pengkaderan. Beberapa ahli menduga kelompok ini masih melakukan konsolidasi dan bukan tidak mungkin akan beroperasi kembali.

16. RUU Antiterorisme yang baru harus mampu mengantisipasi modus operandi kelompok teror dikemudian hari. Jangan hanya karena kepentingan politik sesaat mengakibatkan aparat keamanan tidak bisa bertindak.

17. Dalam upaya melawan terorisme atau istilah yang baku digunakan sekarang ini adalah counter violent extremism, suatu terminologi yang lebih lunak dan untuk membedakan dengan kelompok lain yang sama ekstrim pandangannya tapi tidak menggunakan kekerasan. Maka yang menjadi titik tekanan pada masa pra atau sebelum dan masa post atau sesudah. Pada masa pra, counter radicalisationatau kontra radikalisasi dan deteksi dini menjadi penting. Kontra radikalisasidengan mengunakan kontra narasi danprofiling kelompok dan aktor perorangan yang mungkin terpapar adalah bagian awal terpenting.

18. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan deteksi dan pencegahan dini ataupreemptive act.Disadari kelemahan dari sistim hukum pidana atau criminal justice system adalah kriminalisasi baru bisa dilakukan apabila perbuatan sudah terjadi. Dengan kata lain aparat penegak hukum baru bertindak apabila sudah terjadi suatu perbuatan. Hal ini yang menjadi concern banyak negara, karena perbuatan teror dengan kekerasan selalu acapkali berujung dengan jatuhnya korban. Di Indonesia sendiri jatuhnya korban warga negara biasa dan aparat polisi jumlahnya sudah banyak.

19. Karena itu ada satu pendekatan baru yang dianjurkan yaitu enhanced criminal justice system. Beberapa negara semacam Inggris atau Australia dalam undang-undangnya mengadopsi pendekatan itu atau apa yang disebut sebagai preventive justiceatau keadilan preventif. Salah satu bentuknya yang kontroversial adalah pre trial detention atau penangkapan pra proses pengadilan. Dimana Aparat keamananan diberi kewenangan untuk menahan seseorang terduga teroris dalam karun waktu tertentu terhadap seseorang yang potensial melakukan kekerasan dan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap jaringannya, tanpa harus diproses hukum ke pengadilan.

20. Dengan kewenangan pre trial detention, aparat keamanan diberikan keleluasaan untuk menahan seseorang dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan penyelidikan mendalam dan mengungkap jaringan kelompok teror yang sedang bekerja. Namun meski bentuknya pre trial detention, tetap seorang yang dinyatakan terduga teroris harus memperoleh akses bantuan hukum didampingi pengacara, tidak mengalami penyiksaan, dan mendapat kompensasi apabila selama kurun waktu tertentu itu tidak diperoleh bukti-bukti yang cukup. Kerja aparat keamanan dalam masa pre trial detention itu juga mendapat pengawasan ketat dari Komisi independen yang dibentuk untuk itu.

21. Kewenangan lain yang juga berlaku di Inggris dan Autralia adalah post realese monitoring atau pengawasan seorang terpidana kasus terorisme yang menjalani bebas bersyarat atau sudah selesai masa hukumannya sebagai bagian dari deradikalisasi. Mereka tetap mendapatkan pengawasan dan ikut dalam sejumlah program yang disusun oleh aparat keamanan dalam kurun waktu tertentu. Karena ada kekhawatiran selama mereka masih berkecimpung dalam lingkungan yang sama akan besar kemungkinan untuk bergabung kembali. Dalam deradikalisasi dikenal terminologi yang disebut disengagement atau melepaskan dari lingkungan sosial yang selama ini menjadi ruang berinteraksi. Karena itu perlu ada semacam klausul tertentu atau tambahan dalam RUU Terorisme yang mencantumkan mengenai hal ini. Di Inggris juga misalnya seseorang terduga terpapar terorisme dan mereka yang baru bebas dari penjara dalam waktu tertentu tidak diperkenankan untuk mengakses internet. Ini untuk mencegah dirinya berinteraksi dengan kelompok yang merekrut atau jaringan lamanya.

22. Dalam RUU terorisme yang sekarang ini, masa pre trial detention diminta menjadi 1 x 30 hari atau 1 bulan, lebih lama daripada masa sebelumnya yaitu 7 x 24 jam atau 1 minggu. Bahkan dalam setiap tahap proses hukum mulai dari tingkat kepolisian, jaksa, dan pengadilan, masa penahanan diminta melebihi apa yang diatur dalam KUHAP.Total kalau dihitung akan memakan waktu 540 hari. Jauh berbeda dengan proses hukum yang diatur dalam KUHAP yang hanya sekitar 150 hari.

23. Terorisme jelas bukan kejahatan biasa dan penanganannya tidak cukup dengan prosedur biasa. Itu sebabnya mengapa model pendekatannya adalah enhanced criminal justice system atau sistim hukum pidana yang diperluas. Hanya memang kemudian timbul pertanyaan sejauh mana perluasan tersebut dan batas-batas yang bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas serta adanya Komisi Pengawas yang efektif menjadi kebutuhan untuk menjawab pertanyaan itu semua.

24. Dalam RUU Antiterorisme hal-hal semacam itu kurang mendapatkan perhatian dan tidak diatur secara rinci. Padahal salah satu kunci dalam memenangkan pertarungan melawan terorisme adalah kepercayaan masyarakat bahwa institusi yang mereka biayai melalui pajak adalah bekerja dengan benar. Kepercayaan akan timbul kalau melihat adanya transparansi dan akuntabilitas. []

Jakarta, SETARA Institute, 10 Juli 2017

Narahubung:

Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 0811819174
M. Syauqillah (Peneliti Terorisme dan CVE): 0812 8282 9613

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*