Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa
DIDAKWA PENODAAN: Terdakwa dr Otto Rajasa (baju putih) mengusap keringat ketika mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, kemarin (23/5) pagi. Sidang kedua ini ramai dihadiri beberapa warga yang sebelumnya merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti sidang akibat kesalahan jadwal. Foto: balikpapan.prokal.co

Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa

Melalui persidangan 26 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Aminuddin, S.H., M.H. memvonis dr. Otto Rajasa dengan 2 (dua) tahun hukuman penjara dan denda 50 juta rupiah atau diganti 1 bulan kurungan penjara, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda yang dituntutkan. Dr. Otto Rajasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat [2] jo Pasal 45 ayat [2] UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Para saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum dr, Otto Rajasa menilai putusan hakim cenderung dipaksakan dan tidak mengikuti fakta-fakta persidangan terkait barang bukti yang digunakan untuk menetapkan terdakwa telah melanggar pasal yang didakwakan. Lebih janggal Majelis Hakim hanya menyebutkan postingan yang “di-screenshot” yang diberikan oleh saksi ahli Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak hadir dalam persidangan, dengan mengabaikan semua keterangan saksi ahli yang dihadirkan penasehat hukum terdakwa.

Setara Institute memandang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, mengabaikan rasa keadilan masyarakat disebabkan sangat subyektif dan dipaksakan dengan memutus terdakwa dengan Pasal 28 ayat [2], setelah Tim JPU yang diketuai oleh Rahmad Isnaini, S.H., M.H. gagal menemukan bukti-bukti terdakwa telah melakukan penodaan dan / atau menistakan agama.

Terhadap vonis tersebut Setara Institute melihat adanya kecenderungan kuat bagi Majelis Hakim mengabaikan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah menyediakan kerangka hukum prinsipil bagi kewajiban internasional Indonesia terkait dengan hak-hak kebebasan beropini yang dijamin pada Pasal 19 (kebebasan beropini dan berekspresi) dan Pasal 18 (kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama atau berkeyakinan) dimana Pemerintah Indonesia telah mengaksesi ICCPR tersebut pada 23 Februari 2006, dan karenanya terikat pada konvensi. Atas dasar itu Setara Institute menyatakan:

Pertama, agar aparat penegak hukum dan para hakim hendaklah memahami esensi ICCPR dan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang tidak mengizinkan pembatasan dalam pengimplementasian hak kebebasan berekspresi untuk tujuan memastikan penghormatan terhadap agama atau melindungi dari “penodaan”.

Kedua, meminta agar Pemerintah secara konsisten memberikan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan meskipun diperlukan pembatasan, maka pembatasan yang diizinkan oleh Pasal 19 [3] ICCPR semata-mata untuk melarang advokasi kebencian terhadap agama yang meliputi hasutan melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (kerap disebut sebagai “pidato kebencian/ hate speech) dan meskipun adanya pembatasan seharusnya tidak dimaksudkan untuk menekan pengutaraan pandangan kritis, pendapat yang kontroversial atau pernyataan yang tidak tepat secara politis.

Ketiga, mendesak Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU No. 1 PNPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a karena pada prinsipnya hukum-hukum yang karenanya menimbulkan ketakutan terhadap adanya penuntutan, pada praktiknya memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dari yang mereka pilih secara bebas bertentangan dengan Pasal 18 ICCPR.

Jakarta, 27 Juli 2017

Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 081 181 9174
Sudarto (Peneliti SETARA Institute): 0813 6309 7448

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*