This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

MENDORONG KEPATUHAN LEMBAGA NEGARA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENDORONG KEPATUHAN LEMBAGA NEGARA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan yang bertugas mengawal dan memastikan konstitusionalitas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang sejak awal dibentuk telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan, serta mekanisme baru yang efektif dalam pemajuan hak asasi manusia.1 Kondisi ini sejalan dengan peran yang diemban Mahkamah Konstitusi negara di dunia lainnya, seperti Rumania. Melalui putusannya, tidak hanya memenuhi peran sebagai penjamin supremasi konstitusi namun juga berkontribusi terhadap pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum ataupun rule of law.

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi RI pernah mencapai titik nadir karena kasus suap yang terbukti dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar 2013 silam. Namun kini, Mahkamah Konstitusi kembali mendapatkan kepercayaan publik. Terlihat berbagai kalangan memuji Mahkamah Konstitusi karena konsisten bekerja dengan kerangka dan standar yang telah ditetapkan. Seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di hadapan MPR 16 Agustus 2016 mengatakan bahwa terkait kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Dari segi persepsi publik, Mahkamah Konstitusi selalu duduk di papan atas sebagai lembaga yang dipercaya publik karena berkinerja memuaskan.

Demikian juga prestasi MKRI dalam mengadili perkara Pemilu 2014 dan Pilkada serentak 2015. Meskipun dalam konteks Pilkada banyak pihak menunjukkan kekecewaan, tetapi putusan-putusan MKRI terbukti tidak memicu gejolak politik lanjutan. Sementara, dalam menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang, MKRI masih menunjukkan produktivitas dari segi kuantitas. Tidak kurang 124 putusan telah dihasilkan dalam rentang waktu 19 Agustus 2015-15 Agustus 2016. Namun demikian, prestasi dan produktivitas MKRI tetap menuntut perhatian seksama dari berbagai elemen, khususnya dalam rangka memeriksa kontribusi MKRI pada pemajuan dan perlindungan HAM serta penguatan rule of law di Indonesia. Meriset putusan-putusan MKRI untuk menangkap politik hukum yang dikembangkan oleh para hakim yang bertugas, adalah cara untuk mengetahui otentisitas kinerja MKRI pada periode tertentu. Atas dasar kebutuhan itu, SETARA Institute melakukan penelitian atas putusan-putusan MKRI, khususnya terkait kewenangan pengujian undang-undang.

Laporan kinerja Mahkamah Konstitusi ini adalah penelitian rutin SETARA Institute, yang merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu, yakni penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi RI dan penelitian kinerja tahunan Mahkamah Konstitusi dengan objek penelitian 124 putusan yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2015-15 Agustus 2016. Penelitian ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen peradilan konstitusi, kualitas putusan, dan kontribusi Mahkamah Konstitusi pada pemajuan dan perlindungan HAM serta penguatan rule of law / demokrasi konstitusional pada periode riset.

Selengkapnya : Mendorong Kepatuhan Berkonstitusi_Laporan Kinerja MK_2016

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*