Mencegah Intoleransi di Tahun Pilkada

Pada Februari tahun depan, ratusan kabupaten/kota serta sejumlah provinsi bakal mengelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Itu diperkirakan bakal menjadi perhelatan yang riuh. Buat sebagian pihak, pilkada juga membuka potensi kian maraknya aksi-aksi dan seruan intoleransi.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak satu di antaranya. Ia mengatakan, persoalan politik belakangan juga punya andil memicu intoleransi.

Utamanya, munculnya sikap sektarian secara politik yang munculnya secara masif. Selain itu, banyak kontestasi politik dan para politisi yang ikut menebar ujaran kebencian terhadap kelompok lain.

Dahnil menjelaskan, dalam event-event politik semacam pilkada dan pemilihan umum itu, tak jarang para politikus membangun solidaritas komunal untuk mendapat dukungan. Akibatnya, muncullah sikap-sikap antitoleransi di akar rumput. “Saran saya, kelompok-kelompok agama dan budaya harus menjadi perekat ketika politik memecah belah, agama mempersatukan ketika politik memecah belah, agama harus mendamaikan,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, fenomena intoleransi antarumat beragama telah berkembang sejak lebih dari 10 tahun lalu. Menurut Bonar, benih sikap intoleransi antarumat beragama mulai tampak sejak tumbangnya rezim Orde Baru.

Kondisi ini semakin menguat, karena pasca-Reformasi, negara lebih banyak disibukkan dengan isu-isu politik seputar kekuasaan. “Dari pemerintah pusat hingga daerah belum tampak ada program serius untuk menjembatani komunikasi antarumat beragama. Isu politis lebih dianggap penting daripada menjaga kerukunan beragama,” kata Bonar kepada Republika, Senin (12/12).

Berdasarkan catatan Setara Institute, intoleransi yang terjadi saat ini disebabkan tiga faktor. Di antaranya, menguatnya paham konservatif dalam beragama, politisasi agama, dan kecemburuan sosial. “Faktor penyebab intoleransi memang biasanya tidak tunggal. Namun, yang menjadi penyebab utama adalah dua faktor pertama. Berpolitik sebaiknya tidak dikaitkan dengan agama dan kekuasaan,” ujarnya.

Bonar mengatakan, persoalan intoleransi harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Kasus-kasus keagamaan pun sebaiknya diselesaikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai kebebasan beragama. “Setidaknya, selesaikan dulu dari kasus-kasus ringan. Pemerintah pun perlu membuat roadmap khusus terkait penyelesaian berbagai persoalan intoleransi beragama,” kata Bonar.

Sedangkan Direktur Wahid Institute, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, atau akrab dipanggil Yenny Wahid mengatakan, perbuatan intoleransi bukan persoalan agama.

Ia menerangkan, di Jawa yang menjadi korban non-Muslim karena mayoritas Muslim. Namun, di Papua yang menjadi korban adalah Muslim, karena di sana yang menjadi mayoritas non-Muslim. Ketika gereja susah berdiri di Bogor, masjid di Kupang juga susah berdiri.

Untuk memperbaiki sikap ini, kata dia, semua orang tidak boleh saling mau menang sendiri. Sebaliknya, semua orang harus mengembangkan sikap mengayomi sesama.

Ia menegaskan, semuanya harus ingat, jika memperlakukan orang lain di luar kelompoknya dengan semena-mena, orang dari kelompoknya mungkin akan diperlakukan semena-mena juga oleh kelompok lain. Intinya, jika ingin meneguhkan kembali kebangsaan, harus perlakukan orang lain dengan kelembutan dan penuh rasa cinta sebagai sesama warga bangsa Indonesia.

Fuji Eka Permana, Dian Erika Nugraheny, Fuji Pratiwi
Sumber: republika.co.id

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*