Melawan Intoleransi di Tahun Politik
Dari kiri ke kanan Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute Halili, saat menyelenggarakan konferensi pers tentang laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2018, di Jakarta, Minggu (31/3/2019). (Foto: SETARA Institute)

Melawan Intoleransi di Tahun Politik

Siaran Pers SETARA Institute
MELAWAN INTOLERANSI DI TAHUN POLITIK
Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018

Jakarta, 31 Maret 2019

Latar Belakang

  1. Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-12 sejak pertama kali disusun pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.
  2. KBB secara substantif merupakan hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.
  3. Riset pemantauan tentang kondisi KBB yang dilakukan oleh SETARA ini memiliki tiga tujuan utama; 1) menghasilkan produk pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kondisi KBB, 2) Menganalis aspek-aspek pelanggaran KBB, 3) Memberikan baseline data bagi advokasi korban, advokasi kebijakan, dan risert-riset lain berikutnya.

Kerangka Metodologis

  1. Penelitian ini penelitian campuran (mix-method research) kualitatif dan kuantitatif, dengan mengombinasikan desk study dan field study. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok terfokus para peneliti atau peer discussion; [2] wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai otoritas negara, tokoh, minoritas dan kelompok korban; dan [3] analisis dokumen dan pemberintaan media. Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini adalah teknik triangulasi Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari person dan paper (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau paper dengan paper (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan penelusuran sumber-sumber online), atau person dengan person lainnya.
  2. Temuan, Bahasan Dan Simpulan 5. Sepanjang tahun 2018, SETARA Institute mencatat 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dengan 202 bentuk tindakan, yang tersebar di 25 provinsi. Sebagian besar peristiwa pelanggaran terjadi di Jawa Barat, dengan 24 peristiwa. DKI Jakarta menjadi lokus terbesar berikutnya untuk 23 peristiwa. Jawa Timur dan Jawa Tengah menempati provinsi peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing jumlah peristiwa 21 dan 17. Banten dan DIY melengkapi peringkat enam besar dengan masing-masing 11 peristiwa.
  3. Dari 202 tindakan pelanggaran KBB, terdapat 72 tindakan pelanggaran yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Aktor-aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah Pemerintah Daerah, dengan 29 tindakan. Aktor negara lainnya yang juga melakukan tindakan pelanggaran dengan angka yang tinggi adalah Kepolisian dengan 17 tindakan. Sedangkan tiga institusi dalam kategori aktor negara lainnya yang melakukan pelanggaran dalam kelompok 6 (enam) besar teratas adalah institusi pendidikan, dengan 8 tindakan, serta Wilayatul Hisbah dan TNI dengan masing-masing 5 tindakan.
  4. 130 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non negara atau nyaris dua kali lipat dari akumulasi tindakan aktor negara dalam satu tahun. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individuindividu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Aktor non negara yang melakukan pelanggaran dengan angka tertinggi adalah individu dengan 46 tindakan. Disusul kelompok warga dengan 32 tindakan. Aktor non negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB pada kelompok lima besar teratas, menyusul kelompok warga, berturut-turut adalah: MUI (22 tindakan), Ormas Keagamaan (15 tindakan), dan Ormas (11 tindakan).
  5. Tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aktor negara (39 tindakan) adalah diskriminasi, dalam dua sub katagori yaitu kebijakan dan non kebijakan. Jumlah diskriminasi yang dilakukan oleh aktor negara mencapai 54% dari total tindakan yang berjumlah 72. Tindakan yang juga banyak dilakukan oleh aktor negara adalah kriminalisasi sebanyak 9 tindakan. Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 3 tindakan.
  6. Tindakan yang paling banyak dilakukan aktor non negara adalah intoleransi (25 tindakan). Pelaporan penodaan agama juga merupakan tindakan yang banyak dilakukan aktor non negara (23 tindakan). Di luar dua tindakan tersebut, berturut-turut penolakan kegiatan keagamaan (13 tindakan), penolakan pendirian rumah ibadah (9), serta kekerasan, ujaran kebencian, dan perusakan rumah ibadah (masing-masing 7 tindakan).
  7. Dalam setahun pada 2018 terjadi 20 gangguan terhadap rumah ibadah. 13 gangguan menimpa gereja. 4 gangguan mengenai masjid. Sedangkan pura menjadi korban dua kali gangguan dan klenteng satu kali gangguan.
  8. Pelanggaran KBB sepanjang tahun 2018 paling banyak menimpa warga, yaitu dalam 39 peristiwa. Di posisi kedua adalah individu (dengan 38 peristiwa). Di peringkat ketiga adalah umat Kristen dengan 18 peristiwa. Tujuh kelompok korban lainnya yang melengkapi posisi sepuluh besar adalah ASN (9 peristiwa), Syi’ah (7 peristiwa), Komunitas LGBT (7 peristiwa), Umat Katolik (6 peristiwa), Ahmadiyah, mahasiswi, dan MTA (masing-masing jadi korban dalam 5 peristiwa).

***

Selengkapnya dapat dilihat di sini.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*