Korupsi Raperda Reklamasi, Izin APLN Harus Ditinjau Ulang!

Korupsi Raperda Reklamasi, Izin APLN Harus Ditinjau Ulang!

Komentar Pers, Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 3 April 2016:

(1) Penyataan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (ahok) yang tidak akan mencabut izin APLN meski terjadi suap yang dilakukan presiden direkturnya kepada ketua komisi D DPRD sanusi merupakan bentuk pemerintah tidak responsif terhadap antisipasi perlindungan HAM yang timbul karena ulah oknum perusahaan.

(2) Kasus suap yang dilakukan presiden direktur Agung Podomoro Land terhadap ketua komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi adalah salah satu indikasi dan bukti bahwa penentuan tata ruang di kota-kota besar diduga merupakan hasil perselingkuhan oknum pemerintah dan perusahaan properti. Penetapan tata ruang bukan lagi berdasarkan kepentingan masyarakat, namun hanya berdasarkan kepentingan korporasi. Maka tak heran, terjadi kekacauan ruang, harga lahan yang semakin tinggi, dan terjadi krisis ekologi dan lingkungan. hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas lingkungan yang sehat dan nyaman, dan hak-hak lainnya.

(3) Publik sudah sangat paham bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghasilkan kerugian multidimensional. Pelaku korupsi dengan suap tidak melulu perorangan. Namun juga seringkali dilakukan oleh perusahaan. Dalam teori hukum perusahaan, perseroan (APLN) adalah badan hukum artifisial yang kehendaknya tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan, terutama direksi. Suap yang dilakukan oleh presiden APLN merupakan suap untuk dan atas nama APLN, sudah seharusnya APLN sebagai organ juga ditetapkan sebagai tersangka. Sanksi denda dan pencabutan izin dapat dijatuhkan dalam rangka penegakkan hukum antikorupsi di segala sektor. Tanpa menunggu sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan, jika pemerintah responsif, seharusnya dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi administratif untuk membekukan izin APLN dan anak perusahaannya terkait zonasi reklamasi di utara Jakarta.

(4) Untuk mencegah kasus suap oleh perusahaan, dunia internasional telah menentukan kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan GCG (Good Corporate Governance) yang mewajibkan perusahaan memiliki komitmen dan kebijakan anti korupsi seperti yang terdapat dalam OECD (Organization for Economic Co-operation Development) dan UNGC (United Nations Global Compact). Hal ini paralel dengan komitmen dunia bisnis internasional yang berbasis penghormatan HAM melalui UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), mengingat korupsi menyebabkan kerugian multidimensional, terutama kerugian HAM. Kewajiban penerapan GCG dalam tataran nasional yang diatur dalam berbagai peraturan BAPEPAM yang tidak kunjung diupgrade untuk menjangkau prinsip anti korupsi merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah, padahal Indonesia telah menyatakan dukungan penuh dan akan segera merealisasikan semangat bisnis yang menghormati HAM dalam pertemuan adopsi UNGP oleh PBB.

Kontak Person:
Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, Jakarta: 08567333975

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*