Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017
(Dari kiri ke kanan) Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Inggrit Ifani, dan Divisi Publikasi dan Partisipasi Publik Asfin Situmorang dalam Konferensi Pers SETARA Institute mengenai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Selama Agustus 2016-Agustus 2017 yang diselenggarakan pada hari Minggu (20/8/2017), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: SETARA Institute

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

Siaran Pers Ringkasan Laporan

Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, yang oleh peerintah ditetapkan pada setiap tanggal 18 Agustus, mengacu pada waktu dimana Konstitusi RI disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi RI. Dengan mempelajari putusan-putusan tersebut, diharapkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara semakin berkualitas dan berintegritas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data utama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada periode riset ini. Selain memanfaatkan produk putusan, riset ini juga memanfaatkan sumber sekunder lainnya seperti kepustakaan dan media massa.

Penelitian mengambil fokus pada dua lingkup kajian, yakni manajemen peradilan konstitusi dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang diberi bobot dengan tone positif yang merujuk pada putusan-putusan berkualitas baik dan progresif menjawab problem konstitusionalitas norma serta memperkuat prinsip rule of law dan promosi hak asasi manusia; tone negatif yang merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip rule of law dan demosi hak asasi manusia; dan tone netral untuk menunjuk putusan-putusan yang biasa saja, dimana sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan.

  1. KUALITAS PUTUSAN MAHKAMAH
  2. Sepanjang periode 18 Agustus 2016 – 14 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 121 putusanyang menguji 258 pasal dalam 62 produk UU, yang terdiri dari dari putusan Kabul (26), Tolak (38), Tidak Dapat Diterima (41), Gugur (5), dan Tarik Kembali (11).
  3. Dari 121 putusan pengujian undang-undang, secara garis besar dikategorikan pada 41 diantaranya tergolong isu Ekonomi, Sosial, dan Budaya; sebanyak 51 diantaranya merupakan isu rule of law; dan sebanyak 29 diantaranya merupakan kategori isu sipil dan politik. Sedangkan isu konstitusional yang paling banyak dipersoalkan di MK adalah Kepastian Hukum sebanyak 93 putusan, Kepastian Hukum dan Keadilan sebanyak 18 putusan, Kesamaan Di hadapan Hukum dan Kepastian Hukum sebanyak 7 putusan, Kesamaan Di hadapan Hukum, Keadilan dan Kepastian Hukum sebanyak 1 putusan, dan Pemajuan Hak Kolektif sebanyak 2 putusan.
  4. SETARA Institute memberikan tone negatifpada 5 putusan (Putusan Kabul), memberikan tone positifpada 23 putusan (15 Putusan Kabul dan 8 Putusan Tolak), dan tone netralpada 93 putusan (41 Putusan Tidak Dapat Diterima, pada 5 Putusan Gugur, pada 11 Putusan Ditarik Kembali, pada 6 Putusan Kabul, dan pada 30 Putusan Tolak).

 Tabel1:

Putusan PUU Berdasarkan Amar

No. Amar Putusan Jumlah
1 Kabul 26
2 Tolak 38
3 Tidak dapat diterima 41
4 Gugur 5
5 Tarik kembali 11
Jumlah 121
  1. Dari 62 undang-undang yang diujikan ke MKRI pada periode ini, UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 10/2016 dan UU 8/2015) adalah primadona UU yang paling banyak diuji hingga 17 kali permohonan pengujian. Tingginya permohonan pengujian pada UU Pilkada menunjukkan bahwa tingkat ketidapuasan masyarakat pada regulasi Pilkada dan sekaligus menunjukkan tingkat kontroversi yang tinggi pada UU ini. Sebagai UU yang menjadi dasar meraih kekuasaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UU Pilkada rentan menjadi arena kontestasi kepentingan partai politik.
  2. Selain UU tentang Mahkamah Agung, UU lain yang menjadi landasan peradilan di Indonesia juga termasuk rumpun UU yang paling banyak diuji oleh warga negara. Tabel 2 menunjukkan 8 UU yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan. Tingginya jumlah pengujian terhadap regulasi peradilan Indonesia menggambarkan bahwa pada penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia masih terus mengalami konsolidasi dan penguatan. Ketidakpuasan warga negara terhadap suatu norma UU menunjukkan kadar kualitas sebuah norma yang dianggap masih belum memenuhi prinsip rule of law dan mekanisme yang aksesibel melimpahkan keadilan bagi warga.

Tabel2:

Frekuensi Pengujian UU Mengenai Kekuasaan Kehakiman

No. Nama Undang-undang Jumlah
1 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2
2 UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2
3 UU Mahkamah Agung (UU 3/2009 dan UU 14/1985) 4
4 UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak 2
5 UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan UU 18/2011 tentang Perubahan Atas UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial 1
6 UU Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003 dan UU 8/2011) 3
7 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM 1
8 UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak 1
Jumlah 15
  1. Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat sebanyak 40 pasal dalam 21 jenis UU dinyatakan inskonstitusional.
  2. Sebanyak 40 pasal dalam 21 jenis UU yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK adalah putusan-putusan yang menuntut kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara.[Lihat Lampiran 1 Tabel Putusan yang Harus Ditindaklanjuti]
  3. Selain putusan-putusan yang harus ditindaklanjuti, pada periode riset ini, SETARA Institute juga mencatat setidaknya 3 saran yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk UU, terkait ketentuan pengadilan HAM, transportasi daring, dan Plt. Kepala Daerah.

 B. MANAJEMEN PERADILAN KONSTITUSI

  1. Dismissal Prosedur

Terdapat 5 alasan sebuah putusan dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Pada periode riset ini sebanyak 41 putusan Tidak Dapat Diterima (disebut juga niet ontvankelijke verklaard/NO) dengan alasan terbanyak (28 permohonan) pemohon tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum. Tingginya jumlah pemohon yang tidak memiliki legal standing menunjukkan bahwa masih banyak pihak belum memiliki pengetahuan berperkara di Mahkamah Konstitusi, karena hanya orang/badan yang memiliki kerugian konstitusional atau memiliki badan yang memiliki visi pemajuan hak yang dibela, yang bisa memiliki legal standing kokoh di hadapan Mahkamah. Selain karena tidak memiliki legal standing, putusan Tidak Dapat Diterima juga disebabkan karena nebis in idem (4 putusan), objectum litis (3 putusan), obscuur libel (4 putusan), dan Mahkamah tidak berwenang (2).

Jika sejak awal, Mahkamah sudah menemukan alasan untuk sebuah permohonan Tidak Dapat Diterima, maka semestinya MK sudah bisa memutus perkara pada Sidang Kedua. Tetapi yang terjadi MK masih bersidang 5-9 kali. Dari perspektif penghematan uang negara, maka sebenarnya MK dapat bersidang cukup 2 kali pada 41 permohonan pada periode riset ini.

  1. Waktu Berperkara dalam Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat bahwa terdapat 38 putusan yang membutuhkan waktu berperkara lebih dari 1 tahun. Sementara terdapat 18 putusan yang membutuhkan waktu 9-12 bulan, 18 perkara yang membutuhkan 6-9 bulan, 25 perkara membutuhkan waktu 3-6 bulan, dan 22 perkara yang cukup diputusa 1-2 bulan.

Tabel3:

Waktu Berperkara PUU Di Mahkamah Konstitusi

No. Lama Berperkara Banyak Putusan Persentase
1. Lebih dari 1 tahun 38 31%
2. 9-12 bulan 18 15%
3. 6-9 bulan 18 15%
4. 3-6 bulan 25 21%
5. 1-2 bulan 22 18%
Total 121 100%
  1. Ketidakseriusan Pemohon PUU

Pada periode riset ini sebanyak 5 putusan adalah putusan gugur dan sebanyak 11 produk Mahkamah adalah Ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya. Putusan gugur ini kelimanya disebabkan karena Pemohon tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah. Putusan gugur dan penarikan kembali ini merupakan putusan yang menunjukkan ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Pada Periode 2015-2016 terdapat 15 Ketetapan dikabulkannya Penarikan Kembali dan 5 putusan gugur karena Pemohon tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah. Jumlah ini menurun jika dibandingan dengan Periode 2014-2015, dimana jumlah putusan gugur sebanyak 6 putusan dan Ketetapan dikabulkannya penarikan kembali sebanyak 22.

  1. Praktik Ultra Petita

Pada periode riset ini terdapat 1 putusan ultra petitasebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang dalam petitum-nya meminta uji materi Pasal 251 ayat (1) (2) (7) dan ayat (8) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam amar putusan MK mengabulkan menyatakan Pasal 251 ayat (1) (4) (5) dan (7) uu a quo inkonstitusional. Pasal 251 ayat (4) dan (5) bukanlah Pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon. Jumlah ini sama putusan ultra petita pada periode 2015-2016 yakni pada Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.Namun jumlahnya menurun jika dibandingkan pada periode 2014-2015 terdapat 2 putusan ultra petita yaitu Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 dan 51/PUU-XIII/2015.

  1. Praktik Ultra Vires

Pada periode riset ini SETARA Institute mencatat 15 norma baru yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 11 permohonan berbeda. Praktik ultra vires atau praktik melampaui kewenangannya mewujud dalam bentuk norma baru yang dirumuskan oleh MK dalam merespons permohonan pemohon pengujian UU atau melalui rumusan negatif dalam bentuk pembatasan makna/tafsir suatu norma dengan rumusan kalimat “..“… bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai..”. Sebanyak 11 putusan dianggap melampaui kewenangan MK, karena pada dasarnya MK hanya berwenang menyatakan konstitusional atau inkonstitusional sebuah norma, bukan merumuskan norma baru, yang merupakan tugas pembentuk UU (DPR dan presiden).

  1. Inkonsistensi MK dalam Memutus Perkara Pengujian UU

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat inkonsistensi MK pada 3 topik, yakni (1) acuan Dukungan Calon Perseorangan, (2) Ketentuan Dapat Merugikan Keuangan Negara, dan (3) Organisasi Advokat Sebagai Penyelenggara PKPA. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan inkonsistensi dimaksud.

  1. Frekuensi Dissenting Opinion dan Concuring Opinion

Pada periode ini jumlah permohonan yang diputus dengan concuring opinion sebanyak 0 putusan dan dissenting opinion sebanyak 5 putusan.

  1. Kebijakan Hukum Terbuka (Opened Legal Policy)

Pada periode riset ini, SETARA Institute mencatat terdapat dua buah norma yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi.

  1. Permohonan yang Merupakan Constitutional Complaint

Pada periode riset ini, SETARA Institute menemukan 7 permohonan yang secara substantif mengandung unsur praktik pelanggaran konstitusional oleh warga negara, sehingga kemudian warga negara tersebut mengajukan judicial review. Padahal, jika tersedia mekanisme constitutional complaint, perkara-perkara sebagaimana dalam 7 permohonan ini merupakan implementasi norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga.

C. LANDMARK DECISIONS

Landmark decision adalah putusan-putusan yang mengundang perhatian publik luas dan memberikan implikasi perubahan signifikan pada progresi/regresi hak asasi manusia dan penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Beberapa putusan tersebut antara lain:

  1. Putusan Terkait Tipikor Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 menguji UU 41/2014 tentang Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diajukan oleh Teguh Boediyana dan kawan-kawan. Putusan ini merupakan putusan kabul bersyarat. Dan berdasarkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo putusan ini isinya sama dengan draft putusan yang disita petugas KPK.

  1. Paket Persoalan Hukum terkait Setya Novanto
  2. Intersepsi

Setya Novanto mengajukan pengujian konstitusionalitas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor mengenai ketentuan “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti” yang tercantum dalam UU ini. Permohonan ini diputus dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

  1. Pemufakatan Jahat

Putusan yang kedua terkait Novanto adalah Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor,yakni Pasal 15 yang mengatur tentang pemufakatan jahat.Dalam permohonannya, Setya Novantomendalilkan bahwa ia tidak memiliki kualitas yang disyaratkan oleh UU mengenai Pemufakatan Jahat. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi permohonan Setya Novanto ini, bahwa “pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.” Dan “tindak pidana korupsi” diartikan Mahkamah Konstitusi adalah Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

  1. Kewajiban Penyampaian SPDP Dalam 7 Hari

Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 8/1981 tentang KUHAP, khususnya mengenai ketentuan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 ayat (1)). Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menilai bahwa terlanggarnya due process of law jika penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum tertunda. Oleh sebab itu, dalam waktu 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa SPDP bukan hanya untuk penuntut umum tetapi juga wajib disampaikan untuk Korban/Pelapor ataupun Terlapor.

  1. Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan terkait masa jabatan hakim konstitusi, berargumen bahwa masa jabatan hakim MK tidak ada kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman, norma ini merupakan legal policy pembentuk undang-undang. Ketentuan sebagaimana saat ini dimana masa jabatan hakim konstitusi Indonesia paling singkat 5 tahun, namun dapat dipilih kembali, adalah ideal untuk memastikan kualitas hakim dan sirkulasi kepemimpinan. Jika lebih lama dari itu justru dikhawatirkan akan mengganggu independensi dan konsistensi hakim yang bersangkutan.

  1. Peraturan Daerah Hanya Dapat di Judicial Review

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai ketentuan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui eksekutif review. Mahkamah dalam kedua putusan ini membatalkan ketentuan pembatalan perda provinsi, dan perda kabupaten/kota melalui executivereview oleh Pemerintah. Putusan tersebut didasarkan pertimbangan selain mengembalikan pada fitrah pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) UUD, executive review dinilai dapat menyebabkan persoalan dualitas putusan pengujian peraturan daerah yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

  1. Perluasan Makna Zina

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 132/PUU-XIII/2015 menguji konstitusionalitas KUHP, khususnya mengenai ketentuan perzinahan. Pemohon putusan ini adalah Robby Abbas seorang Karyawan swasta yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 834/Pid/B/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2015 menjatuhkan pidana selama 1 tahun 4 bulan penjara kepada Pemohon.Pemohon dipidana karena memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul terjadi, dan mendapat keuntungan dari perbuatan cabul tersebut. Pemohon menilai norma tersebut sebagai sebuah ketidakadilan, dimana dalam kasus atau peristiwa pencabulan yang dimaksud ada 3 subjek hukum, yaitu:

  • Orang yang meminta dicarikan perempuan untuk diajak berhubungan badan dengan imbalan;
  • Orang yang mencarikan artis;
  • Orang (perempuan) yang memberi jasa berhubungan badan.

Ketentuan KUHP, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 hanya menjerat Pemohon, namun tidak dua pihak lainnya yang terlibat. Oleh sebab itu, Pemohon dalam petitum-nya meminta menambahkan frasa “denda berdasarkan kepatutan”, dan “perbuatan cabul yang dilakukannya maupun oleh seorang wanita”.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, menegaskan kejelasan yang terdapat dalam KUHP, perzinahan yang dilakukan laki-laki dewasa yang sudah menikah atau perempuan dewasa yang sudah menikah dipidana penjara apabila ada aduan dari suami atau istri. Namun KUHP tidak mengatur hubungan badan yang dilakukan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang suka sama suka.Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini, didasarkan Mahkamah bukanlah “miniparliament”.

 D. MEMPERKUAT MARTABAT MK

Praktik memperdagangkan putusan sebagaimana dilakukan oleh Patrialis Akbar memiliki daya rusak luar biasa bagi penguatan rule of law di Indonesia, karena putusan MK bersifat erga omnes, final dan mengikat. Terdapat 4 masalah kelembagaan mengapa hakim konstitusi, kepaniteraan, atau staf mahkamah rentan memperdagangkan pengaruh dan putusan dalam berbagai kasus. Pertama, absolutisme kewenangan MK, Kedua, lemahnya desain check and balances pada kelembagaan MK. Ketiga, terkait akuntabilitas sistem seleksi hakim konstitusi. Dan keempat, manajemen peradilan.

Langkah penguatan holistik harus dimulai dengan memastikan para hakim MK membuka diri dan menerima setiap upaya penguatan yang dilakukan oleh DPR dan presiden sebagai pembentuk UU. Praktik perluasan kewenangan oleh dirinya sendiri harus diakhiri dan segera dibatasi secara limitatif dalam UUD 1945 di masa yang akan datang dan/atau revisi UU MK dengan ketentuan larangan pembatalan oleh MK, karena menyangkut dirinya sendiri. Untuk memperkuat pengawasan, desain ulang sistem check and balances yang berfokus pada pembatasan kekuasaan, sesuai prinsip distribution of power dalam prinsip negara hukum mutlak dilakukan.

Selanjutnya, selain melalui revisi UU MK, konvensi ketatanegaraan diperlukan untuk memulihkan kewenangan KY sehingga bisa menjadi pengawas eksternal permanenterhadap hakim konstitusi. Sementara, terkait rekrutmen hakim konstitusi, formula yang disusun dalam UU 4/2014 tentang Perubahan UU MK yang dibentuk pascaperistiwa Akil Mochtar, penting untuk kembali diadopsi. Sistem rekrutmen ini mengadopsi panel ahli dan menyerahkan kepantasan dan kelayakan seorang calon hakim konstitusi pada panel ahli.

E. KESIMPULAN

  1. Pada periode riset ini, Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya melakukan Pengujian Undang-undang (PUU), telah berkontribusi pada pemajuan hak-hak sipil, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pemajuan prinsip penyelenggaraan negara hukum (rule of law). Terdapat 23 putusan dengan tone positif dan 93 tone Hanya 5 putusan MK yang memiliki tone negatif. Secara umum MK masih merupakan mekanisme paling efektif dalam perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi putusan MK pada periode ini tidak menggambarkan aktivisme MK dan gagasan pembangunan hukum yang berkarakter.
  2. Mahkamah Konstitusi menyatakan 40 pasal inkonstitusional dalam 21 UU dan menuntut tindak lanjut dan para penyelenggara negara, baik para pembentuk UU maupun organ pelaksana UU. Kepatuhan pada putusan MK belum menjadi perhatian serius pemerintah, DPR dan para pelaksana UU. Gagasan tentang perlunya mekanisme yang justiciable menegakkan putusan MK belum mendapat perhatian negara.
  3. Mahkamah Konstitusi masih manjalankan praktik-praktik ‘menyimpang’ dalam bentuk ultra petita, ultra vires, dan inkonsisten dalam memutus obyek yang sama. Pada periode riset ini terdapat 1 putusan ultra petita, 15 norma baru yang diputus secara ultra vires, dan 3 isu konstitusional yang menggambarkan inkonsistensi MK.
  4. Mahkamah Konstitusi belum memiliki perangkat dalam bentuk dismissal prosedur yang efektif untuk memastikan hanya permohonan yang benar-benar berkualitas dan memenuhi syarat formil yang bisa diperiksa pada persidangan-persidangan berikutnya. Terdapat 41 putusan dengan amar Tidak Dapat Diterima, yang semestinya sejak awal sudah bisa diputus MK tanpa melalui proses persidangan berkali-kali. Dalam memutus permohonan yang tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah Konstitusi terlihat mundur dari periode tahun sebelumnya. Pada periode ini Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang permohonan dengan amar Tidak Dapat Diterima lebih dari 3 kali persidangan pada sebanyak 18 permohonan.
  5. Jumlah putusan gugur sebanyak 5 putusan dan 11 Ketetapan dikabulkannya penarikan kembali permohonan oleh Pemohon menunjukkan tingkat ketidakseriusan Pemohon dalam PUU di MK masih tinggi yakni 17% dari total jumlah putusan periode ini.
  6. Managemen waktu berperkara di Mahkamah Konstitusi masih menjadi tantangan serius bagi meningkatnya kualitas putusan dan kinerja MK. Dari 121 putusan, terdapat 38 putusan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Menunda perkara hanya akan mengundang potensi abusif pada diri Mahkamah, baik dari oknum hakim seperti Patrialis Akbar, maupun para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.
  7. Momentum prahara MK jilid II dengan aktor Patrialis Akbar yang tertangkap oleh KPK, belum mampu mendorong MK dan para pembentuk UU untuk memperkuat MK secara holistik dan menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Hanya pengisian hakim MK dan pengetatan sirkulasi/akses draft putusan yang diperbarui oleh MK. Sementara soal urgensi pengawasan eksternal, mendesain ulang sistem check and balances, dan pola rekrutmen hakim yang akuntabel, belum menjadi perhatian DPR dan presiden selaku pemegang otoritas legislasi.

F. REKOMENDASI KEBIJAKAN

  1. Mahkamah Konstitusi mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkarakter, sekaligus untuk memproteksi bias-bias dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang terjadi di luar persidangan, karena tugas MK adalah menegakkan keadilan konstitusional.
  2. DPR dan Presiden membentuk suatu perangkat dan mekanisme untuk memastikan implementasi putusan MK secara konsisten. Tanpa perangkat dan mekanisme kecenderungan ketidakpatuhan pada putusan MK akan terus meningkat dan merusak praktik ketatanegaraan Indonesia.
  3. Mahkamah Konstitusi secara terus menerus mengurangi praktik ultra petita dan ultra vires serta inkonsistensi dalam pengambilan keputusan.
  4. Mahkamah Konstitusi meningkatkan mekanisme dismissal prosedur sebagai instrumen untuk mencegah digunakannya MK sebagai exercise pencarian keadilan tanpa standar formil yang telah ditetapkan. Mekanisme ini juga memungkinkan MK menghemat waktu dan anggaran persidangan untuk perkara-perkara yang nyata-nyata tidak memiliki kualifikasi perkara konstitusional.
  5. Mahkamah Konstitusi dan/atau DPR dan presiden menyusun hukum acara khusus mengatur menagemen waktu persidangan untuk menghindari justice delayed justice denied.
  6. DPR dan Presiden memprakarsai revisi UU MK untuk mengatur pembatasan kewenangan absolut MK, desain check and balances, pengawasan eksternal, dan mekanisme rekrutmen hakim yang lebih akuntabel.[]

SETARA Institute, Jakarta 20 Agustus 2017

Narahubung:

  1. Inggrit Ifani, (Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute): 021-7208850/inggritifani@gmail.com
  2. Ismail Hasani, (Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Direktur Riset SETARA Institute): 081213931116

Selengkapnya silahkan download full reportnya: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017
dan tonton video konferensi pers laporan tersebut di sini

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*