Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial
Petugas kepolisian bersama warga membersihkan ban yang dibakar seusai aksi di Jl.Essau Sesa Manokwari, Papua Barat. Foto: Media Indonesia/ANTARA/Toyiban

Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial

DIREKTUR Eksekutif Setara Institue Ismail Hasani mengatakan aksi protes di Manokwari dan Jayapura, Senin (19/8), merupakan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan.

“Meski aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan,” kata Ismail melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional yang diperingati setiap 19 Agustus dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara.

“Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM,” ujar Ismail.

Aksi yang terjadi kemarin disinyalir sebagai buah dari adanya dugaan tindak kekerasan dan pemaksaan oleh masyarakat dan aparat di Kota Malang pada (15/8) lalu.

Diikuti pula dengan dugaan intimidasi di Surabaya melalui penyerbuan ke asrama papua oleh aparat kepolisian, TNI, Satpol PP dan Ormas dilanjutkan dengan penangkapan 43 mahasiswa Papua.

“Setara Institute mengecam tindakan kekerasan terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politik,” imbuh Ismail.

“Cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka,” sambungnya.

Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua, kata Ismail, menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua.

Untuk itu, Setara mendesak Kapolri Jenderal Polri Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidakberulangan (guarantees of non-repetition).

“Paralel dengan langkah itu, Kapolri juga memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pascaaksi massa,” tandas Ismail. (OL-2)

M Ilham Ramadhan Avisena
Sumber: mediaindonesia.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*