Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dengan Isu Penistaan Agama
Foto: berdikarionline

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dengan Isu Penistaan Agama

Kepolisian Resort (Polres) Karawang, pada 08 Juni 2017 menetapkan Aking Saputra, salah seorang direktur perusahaan swasta di Kota Karawang sebagai tersangka penistaan agama, yang dijerat dengan pasal 156, 156a KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan ancaman penjara 5-7 tahun. Penetapan tersangka terhadap Aking Saputra dilandaskan pada pelaporan elemen masyarakat dan ormas mengatasnamakan Forum Masyarakat Karawang atas pernyataan yang bersangkutan: “Apakah anak zaman sekarang tahu, bahwa banyak tokoh PKI adalah pemuka agama (tentunya mayoritas dari Islam).”

Sementara itu di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dr. Otto Rajasa telah divonis 6 tahun penjara dan telah ditahan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dakwaan yang sama yakni delik penistaan agama. Penetapan tersangka hingga vonis terhadap dr. Otto Rajasa didasari atas laporan MUI Balikpapan dikarenakan yang bersangkutan membuat postingan di media sosial yang mengkritisi aksi bela Islam 212 beberapa waktu lalu.  Kasus yang menjadi pangkal masalah adalah statusnya FB yang mengatakan: ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah, cukup di Jakarta saja. Ia menyebut ibadah haji tersebut merupakan paket hemat. Masjid Istiqlal menurutnya mewakili Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan sebagai aksi long march Istana Presiden – Istiqlal, lempar jumroh bisa diwakili melempar lukisan Ahok, hingga mencium hajar aswad disimbolkan dengan mencium mobil Habib Rizieq.

Penetapan tersangka terhadap Aking Saputra oleh Polresta Karawang dan vonis dan penahanan terhadap dr. Otto Rajasa di Balikpapan serta praktik-praktik persekusi yang terjadi hari-hari terakhir ini kian menegaskan bahwa aparat kepolisian di tingkat daerah seringkali kalah oleh desakan massa (political mob) yang mengatasnamakan pembela agama. SETARA Institute menyatakan sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kapolri menegur dan/atau menindak tegas aparat Kepolisian di daerah-daerah yang seringkali kalah dan tunduk atas tekanan masa intoleran, sehingga terlalu mudah menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kedua, menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap setiap warga Negara hanya karena perbedaan pemahaman (tafsir) atas satu agama. Aparan penegak hukum tidak mudah menyatakan pemahahaman seseorang sebagai salah atau benar hanya karena didukung oleh mainstream. Sebab masalah tafsir agama merupakan forum internum umat beragama.

Ketiga, mendesak pemerintah pusat (DPR-RI dan Presiden) agar segera mencabut UU penodaan agama dan undang-undang lainnya yang pada sifatnya dapat mengkriminalisasi warga Negara hanya karena perbedaan tafsir dan mengkritisi satu agama. Hal ini disebabkan UU tersebut telah banyak memakan korban masyarakat hanya persoalan perasaan tidak nyaman dari kalangan intoleran.

Kontak Person:
Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 0811819174
Sudarto (Peneliti SETARA Institute): 0813 6309 7448

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*