HAK ATAS PERUMAHAN, <i>Holding Company</i> BUMN Perumahan Diapresiasi

HAK ATAS PERUMAHAN, Holding Company BUMN Perumahan Diapresiasi

Siaran Pers, 24 Juni 2016

Wacana pemerintah untuk membuat holding company BUMN perumahan patut diapresiasi sebagai langkah memenuhi persediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BUMN yang ditargetkan terbentuk pada Juli 2016 tersebut akan menjadi penggerak dan pendorong pebisnis properti agar melirik pasar rumah sederhana dan menengah. Selama ini para pengembang swasta besar dominan bergerak di sektor hunian mewah karena laba yang melimpah,akibatnya harga rumah yang tersedia semakin tidak terjangkau.

Holding BUMN perumahan sesuai dengan Perpres No. 83/2015 ini bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang program pembangunan nasional, khususnya di bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta rumah susun. BUMN ini hanya akan mengalokasikan modalnya untuk membangun rumah sederhana yang dijual dengan harga subsidi sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat kecil. Keberadaan BUMN ini dapat bersinergi dengan program baru pemerintah dalam rangka pemenuhan hak atas perumahan melaluiTabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).Namun, ada beberapa hal yang luput dari perhatian pemerintah yang dapat membuat program ini gagal. Pemerintah tidak memperhatikan masalah ketersediaan lahan untuk dibangun perumahan. Pasalnya holding BUMN ini berdasarkan PP 83/2015 dapat melakukan pengadaan tanah, namun pengadaannya harus berpacu pada UU 2/12 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam UU tersebut, pengadaan tanah untuk perumahan hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun sewa.

Sedangkan holding BUMN perumahan ini ditujukan untuk membangun rumah susun umum sewa beli, rumah susun umum sewa, rumah susun milik, rumah susun khusus, rumah tunggal, dan rumah deret, yang skema penyediaan lahan harus dilakukan adalah melalui izin lokasi, bukan penetapan lokasi yang notabenenya lebih mudah. Apalagi sebagian lahan di Indonesia sudah dikuasai oleh pengembang swasta raksasa yang memiliki land bank ratusan bahkan ribuan hektar. Artinya, ada potensi target pengadaan tanah bagi holding BUMN Perumahan tidak dapat dipenuhi. Ditambah lagi rancangan norma yang ada dalam RUU Pertanahan (saat ini sedang dibahas DPR) tidak menyediakan mekanisme pelepasan lahan bagi subjek hukum yang menguasai lahan melebihi batas maksimal. Lahan akan tetap terkunci dengan harga yang tinggi sehingga akan menghambat pembangunan perumahan seperti yang dicita-citakan dari terbentuknya holding company BUMN perumahan ini.

Menjawab permasalahan hak atas perumahan, pemerintah seharusnya juga melihat permasalahan secara komprehensif dari berbagai sudut peraturan perundang-undangan khususnya di bidang agraria. Terobosan apapun dibidang perumahan, tidak akan berhasil selama persoalan penguasaan tanah tanpa batas tidak pernah ditata. Pemerintah harus mampu mengambil alih kontrol harga lahan dari pengembang swasta besar untuk menyelamatkan hak atas perumahan bagi seluruh rakyat melalui reformasi agraria yang tepat sebagaimana dalam RUU Pertanahan. Problem utama hak atas perumahan adalah akses dan harga tanah yang dikontrol oleh swasta.

Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM, Setara Institute. (08567333975)

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*