GAGASAN DESAIN PERADILAN PILKADA:  PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK PERADILAN PILKADA SERENTAK 2015

GAGASAN DESAIN PERADILAN PILKADA: PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK PERADILAN PILKADA SERENTAK 2015

SETARA Institute, 15 Maret 2016

  1. Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab pertanyaan apakah UU Pilkada dan sistem peradilan perselisihan hasil pilkada kondusif bagi terpenuhinya keadilan elektoral? Bagaimana desain awal peradilan pilkada yang kompatibel bagi demokrasi Indonesia? Apa pembelajaran yang bisa diperoleh dari praktik peradilan pilkada serentak tahap I?
  2. Mengacu pada pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, studi ini menunjukkan, pertama, bahwa sistem peradilan pilkada sebagaimana dalam UU 8/2015 tentang Pilkada belum kondusif bagi terwujudnya pilkada yang berintegritas dan belum mendukung pemenuhan keadilan elektoral disebabkan karena:
  3. ambang batas/selisih suara maksimal dapat diterimanya permohonan gugatan sengketa hasil pilkada ke MK tidak menciptakan keadilan pemilihan / electoral justice dalam desain penyelesaian sengketa hasil pilkada serentak. Ambang batas/selisih suara maksimal yang dikategorisasi berdasar jumlah penduduk masing-masing wilayah, menutup kemungkinan dapat diterimanya permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK.
  4. adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan dan mengimplementasikan pasal 158 dalam PMK-nya, memperjelas bahwa rumusan pasal UU Pilkada harus mengandung kepastian hukum. Pasal 158, telah memberi kesempatan pada MK untuk menafsirkan berdasarkan pertimbangan hukumnya berbeda dari paradigma “selisih suara” yang dimaksudkan oleh pembentuk UU.
  5. Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada 2015 telah berpedoman pada hukum acara secara rigid/kaku. Mengabaikan aspek-aspek keadilan substantif, termasuk dengan tidak menjadikan fakta pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sebagai variabel dalam memeriksa perkara.
  6. penyelesaian sengketa Pilkada yang tersegmentasi ke banyak lembaga, telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Apalagi tidak ada batas waktu yang jelas dalam penanganan berbagai laporan kecurangan pilkada ataupun sengketa administrasi ke PT-TUN. Berbagai laporan pelanggaran pada akhirnya, terbelah dan diadili berdasar kewenangan lembaga. Sehingga, tidak ada pendalaman laporan untuk mencari kebenaran materil secara menyeluruh / komprehensif.
  7. Karena ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, hingga laporan ini disusun, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan “tidak dapat diterima” / niet ontvankelijk verklaard sebanyak 136 perkara/putusan dari total 151 permohonan. Dari 136 perkara, sebanyak 97 permohonan dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 158 UU 8/2015; sebanyak 34 permohonan “tidak dapat diterima” karena daluarsa sebagaimana diatur oleh Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, sebanyak 3 permohonan “salah menentukan objek” (error in objecto), dan sisanya, 2 permohonan “tidak dapat diterima” karena Mahkamah tidak berwenang.

Sementara, 15 permohonan lainnya, terdiri dari 5 permohonan ditarik kembali, 2 permohonan belum ada putusan sela (dismisal), sisanya 8 permohonan telah diperiksa hingga pokok perkara. Dari 8 permohonan tersebut, 3 permohonan diantaranya ditolak dan 5 permohonan belum ada putusan akhir. Dengan kata lain, hingga laporan ini ditulis, MK sesungguhnya hanya memeriksa 8 permohonan yang masuk sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara

  1. Temuan kedua, dari pembelajaran praktik peradilan pilkada serentak tahap I 2015 lalu, desain peradilan pilkada yang tersegmentasi telah menjauhkan akses keadilan elektoral dan tidak kompatibel dengan demokrasi di Indonesia. Ketidakterpaduan praktik peradilan pilkada untuk berbagai jenis perkara hukum: pidana, administrasi, etika, dan sengketa hasil telah menjadikan praktik peradilan pilkada sebagai rutinitas demokrasi yang tidak berguna. Impunitas pelanggaran pidana pilkada yang semestinya menjadi variabel keadilan elektoral gagal berkontribusi memperkuat kualitas pilkada. Ke depan, desain peradilan pilkada terpadu dalam satu wadah di Mahkamah Agung perlu segera dirancang untuk memastikan integritas pilkada yang berkeadilan.
  2. Temuan ketiga, banyaknya pengujian norma UU Pilkada menunjukkan kualitas UU Pilkada tidak memenuhi aspirasi semua pihak dan disusun sarat kepentingan politik. Karena itu momentum revisi UU Pilkada harus dijadikan kesempatan untuk memperbaiki seluruh norma-norma yang dianggap tidak berkesesuaian dengan Konstitusi RI dan mengandung muatan pelanggaran hak konstitusional warga. Studi ini meyakinkan pembentuk UU untuk patuh pada konstitusi dengan menjadi putusan-putusan uji materiil UU Pilkada sebagai acuan dalam revisi UU.

Laporan ini merekomendasikan:

  1. Dalam jangka pendek, pemerintah dan DPR harus mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 158 UU Pilkada yang telah menjadi penyebab tidak terpenuhinya keadilan elektoral. Pembentuk UU dapat memperluas syarat selisih maksimal/ ambang batas pengujian dan mengadopsi variabel TSM sebagai penentu substantif dapat tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada diperiksa.
  2. Pembentuk UU harus mengadopsi prinsip nunc pro tunc sebagai bentuk upaya memastikan keadilan elektoral tetap bisa diakses, meskipun permohonan perselisihan telah melewati batas waktu yang ditentukan.
  3. DPR dan Pemerintah harus memastikan pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK tidak lagi dipungut menjadi norma baru dalam revisi UU Pilkada, seperti inkonstitusionalitas norma tentang keharusan mundur bagi pejabat negara/anggota parlemen/BUMN/PNS saat memutuskan maju dalam Pilkada.
  4. DPR dan Pemerintah dapat mengubah pasal-pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) untuk mendukung sistem peradilan pilkada yang berintegritas.
  5. Dalam waktu menengah, DPR dan Pemerintah harus segera menyusun prakarsa pembentukan peradilan pilkada terpadu, tanpa harus menunggu tahun 2027. Pembentukan peradilan khusus pilkada yang terintegrasi dalam satu sistem peradilan, merupakan kebutuhan dalam perkembangan demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung. Peradilan Pilkada Terpadu harus dibuat dalam satu atap, yakni di Mahkamah Agung dengan kewenangan mengadili pidana pilkada, sengketa administrasi, dan sengketa hasil dengan siklus yang linier dan saling mempengaruhi. Sementara untuk pelanggaran etika, tetap bisa dipertahankan di DKPP.

Download Laporan Studi – Gagasan Desain Penyelesaian Pilkada – SETARA Institute

Kontak Person:

  • Inggrit Ifani, Peneliti Hukum dan Konstitusi, Setara Institute: 0812 8180 3303
  • Ismail Hasani, Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Riset Setara Institute: 08111 88 4787

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*