Postingan “Siaran Pers” atau “Press Release” yang dirilis oleh SETARA Institute dari waktu ke waktu. Kedepannya, daftar postingan ini juga akan di update secara berkala.
- Setara: Kelompok Kecil Tapi Kuat Kerap Langgar Kebebasan Beragama
- MK Lemahkan Kualitas Demokrasi Konstitusional
- Antusiasme Politisi Menjadi Hakim Konstitusi
- SETARA Institute Lemparkan Gagasan ‘Rumah Pancasila’
- Konferensi Mahkamah Konstitusi RI
- Ini Rekomendasi SETARA Institute Untuk MK
- Putusan UU Pilpres : MK Berpolitik!
- Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia
- Apa Yang Mau Dibela? Siapa Yang Dibela?
- Bupati Sapriadi Prakarsai Pelanggaran HAM
- Revisi Aturan Tata Kelola Pendirian Rumah Ibadah
- Perluasan Peran TNI dan Supremasi Militer Atas Sipil
- Tantangan Perwujudan Akuntabilitas Sosial Pembangunan Desa
- Kabut Asap dan Urgensi Adopsi United Nations Guiding Principles (UNGP) Dalam Hukum Indonesia
- Akuntabilitas Implementasi SE (Surat Edaran) Kapolri Tentang Ujaran Kebencian
- Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin
- Darurat Keadilan Pilkada, MK Perlu Terobosan Baru!
- Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!
- Menagih Janji Jokowi
- Negara Wajib Melindungi Pengikut Gafatar
- Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme
- Kematian Siyono, Polisi Sebaiknya Lakukan Otopsi!
- Gagasan Desain Peradilan Pilkada: Pembelajaran Dari Praktik Peradilan Pilkada Serentak 2015
- SKB Gafatar : Pelembagaan Diskriminasi Terhadap Gafatar Oleh Pemerintah
- Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat
- Ancaman Deportasi DICaprio
- Korupsi Raperda Reklamasi, Izin APLN Harus Ditinjau Ulang!
- Siaran Pers Tentang Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri Jakarta & bandung Raya
- Pembatalan Perda Bermasalah : Adakah Perda Intoleran dan Diskriminatif juga Dibatalkan?
- Strict Liability dan Ungkap Nama Korporasi Guna Menghentikan Kebakaran Lahan di Indonesia
- HAK ATAS PERUMAHAN, Holding Company BUMN Perumahan Diapresiasi
- Putusan IPT dapat memperluas Dukungan Internasional atas Penyelesaian Pelanggaran HAM 1965
- Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Januari-Juni 2016
- Pidanakan Meliana, Polres Tanjungbalai Keliru Tegakkan Hukum
- Pembubaran Komunitas Perpustakaan Jalanan, TNI Bertindak di Luar Batas
- Percobaan bom bunuh diri : Virus Radikal dan Terorisme menyusup ke Generasi Muda
- Tentang Al Maidah 51, MUI Berpolitik : Negara Wajib Wajib Tegakkan Konstitusi
- Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi
- Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Jokowi Harus Menuntaskan Kasus Munir
- PETISI BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN JAKARTA DAN INDONESIA!
- Indikasi Genosida atas Rohingnya, Pemerintah Republik Indonesia Harus Ambil Prakarsa Nyata
- MERAWAT KEMAJEMUKAN, MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI KITA
- Pernyataan Pers Terkait Surat Keputusan Walikota Banjar Tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar
- Kontroversi Kericuhan GMBI dan FPI
- Menjerat Ade Armando, Polisi Bungkam Kebebasan Berpikir
- Suap Hakim MK, Legitimasi Putusan MK Dipertaruhkan
- Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2016
- Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
- Seruan Pilkada Damai, Berkualitas, dan Berintegritas
- Ambiguitas Politik HAM di Papua
- Spanduk Berisi Pesan Kebencian, Setara: Itu Bentuk Intoleransi Kepada Masyarakat
- Status Quo Terhadap 3 Gereja Di Griya Parung Panjang
- Kasus Penolakan Pembakaran Mayat bagi Komunitas Keturunan Tionghoa di Padang
- Mendukung Ketegasan Walikota Bekasi dalam Mempertahankan IMB Gereja Santa Clara
- Siraman Air Keras Terhadap Novel Adalah Bentuk Teror Biadab
- Tamasya Al Maidah Dalam Bentuk Pengerahan Massa Ke TPS
- Seruan Pilkada Damai dan Berintegritas
- Tuntutan Kasus Ahok: Hukum sebagai Alat Politik
- Stop Syiar Kebencian di Mimbar Agama
- HTI Dapat Dibekukan dengan Proses Yudisial yang Akuntabel
- Vonis Terhadap Basuki Merupakan Kasus Penodaan Agama ke-97
- Polisi Menjadi Target Utama Kelompok Teroris
- Sistem Peradilan Pidana Tidak Boleh Dirubah dalam RUU Antiterorisme
- Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Menunjukkan a historis dengan Regulasi TNI
- Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dengan Isu Penistaan Agama
- Komentar Pers SETARA Institute Terkait Aksi Terorisme di Mapolda Sumatera Utara
- Sikapi Laporan “Ndeso” Kaesang, Langkah Polri Sudah Tepat
- Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme
- Hendardi: Perppu Langsung Berlaku Tanpa Memperoleh Persetujuan DPR
- Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel
- Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017
- Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa
- Hindari Stigmatisasi Sesat dalam Penegakan Hukum Pengikut Syiah di Halmahera Selatan
- Sudah Saatnya Ada Film Baru Mengenai Peristiwa 1965
- Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Langgar UU 34/2004
- Polisi Antidemokrasi, Berpolitik Membela Stigma Anti-PKI
- Tiga Tahun Jokowi-JK, Intoleransi Terus Marak
- INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2017
- Tindak Pelaku Sweeping di Pamekasan Madura
- Tangani Kasus Penganiayaan KH Umar Basri Secara Komprehensif dan Segera
- Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!
- Pilkada Tanpa SARA
- Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah!
- Proses Legislasi Ekslusif Bukti RUU MD3 untuk Kepentingan Pribadi Anggota DPR
- Mengecam Tindakan Pembubaran Kebaktian HKBP Oleh FKOI Pasaman Barat
- Publik Mesti Berperan Menumpas Hoax dan Ujaran Kebencian Berbasis SARA
- Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan
- Demo FPI atas TEMPO Intimidasi terhadap Pers
- Wahai Hakim MK yang Mulia, Selamatkan Integritas Mahkamah Konstitusi
- Puisi Sukmawati yang Memuat Kata ‘Azan’ dan ‘Cadar’ Menjadi Kontroversi
- Penegakan Hukum Menyangkut Saracen dan MCA Tidak Serius!
- Waspadai Kesepakatan Tertutup Pembahasan RUU Terorisme
- Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat
- Intimidasi Atas Pilihan yang Berbeda adalah Kemunduran Demokrasi
- Catatan Kritis untuk Peristiwa Unras Buruh di Pertigaan UIN Yogya
- Evaluasi Sistem Penjara Napiter
- SETARA Institute Mengutuk Keras Aksi Terorisme ke Gereja di Surabaya
- Stop Persekusi Terhadap Ahmadiyah, Jangan Biarkan Bibit Terorisme Menyebar di Tengah Masyarakat
- Politisasi SARA dalam Pilkada Serentak 2018
- Optimalkan Peran Masyarakat dan FKPT untuk Pencegahan Teror
- Pengadilan Tidak boleh Tunduk pada Tekanan Kelompok Intoleran
- Pesan Politik Elektoral Pidato Jokowi
- Peradilan atas Meiliana Merusak Integritas Lembaga Peradilan
- Pernyataan Presiden Jokowi Bisa Mengingatkan Publik Terkait Dwi Fungsi TNI/Polri
- Kelompok Masyarakat Diharapkan Memilih Diksi Kampanye yang Tidak Memperkuat Kebencian
- Soal Ratna Sarumpaet, Pemeriksaan M. Amien Rais adalah Proses Hukum Biasa
- Antisipasi Gangguan Kelompok Konservatif!