Press Release

Postingan “Siaran Pers” atau “Press Release” yang dirilis oleh SETARA Institute dari waktu ke waktu. Kedepannya, daftar postingan ini juga akan di update secara berkala.

  1. Setara: Kelompok Kecil Tapi Kuat Kerap Langgar Kebebasan Beragama
  2. MK Lemahkan Kualitas Demokrasi Konstitusional
  3. Antusiasme Politisi Menjadi Hakim Konstitusi
  4. SETARA Institute Lemparkan Gagasan ‘Rumah Pancasila’
  5. Konferensi Mahkamah Konstitusi RI
  6. Ini Rekomendasi SETARA Institute Untuk MK
  7. Putusan UU Pilpres : MK Berpolitik!
  8. Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia
  9. Apa Yang Mau Dibela? Siapa Yang Dibela?
  10. Bupati Sapriadi Prakarsai Pelanggaran HAM
  11. Revisi Aturan Tata Kelola Pendirian Rumah Ibadah
  12. Perluasan Peran TNI dan Supremasi Militer Atas Sipil
  13. Tantangan Perwujudan Akuntabilitas Sosial Pembangunan Desa
  14. Kabut Asap dan Urgensi Adopsi United Nations Guiding Principles (UNGP) Dalam Hukum Indonesia
  15. Akuntabilitas Implementasi SE (Surat Edaran) Kapolri Tentang Ujaran Kebencian
  16. Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin
  17. Darurat Keadilan Pilkada, MK Perlu Terobosan Baru!
  18. Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!
  19. Menagih Janji Jokowi
  20. Negara Wajib Melindungi Pengikut Gafatar
  21. Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme
  22. Kematian Siyono, Polisi Sebaiknya Lakukan Otopsi!
  23. Gagasan Desain Peradilan Pilkada: Pembelajaran Dari Praktik Peradilan Pilkada Serentak 2015
  24. SKB Gafatar : Pelembagaan Diskriminasi Terhadap Gafatar Oleh Pemerintah
  25. Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat
  26. Ancaman Deportasi DICaprio
  27. Korupsi Raperda Reklamasi, Izin APLN Harus Ditinjau Ulang!
  28. Siaran Pers Tentang Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri Jakarta & bandung Raya
  29. Pembatalan Perda Bermasalah : Adakah Perda Intoleran dan Diskriminatif juga Dibatalkan?
  30. Strict Liability dan Ungkap Nama Korporasi Guna Menghentikan Kebakaran Lahan di Indonesia
  31. HAK ATAS PERUMAHAN, Holding Company BUMN Perumahan Diapresiasi
  32. Putusan IPT dapat memperluas Dukungan Internasional atas Penyelesaian Pelanggaran HAM 1965
  33. Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Januari-Juni 2016
  34. Pidanakan Meliana, Polres Tanjungbalai Keliru Tegakkan Hukum
  35. Pembubaran Komunitas Perpustakaan Jalanan, TNI Bertindak di Luar Batas
  36. Percobaan bom bunuh diri : Virus Radikal dan Terorisme menyusup ke Generasi Muda
  37. Tentang Al Maidah 51, MUI Berpolitik : Negara Wajib Wajib Tegakkan Konstitusi
  38. Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi
  39. Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
  40. Jokowi Harus Menuntaskan Kasus Munir
  41. PETISI BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN JAKARTA DAN INDONESIA!
  42. Indikasi Genosida atas Rohingnya, Pemerintah Republik Indonesia Harus Ambil Prakarsa Nyata
  43. MERAWAT KEMAJEMUKAN, MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI KITA
  44. Pernyataan Pers Terkait Surat Keputusan Walikota Banjar Tentang Pembekuan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar
  45. Kontroversi Kericuhan GMBI dan FPI
  46. Menjerat Ade Armando, Polisi Bungkam Kebebasan Berpikir
  47. Suap Hakim MK, Legitimasi Putusan MK Dipertaruhkan
  48. Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2016
  49. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
  50. Seruan Pilkada Damai, Berkualitas, dan Berintegritas
  51. Ambiguitas Politik HAM di Papua
  52. Spanduk Berisi Pesan Kebencian, Setara: Itu Bentuk Intoleransi Kepada Masyarakat
  53. Status Quo Terhadap 3 Gereja Di Griya Parung Panjang
  54. Kasus Penolakan Pembakaran Mayat bagi Komunitas Keturunan Tionghoa di Padang
  55. Mendukung Ketegasan Walikota Bekasi dalam Mempertahankan IMB Gereja Santa Clara
  56. Siraman Air Keras Terhadap Novel Adalah Bentuk Teror Biadab
  57. Tamasya Al Maidah Dalam Bentuk Pengerahan Massa Ke TPS
  58. Seruan Pilkada Damai dan Berintegritas
  59. Tuntutan Kasus Ahok: Hukum sebagai Alat Politik
  60. Stop Syiar Kebencian di Mimbar Agama
  61. HTI Dapat Dibekukan dengan Proses Yudisial yang Akuntabel
  62. Vonis Terhadap Basuki Merupakan Kasus Penodaan Agama ke-97
  63. Polisi Menjadi Target Utama Kelompok Teroris
  64. Sistem Peradilan Pidana Tidak Boleh Dirubah dalam RUU Antiterorisme
  65. Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Menunjukkan a historis dengan Regulasi TNI
  66. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dengan Isu Penistaan Agama
  67. Komentar Pers SETARA Institute Terkait Aksi Terorisme di Mapolda Sumatera Utara
  68. Sikapi Laporan “Ndeso” Kaesang, Langkah Polri Sudah Tepat
  69. Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme
  70. Hendardi: Perppu Langsung Berlaku Tanpa Memperoleh Persetujuan DPR
  71. Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel
  72. Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017
  73. Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa
  74. Hindari Stigmatisasi Sesat dalam Penegakan Hukum Pengikut Syiah di Halmahera Selatan
  75. Sudah Saatnya Ada Film Baru Mengenai Peristiwa 1965
  76. Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Langgar UU 34/2004
  77. Polisi Antidemokrasi, Berpolitik Membela Stigma Anti-PKI
  78. Tiga Tahun Jokowi-JK, Intoleransi Terus Marak
  79. INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2017
  80. Tindak Pelaku Sweeping di Pamekasan Madura
  81. Tangani Kasus Penganiayaan KH Umar Basri Secara Komprehensif dan Segera
  82. Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!
  83. Pilkada Tanpa SARA
  84. Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah!
  85. Proses Legislasi Ekslusif Bukti RUU MD3 untuk Kepentingan Pribadi Anggota DPR
  86. Mengecam Tindakan Pembubaran Kebaktian HKBP Oleh FKOI Pasaman Barat
  87. Publik Mesti Berperan Menumpas Hoax dan Ujaran Kebencian Berbasis SARA
  88. Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan
  89. Demo FPI atas TEMPO Intimidasi terhadap Pers
  90. Wahai Hakim MK yang Mulia, Selamatkan Integritas Mahkamah Konstitusi
  91. Puisi Sukmawati yang Memuat Kata ‘Azan’ dan ‘Cadar’ Menjadi Kontroversi
  92. Penegakan Hukum Menyangkut Saracen dan MCA Tidak Serius!
  93. Waspadai Kesepakatan Tertutup Pembahasan RUU Terorisme
  94. Jangan Pasung Kebebasan Berpendapat
  95. Intimidasi Atas Pilihan yang Berbeda adalah Kemunduran Demokrasi
  96. Catatan Kritis untuk Peristiwa Unras Buruh di Pertigaan UIN Yogya
  97. Evaluasi Sistem Penjara Napiter
  98. SETARA Institute Mengutuk Keras Aksi Terorisme ke Gereja di Surabaya
  99. Stop Persekusi Terhadap Ahmadiyah, Jangan Biarkan Bibit Terorisme Menyebar di Tengah Masyarakat
  100. Politisasi SARA dalam Pilkada Serentak 2018
  101. Optimalkan Peran Masyarakat dan FKPT untuk Pencegahan Teror
  102. Pengadilan Tidak boleh Tunduk pada Tekanan Kelompok Intoleran
  103. Pesan Politik Elektoral Pidato Jokowi
  104. Peradilan atas Meiliana Merusak Integritas Lembaga Peradilan
  105. Pernyataan Presiden Jokowi Bisa Mengingatkan Publik Terkait Dwi Fungsi TNI/Polri
  106. Kelompok Masyarakat Diharapkan Memilih Diksi Kampanye yang Tidak Memperkuat Kebencian
  107. Soal Ratna Sarumpaet, Pemeriksaan M. Amien Rais adalah Proses Hukum Biasa
  108. Antisipasi Gangguan Kelompok Konservatif!