Bukan Tokoh Independen tapi Lingkaran SBY

Jakarta, 24/09/2009

Penunjukkan dan kesediaan Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis menjadi Tim Perumus Plt. Pimpinan KPK merupakan salah satu cara untuk memperlemah gerakan pro demokrasi yang selama ini giat melakukan penolakan atas terbitnya Perppu Plt.

Pimpinan KPK. Kedua tokoh di atas, oleh SBY, dianggap mampu menjadi jembatan dengan elemen masyarakat sipil untuk memuluskan Perppu dan melembagakan intervensi Presiden ke tubuh KPK. Tapi SBY justru keliru, kalau menganggap kedua tokoh ini akan dipersepsi oleh publik sebagai tokoh independen.

“Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis adalah para pendukung SBY. Jadi tidak bisa mereka dipandang sebagai tokoh independen. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kepedulian tinggi, tapi tetap tidak bisa menjawan keraguan publik karena mereka adalah lingkaran dalam SBY.” Tidak bisa cara-cara semacam ini digunakan sebagai alat memperlemah gerakan demokrasi.

Jalan berputar SBY menjawab kritik masyarakat atas Perppu, semakin menunjukkan bahwa landasan hukum yang akan dipilih dan mekanisme penanganan ‘krisis’ KPK kehilangan rasionalitas dan justifikasi yuridisnya. Yang dominan adalah aroma kepentingan politiknya.

SETARA Institute menghimbau masyarakat sipil yang menolak terbitnya Perppu untuk menolak rencana undangan pertemuan konsultasi yang akan diadakan oleh Tim Lima. “Prinsip demokrasi tidak bisa dinegosiasikan”.

Untuk keterangan lebih lanjut, kontak:
Hendardi, Ketua (0811170944)
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua (0811819174)
Ismail Hasani, Manager Program (08111884787)