laporan Tematik

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

Cover2

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »

KONDISI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Cover3_a

KATE PENGANTAR Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk “Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan BEragama/Berkeyakinan. Studi ... Read More »

Security & Protection of Ahmadiyya in Indonesia

Foto: SETARA Institute

Introduction Although six religions are officially recognized in Indonesia, there are hundreds of religions and beliefs in across the country. Some of these are local or mystical beliefs, but there are also other religious groups like Gafatar, Shia and Ahmadiyya Muslims. Intolerance towards these minority groups is on the rise. According to research by Setara Institute, in 2016 there were ... Read More »

GAGASAN DESAIN PERADILAN PILKADA: PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK PERADILAN PILKADA SERENTAK 2015

COVERAGE

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Tantangan Peradilan Pilkada Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral

Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.


Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at uijquery.org Port 80