Publikasi Terbaru

DAMPAK PRODUK HUKUM DAERAH DISKRIMINATIF TERHADAP AKSES PELAYANAN PUBLIK

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »

INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2018

IKT 2018

A. Tentang Laporan IKT 2018 Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membinadan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafimasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2). Selain itu, pemerintah daerah, khususnya kota yang heterogenitas sosiokulturalnya lebih tinggi dibandingkan kabupaten, merupakan ... Read More »

Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2018

Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakin di Indonesia Tahun 2018. (Foto: SETARA Institute)

Ringkasan Eksekutif Jakarta, 20Agustus 2018 LATAR BELAKANG DAN METODE Laporan tengah tahun 2018 mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yang diproduksi oleh SETARA Institute ini dimaksudkan untuk memberikan catatan atas kondisi aktual KBB. Hari-hari ini menjadi menarik untuk menyampaikan progress data yang dihimpun oleh pemantau SETARA Institute mengingat nuansa kemerdekaan sedang melingkupi segenap penjuru nusantara. Saat pekik ‘Merdeka!’ berkumandang dimana-mana, inilah ... Read More »

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER

Cover7

PENGANTAR Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip rule of law merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip rule of law adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undangundang ... Read More »

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

Cover2

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »