Press Release

Hindari Stigmatisasi Sesat dalam Penegakan Hukum Pengikut Syiah di Halmahera Selatan

Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri (kiri). Foto: Polri.go.id/tirto.id

Pada 5 September 2017, telah terjadi penangkapan terhadap 17 orang pengikut Syiah di Halmahera Selatan. Penangkapan tersebut diduga karena mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang warga Goro-Goro bernama Musrin Jamaludin. Jika benar 17 orang dimaksud telah melakukan pengeroyokan, hal itu merupakan peristiwa kriminal biasa yang harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, kepolisian harus memperhatikan ... Read More »

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

(Dari kiri ke kanan) Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Inggrit Ifani, dan Divisi Publikasi dan Partisipasi Publik Asfin Situmorang dalam Konferensi Pers SETARA Institute mengenai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Selama Agustus 2016-Agustus 2017 yang diselenggarakan pada hari Minggu (20/8/2017), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: SETARA Institute

Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »

Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa

DIDAKWA PENODAAN: Terdakwa dr Otto Rajasa (baju putih) mengusap keringat ketika mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, kemarin (23/5) pagi. Sidang kedua ini ramai dihadiri beberapa warga yang sebelumnya merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti sidang akibat kesalahan jadwal. Foto: balikpapan.prokal.co

Melalui persidangan 26 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Aminuddin, S.H., M.H. memvonis dr. Otto Rajasa dengan 2 (dua) tahun hukuman penjara dan denda 50 juta rupiah atau diganti 1 bulan kurungan penjara, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda yang dituntutkan. Dr. Otto Rajasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat [2] jo Pasal 45 ... Read More »

Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap demokrasi dan HAM jika Perppu tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan ... Read More »

Hendardi: Perppu Langsung Berlaku Tanpa Memperoleh Persetujuan DPR

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas. Secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. 2. Perihal keabsahan ... Read More »