Press Release

Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme

terorism

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Negara Wajib Melindungi Pengikut Gafatar

Pembakaran pemukiman Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat 
Foto : nasional.news.viva.co.id

Jakarta, 20/1/2016 Amuk massa dan pembakaran pemukiman pengikut Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat merupakan dampak dari pernyataan pejoratif, stereotip, dan kebencian yang menganggap Gafatar adalah aliran sesat. Selain dibangun atas dasar persepsi dan pernyataan ketidaksetujuan secara terbuka, pernyataan sesat juga kemudian diikuti dengan penindakan-penindakan oleh beberapa pemerintah daerah. Penyesatan tanpa proses pemeriksaan yang fair dan akuntabel yang dilakukan oleh Majelis ... Read More »

Menagih Janji Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat Peringatan Hari HAM se-dunia 2015
Sumber : news.liputan6.com

Janji Jokowi yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019 terkait pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, belum menunjukkan bukti kinerja yang memuaskan. Selain gagasan dalam Nawacita itu gagal diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 juga gagal diterjemahkan oleh menteri-menteri Kabinet Kerja. Janji perubahan dan politik harapan (politic of hope) telah dinyatakan oleh Jokowi kepada publik melalui Nawa Cita, bertolak belakang ... Read More »

Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!

MK

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »

Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin

Sumber : Indonesia.ucanews.com

Setara Institute, 11 November 2015 Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, ... Read More »