Press Release

PETISI BERSAMA TOKOH DAN MASYARAKAT SIPIL UNTUK PERDAMAIAN JAKARTA DAN INDONESIA!

CxgSDJEXNtnILcm-800x450-noPad

Jakarta, 1 November 2016 Pada 15 Februari 2017 Pilkada serentak akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pilkada adalah proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilkada sejatinya adalah proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Pilkada seperti proses politik lainnya, sedapat mungkin ... Read More »

Jokowi Harus Menuntaskan Kasus Munir

Sumber : Nasional.tempo.co

Mantan Presiden SBY telah angkat bicara mengenai keberadaan 6 dokumen asli laporan TPF Munir, meski tidak menjawab teka-teki dimana sebenarnya keberadaan dokumen tersebut. Hanya SBY menjanjikan akan menyerahkan copy salinan laporan tersebut ke pemerintah sembari mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuatu yang tidak diselesaikannya ketika masih menjabat sebagai Presiden. Ibarat permainan sepak bola, kini bola ... Read More »

Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sumber : Postmetro.info

Catatan evaluasi 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada bidang hukum dan hak asasi manusia merupakan ringkasan pembacaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute terhadap seluruh janji, komitmen, dan rencana yang tertuang dalam Nawacita Jokowi-JK, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan realisasi capaian dua tahun dari institusi-institusi bidang hukum yang berada di bawah kendali kekuasaan ... Read More »

Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi

Kunjungan PResiden Jokowi ke Papua
Sumber : Tempo.com

Pendahuluan Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek. Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi ... Read More »

Tentang Al Maidah 51, MUI Berpolitik : Negara Wajib Wajib Tegakkan Konstitusi

Ilustrasi

Jakarta, 12/10/2016 Larangan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas dan alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Bentuk kampanye SARA adalah menggunakan isu SARA sebagai cara untuk menghimpun dukungan politik atau menundukkan lawan politik dalam sebuah kontestasi. Apa yang disampaikan ... Read More »