Press Release

Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat

Sumber : Tempo.co
Demonstrasi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Jakarta, 29 Maret 2016 Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) semula membawa harapan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena Jokowi berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan tersebut semakin menguat ketika Menkopolhukam dan Jaksa Agung mengambil prakarsa untuk memulai membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, prakarsa itu menyimpang dari niat Jokowi yang tertuang ... Read More »

SKB Gafatar : Pelembagaan Diskriminasi terhadap Gafatar oleh Pemerintah

gafatar

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 terkait Gafatar merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara yang pernah mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pelembagaan diskriminasi adalah pembakuan pembedaan terhadap warga negara karena memiliki perbedaan tertentu yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum atau ... Read More »

GAGASAN DESAIN PERADILAN PILKADA: PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK PERADILAN PILKADA SERENTAK 2015

COVERAGE

SETARA Institute, 15 Maret 2016 Laporan ini merupakan ringkasan dari laporan utuh yang disusun Setara Institute dalam rangka mendorong pemajuan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui praktik peradilan pilkada yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan elektoral. Laporan bersumber dari hasil pemantauan Setara Institute terhadap peradilan pilkada serentak I tahun 2015 yang diikuti 259 kab/kota dan 9 provinsi. Laporan ini secara khusus menjawab ... Read More »

Kematian Siyono, Polisi Sebaiknya Lakukan Otopsi!

police-line-502x330

Setara Institute, 14/3/2016 Kematian Siyono, terduga teoris dari Klaten Jawa Tengah, pada 11/3 lalu menimbulkan kontroversi, khususnya terkait penyebab kematian yang bersangkutan. Penjelasan Mabes Polri dianggap tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semestinya penjelasan Polri didukung oleh suatu proses otopsi ilmiah yang kredibel, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Kasus Siyono inilah yang oleh Setara Institute disebut dengan istilah akuntabilitas pemberantasan terorisme. ... Read More »

Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme

terorism

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »