Press Release

Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!

MK

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »

Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin

Sumber : Indonesia.ucanews.com

Setara Institute, 11 November 2015 Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, ... Read More »

Akuntabilitas Implementasi SE Kapolri tentang Ujaran Kebencian

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (foto: ANTARA)

Setara Institute, 3 November 2015 Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri dalam menangani ... Read More »

Tantangan Perwujudan Akuntabilitas Sosial Pembangunan Desa

Setara Institute dan Jaringan Paralegal Indonesia

SETARA Institute & Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) Jakarta, 29 Oktober 2015 1. SETARA Institute dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) melakukan riset kualitatif di Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), dan Kabupaten Kulonprogo (DIY) untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi UU Desa termasuk memastikan ketersediaan perangkat akuntabilitas sosial pembangunan desa. Riset yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2015 ini ... Read More »

Perluasan Peran Tni Dan Supremasi Militer Atas Sipil

ilustrasi wajib militer-citraindonesia.com

Konferensi Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2015. Keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh kewenangan lebih dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) perlu mendapat perhatian masyarakat. Perpres yang diusulkan oleh TNI ini, nantinya akan menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non militer. Sebagaimana diberitakan oleh The Jakarta Post, Pasal 7 Rancangan Perpres tersebut memberikan jaminan bagi TNI ... Read More »