Press Release

Bupati Sapriadi Prakarsai Pelanggaran HAM

foto : CNN Indonesia

Menyimak kronologi peristiwa penyerangan gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) 13/10 dan ancaman terhadap puluhan gereja lainnya, yang terjadi di Aceh Singkil, adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil, Sapriadi. Penyerbuan oleh ribuan orang tersebut dilakukan atas restu dan berdasarkan keputusan Bupati Sapriadi yang didukung oleh pejabat daerah lainnya untuk membongkar gereja-gereja, yang menurutnya ... Read More »

Apa yang mau dibela? Siapa yang Dibela?

elza/detik.com

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 13/10/2015 Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Selain secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN, rencana itu juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam ... Read More »

Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia

COVER ANTI HUKUMAN MATI-01-01

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »

Putusan UU Pilpres: MK Berpolitik!

140123-uu-pilpres-kembali-digugat-ke-mk

SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) 23 Januari 2014 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian UU No. 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah putusan progresif yang mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Konstitusi RI. Presiden adalah pemegang kekuasaan negara berdasarkan UUD Negara RI 1945. Dalam sistem presidensial, sekalipun tetap penting, dukungan DPR dalam ... Read More »

Ini rekomendasi SETARA Institute untuk MK

131111-193804

Berdasarkan survei terhadap 200 ahli tata negara, lembaga survei SETARA Institute menyampaikan rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi (MK) agar memulihkan kepercayaan publik secara sistematis dan berkelanjutan. “Salah satunya dengan cara menyampaikan secara terbuka laporan kekayaan dan sumber kekayaan hakim,” kata peneliti SETARA Institute Ismail Hasani dalam konferensi pers hasil survei itu di Jakarta, Senin. Ismail menyatakan survei ini menggunakan metode purposif ... Read More »