Press Release

Perluasan Peran Tni Dan Supremasi Militer Atas Sipil

ilustrasi wajib militer-citraindonesia.com

Konferensi Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2015. Keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh kewenangan lebih dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) perlu mendapat perhatian masyarakat. Perpres yang diusulkan oleh TNI ini, nantinya akan menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non militer. Sebagaimana diberitakan oleh The Jakarta Post, Pasal 7 Rancangan Perpres tersebut memberikan jaminan bagi TNI ... Read More »

Revisi Aturan Tata Kelola Pendirian Rumah Ibadah

Istiqlal-katedral-edit

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 15/10/2015 Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh Singkil memberikan pelajaran berharga dalam tata kelola keberagaman Indonesia. Penyebab fundamental kasus tersebut dan ratusan kasus lainnya adalah karena dipertahankannya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terkait dengan pendirian tempat ibadah. Selama diskriminasi itu melekat pada produk hukum, maka potensi peristiwa penyerangan tempat ibadah akan terus terjadi. Pemerintahan ... Read More »

Bupati Sapriadi Prakarsai Pelanggaran HAM

foto : CNN Indonesia

Menyimak kronologi peristiwa penyerangan gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) 13/10 dan ancaman terhadap puluhan gereja lainnya, yang terjadi di Aceh Singkil, adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil, Sapriadi. Penyerbuan oleh ribuan orang tersebut dilakukan atas restu dan berdasarkan keputusan Bupati Sapriadi yang didukung oleh pejabat daerah lainnya untuk membongkar gereja-gereja, yang menurutnya ... Read More »

Apa yang mau dibela? Siapa yang Dibela?

elza/detik.com

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 13/10/2015 Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Selain secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN, rencana itu juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam ... Read More »

Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia

COVER ANTI HUKUMAN MATI-01-01

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »