Press Release

Mendukung Ketegasan Walikota Bekasi dalam Mempertahankan IMB Gereja Santa Clara

Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat berbicara di Kongres Nasional Kebebasan beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2017). Foto: KOMPAS

Era otonomi daerah seringkali menggiring pemerintah daerah terjebak pada upaya penguatan primordialisme sempit, salah satunya berdasarkan agama. Agama yang semestinya mengajarkan keadilan (al-adl), persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), seringkali dijadikan kendaraan politik populisme memikat konstituen. Di lain pihak, meskipun agama bukanlah bagian urusan pemerintah yang didesentralisasi, namun pemerintah pusat tampak ambigu dalam mengelola kehidupan keagamaan. Sebagai tugas pemerintah pusat, maka sejatinya ... Read More »

Kasus Penolakan Pembakaran Mayat bagi Komunitas Keturunan Tionghoa di Padang

Foto: rumahkecilminimalis.com

Praktik-praktik intoleransi di negara yang menganut falsafah Bhinneka Tunggal Ika masih terus dipertontonkan dengan kasat mata oleh sekelompok warga dengan mengatasnamakan membela kesucian agamanya. Di lain pihak pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah seringkali menunjukkan prilaku primordialisme yang sempit melalui isu kembali pada kearifan lokalnya (local wisdom) yang tidak proporsional. Akibatnya, kelompok-kelompok minoritas seringkali terdiskriminasi dan menjadi pihak yang selalu ... Read More »

Status Quo Terhadap 3 Gereja Di Griya Parung Panjang

Konteks kemajemukan bangsa kembali terciderai oleh praktek diskriminasi dan intoleransi terhadap umat Kristiani (Protestan dan Katolik) dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktek nyata diskriminasi dan intoleransi secara kasatmata dilakukan berjamaah dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui unsur Muspida dan unsur Muspika di Kecamatan Parung Panjang Bogor. Termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia setempat, FKUB dan lembaga terkaitnya. Lebih miris manakala ... Read More »

Spanduk Berisi Pesan Kebencian, Setara: Itu Bentuk Intoleransi Kepada Masyarakat

Ketua Umum SETARA Institute, Hendardi. Foto: Media Indonesia

Pemasangan spanduk-spanduk yang memuat pesan kebencian atas dasar identitas agama dan ras adalah bentuk intoleransi yang merusak kohesi dan ketertiban sosial di Ibu Kota Jakarta, yang saat ini sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada putaran II. Demikian juga spanduk-spanduk yang memuat pesan penolakan mensalati, mengkafani, dan menguburkan jenazah jika seseorang memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Spanduk ini memuat pesan pembodohan warga ... Read More »

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Peneliti HAM SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi tengah memaparkan laporan kondisi HAM di Papua tahun 2016 dalam Konferensi Pers SETARA Institute, hari Senin, (20/2/2017). Foto: SETARA Institute

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016 Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Namun demikian, prinsip affirmative action yang ... Read More »