Press Release

Siaran Pers Tentang Laporan Survei Toleransi Siswa SMA Negeri Jakarta & bandung Raya

Ilustrasi : vivanews.co.id

SETARA Institute, Jakarta 24 Mei 2016 SETARA Institute sebagai salah satu organisasi yang memiliki mandat menghormati, memajukan, dan membela pluralisme dan hak asasi manusia sejak 3 tahun terakhir memberikan perhatian pada kondisi toleransi di sektor pendidikan. Sejalan dengan berbagai gambaran di atas, Setara Institute membidik pelajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada fase early adolescent, middle adolescent dan ... Read More »

Korupsi Raperda Reklamasi, Izin APLN Harus Ditinjau Ulang!

ILUSTRASI REKLAMASI

Komentar Pers, Muhamad Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 3 April 2016: (1) Penyataan gubernur Basuki Tjahaja Purnama (ahok) yang tidak akan mencabut izin APLN meski terjadi suap yang dilakukan presiden direkturnya kepada ketua komisi D DPRD sanusi merupakan bentuk pemerintah tidak responsif terhadap antisipasi perlindungan HAM yang timbul karena ulah oknum perusahaan. (2) Kasus suap yang dilakukan presiden ... Read More »

Ancaman Deportasi DiCaprio

Sumber : viva.co.id

Komentar Pers, M. Raziv Barokah, Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute, 31 Maret 2016 : (1) Respons emosional yang ditunjukkan oleh salah satu pengusaha sawit asal Aceh, Asmar Arsyad dan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo atas temuan Leonardo DiCaprio artis dan duta PBB untuk perubahan iklim, merupakan tindakan keliru dan kontraproduktif dengan agenda pembangunan Jokowi yang sedang fokus ... Read More »

Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat

Sumber : Tempo.co
Demonstrasi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Jakarta, 29 Maret 2016 Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) semula membawa harapan bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena Jokowi berjanji akan mengungkap dengan adil peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Harapan tersebut semakin menguat ketika Menkopolhukam dan Jaksa Agung mengambil prakarsa untuk memulai membangun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tetapi, prakarsa itu menyimpang dari niat Jokowi yang tertuang ... Read More »

SKB Gafatar : Pelembagaan Diskriminasi terhadap Gafatar oleh Pemerintah

gafatar

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 2016, Kep-043/A/JA/02/2016 dan No. 223-865 Tahun 2016 terkait Gafatar merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi terhadap warga negara yang pernah mengikuti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pelembagaan diskriminasi adalah pembakuan pembedaan terhadap warga negara karena memiliki perbedaan tertentu yang dilakukan oleh negara yang dituangkan dalam bentuk produk hukum atau ... Read More »